Sebagai contoh Kastaf menjelaskan, dalam perkebunan sawit, bagaimana Presiden Joko Widodo sangat peduli dengan lingkungan. Pembangunan perkebunan sawit dan perkebunan lain, bukanlah merusak lingkungan. Masyarakat di lingkungan hutan yang tidak diberikan akses, dalam bentuk perkebunan, punya potensi untuk merusak hutan atau hewan-hewan yang dilindungi.
Moeldoko juga mengungkapkan, masih adanya pandangan Uni Eropa, soal perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan. “Ini menurut saya kurang bijaksana. Karena berbicara soal lingkungan bukanlah pohon semata, namun juga tentang manusia yang ada di dalamnya yang perlu dilindungi.”
Hal kedua yang ditegaskan Kastaf dalam pertemuan ini adalah memberi keyakinan, stabilitas, keamanan, dan HAM, menjadi perhatian utama. Investor tidak perlu takut berinvestasi di Indonesia.
“Saya akan mengawal jalannya investasi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga investor dapat dengan tenang dan nyaman di Indonesia,” tegas Moeldoko yang pernah menjadi Panglima TNI ini.
Ditemani teh hangat dan kudapan tradisional: nagasari, pisang dan ubi rebus, Dubes Uni Eropa Vincent Guerend mengungkapkan terima kasihnya bisa bertukar pikiran dengan Kepala Staf. “Hubungan kami dengan Indonesia adalah hubungan yang hangat,” ungkapnya.
Dengan 28 negara dan jumlah penduduk sekitar 10 persen dari jumlah penduduk dunia Uni Eropa juga mempunyai motto yang hampir sama dengan Indonesia. Jika Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka Uni Eropa adalah United in Diversity.
Menurut Vincent yang berkebangsaan Perancis ini, Uni Eropa ingin membangun kerja sama dalam bidang keamanan, peace agreement, kontra teroris, dan kemaritiman.
Dalam bidang ekonomi nilai investasi Uni Eropa dalam bentuk investasi asing di Indonesia sebesar 2,5 miliar Euro. Sementara 1,1 juta warga Indonesia tercatat bekerja di perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Hal ini menegaskan, kontribusi ekonomi Uni Eropa di Tanah Air.
Melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara kedua negara didapat keuntungan untuk meningkatkan ekspor ekonomi Indonesia. Vincent juga memaparkan soal peran Uni Eropa dalam pengembangan manusia Indonesia. Bagaimana selama ini memberikan dukungan pengembangan ekonomi rakyat mulai dari Sabang sampai Merauke. Di Aceh meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sementara di NTT dalam hal pengembangan tenun tradisional.
“Kami juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari universitas terkemuka seperti UGM, UI, ITB,” jelasnya.
Uni Eropa sangat ingin bekerja sama dengan Indonesia yang merupakan bagian dari negara G20 yang impresif dan diakui bisa mengelola stabilitas politik dan keberagaman.
Dalam hal perkebunan sawit, Uni Eropa menyadari, industri ini penting bagi Indonesia dan menjadi mata pencaharian bagi banyak penduduk. “Berita bagusnya Indonesia terus meningkatkan standar sustainability product. Berusaha keras meningkatkan standar,” ungkap Vincent.
Sementara itu Deputi III KSP Denni Puspa Purbasari menjelaskan bagaimana pemerintah memastikan, reformasi ekonomi yang digagas Presiden Jokowi berjalan dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan, reformasi ekonomi terus diperkuat terutama pada level pemerintahan lokal,” ungkapnya.
Dalam hal peningkatan kemudahan berusaha untuk mendongkrak investasi, Deputi II KSP Yanuar Nugroho menjelaskan, Indonesia telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi No 10 untuk meningkatkan kemudahan berusaha terutama dengan mengikis korupsi.
Yanuar juga mengungkapkan, bagaimana Indonesia berupaya merestorasi gambut seluas 2 juta hektar sampai pada tahun 2019. Sebagai catatan hingga saat ini sudah direstorasi 1 juta hektar yang sebagian besar berda di Sumatera dan Kalimantan.
Vincent Guerend juga sempat mengangkat topik terkait polemik pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama menyangkut korelasi investasi dengan penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Menanggapi hal itu, Theo Litaay, Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden yang mewakili Deputi V Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa sikap pemerintah selalu mendukung demokrasi dan pluralisme di Indonesia.
Hal itu tercermin dalam perumusan pasal-pasal aturan hukum. “Bila ada pro dan kontra, itu bagian dari proses demokrasi, dan Indonesia sudah berpengalaman mengelolanya,” ungkapnya. Ditambahkan oleh Deputi III bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen yang jelas dan kuat terhadap perlindungan hak-hak sipil sesuai semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
.jpg)
KOMENTAR