Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, upaya menggenjot pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sejak Jokowi mulai menjabat. Hal itu ditandai dengan menggeser alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur.
"Awal pemerintahan Pak Jokowi kita melihat tranformasi besar-besaran subsidi BBM menjadi pembangunan infrastruktur dan bansos. Belum satu tahun saya mengingat Presiden mulai berbicara melibatkan swasta dan BUMN di dalam membiayai infrastruktur," jelas dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Setelah itu, tranformasi berlanjut dengan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk infrastruktur. Salah satunya dengan sekuritisasi aset.
"Baru selesai satu tahun Presiden mengatakan yang membangun infrastruktur terutama BUMN, istilah beliau jangan dikekepin terus proyeknya, tapi disekuritisasi apa pun produknya, tanpa mengubah kepemilikan, ada dana masuk, sehingga bisa membangun infrastruktur lagi. Setelah dua tahun mendekati tiga tahun hari ini pecah telornya," jelas dia.
Hari ini, produk sekuritisasi dengan nama KIK EBA Mandiri JSMR 01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jagorawi telah tercatat di BEI. Produk sekuritisasi tersebut berasal PT Jasa Marga Tbk (JSMR).
Lebih lanjut, dia bilang, produk ini menjadi penting. Itu lantaran, lembaga keuangan seperti asuransi, dana pensiun, dan sejenisnya membutuhkan produk investasi jangka panjang.
"Pentingnya event ini adalah sebanarnya banyak asuransi, dana pensiun, BPJS dan lainnya, yang membutuhkan produk jangka panjang karena liability mereka jangka panjang," ungkap dia.
Darmin berharap langkah yang dilakukan JSMR diikuti perusahaan lain, termasuk swasta. Sekuritisasi ini jadi langkah untuk mengakses pembiayaan.
"Terakhir, jadi saya lama-lama berpikir, ini jangan-jangan Bapak Presiden sebelum jadi presiden sudah punya di otak beliau. Urut-urutannya sudah bagus," tukas dia.
Sekuritisasi aset
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mendukung upaya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mencari pendanaan
untuk proyek infrastruktur. Salah satunya melalui skema sekuritisasi
aset.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mendampingi Presiden
Jokowi menerima Dewan Komisioner OJK di Istana Negara.
"Presiden tadi meminta supaya OJK memfasilitasi munculnya instrumen-instrumen baru. Tadi sekuritisasi supaya lembaga keuangan atau BUMN bisa berinovasi pada instrumen pembiayaan dan tentu dalam hal ini OJK bisa untuk bisa mendukungnya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Sri Mulyani menjelaskan, setidaknya ada dua BUMN yang akan melakukan sekuritisasi asetnya, yaitu PT PLN dan PT Jasa Marga. Presiden Jokowi meminta OJK untuk mendukung hal tersebut.
"Kebetulan dari Pak Hoesen (OJK), dari capital market, memang ada launching yang dilakukan dan itu sesuai dengan harapan Bapak Presiden, karena ada sekuritisasi dari dua BUMN dan satu plus," lanjut dia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mendampingi Presiden
Jokowi menerima Dewan Komisioner OJK di Istana Negara.
"Presiden tadi meminta supaya OJK memfasilitasi munculnya instrumen-instrumen baru. Tadi sekuritisasi supaya lembaga keuangan atau BUMN bisa berinovasi pada instrumen pembiayaan dan tentu dalam hal ini OJK bisa untuk bisa mendukungnya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Sri Mulyani menjelaskan, setidaknya ada dua BUMN yang akan melakukan sekuritisasi asetnya, yaitu PT PLN dan PT Jasa Marga. Presiden Jokowi meminta OJK untuk mendukung hal tersebut.
"Kebetulan dari Pak Hoesen (OJK), dari capital market, memang ada launching yang dilakukan dan itu sesuai dengan harapan Bapak Presiden, karena ada sekuritisasi dari dua BUMN dan satu plus," lanjut dia.
KOMENTAR