Presiden Jokowi: Selesaikan Konflik Tumpang Tindih Dengan Kebijakan Satu Peta

wartantt.com -- Presiden Joko Widodo menilai Kebijakan Satu Peta merupakan hal yang mendesak dan dibutuhkan. Terutama untuk menyatukan seluruh informasi peta produksi di Tanah Air.
Sebab itu, Presiden Jokowi meminta perkembangan terbaru dari kebijakan satu peta kepada para menterinya. Dengan menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018).
“Saya ingin mendengar laporan pelaksanaan implementasi di lapangan. Wilayah mana saja yang sudah berhasil dan mana yang belum. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi kembali menegaskan, kebijakan satu peta sangatlah penting untuk menyatukan informasi peta produksi oleh berbagai sektor, kementerian, dan lembaga. Dalam satu peta secara integrasi.
“Sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Serta ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan pembuat kebijakan strategis dan pembuat perizinan,” tutur Presiden Jokowi.
Jokowi melihat, tumpang tindih peta dan perizinan akan menimbulkan konflik sengketa. Hingga akhirnya menghambat laju perekonomian daerah.
Seperti di Kalimantan, Presiden Jokowi mencontohkan. Seluas 4 juta hektar kawasan hutan, tumpang tindih dengan kawasan perkebunan.
‎”Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih, pemanfaatan lahan. Serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air,” ucapnya.

Penuntasan Pekerjaan Rumah

Presiden Jokowi pun menyinggung pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam mewujudkan kebijakan satu peta pada rapat terbatas 7 April 2016. Untuk fokus di pulau Kalimantan dan ratas 13 Juni 2017 dilanjutkan ke pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
“Tahun 2018 kita akan fokus kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa. Sehinngga pada 2019, kebijakan satu peta selesai diseluruh tanah air. Saya minta segala permasalahan yang muncul dicarikan solusi. Khususnya tanah ulayat dan batas desa,” jelas Presiden Jokowi, seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Senin (5/2/2018).