Jakarta - Presiden Jokowi angkat bicara mengenai posisi Indonesia yang menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government, atau tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah berdasarkan Gallup data. Menurut Jokowi, capaian itu berkat kerja sama lembaga dan kementerian.
"Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan yang tinggi kepada seluruh kementerian, Kemenko, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan (hasil Trust and Confidence in National Government) ini," kata Jokowi saat memberi pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan topik R-APBN Tahun 2018 di Istana Negara, Senin (24/7).
Dengan perolehan prestasi tersebut, Kepala Negara yakin kinerja pemerintah ke depannya akan mudah. Sebab basis komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sudah terjaga.
"Peluang dan momentum seperti ini harus betul-betul kita gunakan dalam memutuskan hal yang sulit. Kalau sudah dipercaya yang sulit menjadi lebih mudah," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, lembaga dan kementerian jangan merasa puas atas hasil survei tersebut. Hasil survei itu harus memacu semangat lembaga dan kementerian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Untuk diketahui, Indonesia meraih peringkat pertama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya 'Government at a Glance 2017'.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pencapaian yang dipublikasikan pada 17 Juli 2017 sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.
Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif," katanya.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat sebesar 28 persen dibanding tahun 2007 yang mencapai 52 persen. Salah satu bab dalam laporan tersebut mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Prancis 28 persen) maupun negara-negara berkembang non-OECD (India 73 persen, Brazil 26 persen, Afrika Selatan 48 persen).
Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swis, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada.
"Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah," jelas Sri.
Hal tersebut merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat Indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.
"Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah," tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Fakta bahwa Indonesia dan Swiss berada di posisi teratas juga mungkin merupakan hasil dari desentralisasi yang membawa pemerintah kedua negara lebih dekat dengan masyarakat hasil survei dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP). Berdasarkan hasil survei, Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss.
Data Gallup berasal dari Jajak Pendapat Dunia Gallup (Gallup World Poll/ GWP) yang merupakan survei yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Survei tersebut merupakan satu-satunya yang mengumpulkan data mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah di negara OECD dan negara-negara besar lainnya.
KOMENTAR