Perjuangan Diplomasi Pemerintahan Jokowi – JK, Tahun Depan Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

 

wartantt.com -- Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020. Usai melalui pemungutan suara atau voting di Majelis Umum PBB.

“Alhamdulillah, di dalam Majelis Umum PBB, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mewakili kawasan Asia-Pasifik. Menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya akan berkahir pada akhir 2018,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Indonesia memenangi pemilihan kursi DK PBB untuk grup kawasan Asia-Pasifik melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB. Berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (8/6/2018) pagi waktu setempat. Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB tersebut, terhitung 1 Januari 2019.

“Melalui proses pemilihan tertutup di Majelis Umum PBB, Indonesia berhasil meraih 144 suara,” jelas Menlu Retno, seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (9/6/2018).

Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 dengan mengalahkan Maladewa. Dengan perolehan 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara dalam acara pemilihan di Markas Besar PBB itu. Sementara Maladewa hanya memperoleh 46 suara.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 bersama empat negara anggota PBB lainnya. Mulai dari Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.

Indonesia sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008. Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York.

Dengan kampanye yang mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Lalu memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme serta ekstremisme.