Bertindak Sebagai Penjamin, Bupati Sikka Akui Kades Habi Lalai Administrasi

WartaNTT.com, SIKKA – Keberanian Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera mengakui keterbatasan Pemkab Sikka secara umum dan ikut bertanggungjawab membenahi sistem yang ada merupakan langkah yang patut di apresiasi, menunjukkan prinsip kepamongprajaan.

Tindakan Bupati Sikka bersama beberapa anggota DPRD Sikka asal daerah pemilihan 1 (Dapil-1) mendatangi Polres Sikka, Jumat (9/2/2018) mengajukan diri sebagai Penjamin atas penangguhan penahan terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungutan liar dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) TA 2017 yang menjerat Kepala Desa Habi, Kecamatan Kangae bersama Kepala Urusan Pelayanan (Selasa, 6/2/2018) tentunya tidak serta merta mengakhiri proses hukum yang sedang ditangani penyidik tipikor Polres Sikka.

Kepada Wartawan yang hadir di Polres Sikka, Jumat (9/2/2018) Drs. Yoseph Ansar Rera mengatakan “Yang terjadi ini bukan kesalahan dari Kepala Desa, namun hanya kelalaian karena tidak menuangkan dalam Berita Acara kesepakatan bersama. Seharusnya dibuatkan Berita Acara kesepakatan bersama serta ditandatangani, itu saja sudah menjadi dasar yang kuat”.

“Penyidik menganggap tidak ada dasar hukumnya, karena dibilang kesepakatan namun tidak ada bukti tertulis atas kesepakatan dimaksud”.

“Saya bersedia menjadi penjamin karena berpikir beliau tidak salah sebagai pemimpin desa yang telah berinisiatif, hanya saja tetap harus mengikuti peraturan. Ini hanya kelalaian administrasi saja”.

Bupati Sikka melanjutkan “Terkait pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam SKB 3 Menteri tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, Desa dapat mengambil inisiatif bersama karena memiliki hak otonomi Desa namun perlu juga tertib administrasi baik melalui APBDes, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa serta minimal dengan Berita Acara kesepakatan” ujarnya.

Sementara itu Kapolres Sikka, AKBP Rickson P M Situmorang, S.IK yang dikonfirmasi WartaNTT, Sabtu (10/2/2018) mengatakan “Keluarga dan Penasehat Hukum tersangka termasuk beberapa pejabat daerah di Kab Sikka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada 9/2/2018 kemarin, dan berdasarkan pertimbangan penyidik, kami mengabulkan permohonan penangguhan tersebut” ujarnya.

Penjelasan dalam UU 20/2001 juncto UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Tentunya Polres Sikka sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum akan berhati-hati bersikap sehingga tidak terkesan tindakan “pembiaran terhadap kelalaian yang dibiasakan”, mengingat menjadi bagian tugas  dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara/perekonomian negara pada khususnya serta merugikan masyarakat pada umumnya.

Jika seluruh Desa penerima program PTSL 2017 di Kab Sikka melakukan hal yang sama (kelalaian administrasi) tentunya menjadi hal yang sangat memilukan. (Kris Kris)