PP Muhamadiyah Apresiasi Jokowi, JK dan Menlu Atas Keberhasilan Indonesia Jadi Anggota DK PBB

wartantt.com -- Ketua Umum PP Muhamadiyah, Haedar Nashir menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi atas keberhasilan Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
Baik Presiden Jokowi, Wapres Kalla, maupun Menlu Retno selama ini telah berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia sehingga Indonesia memperoleh tempat di mata dunia.
Raihan prestasi tersebut menjadi bukti atas apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Indonesia di ranah internasional.
Hal itu menunjukkan bukti pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia.
Menurut Haedar, dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis, tentu posisi di PBB tersebut sangat strategis.
“Posisi tersebut dapat dijadikan forum dan media untuk memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan,” ujar Haedar seperti dilansir dari Tribunnews.com.
Untuk itu pula, Muhammadiyah sangat berharap Pemerintah Indonesia lebih proaktif dan progresif menjadi juru damai dan mencari solusi dalam sejumlah konflik dan gejolak politik antar-negara Islam khususnya di Timur Tengah serta kawasan lain yang berkonflik.
Termasuk, dalam menyelesaikan Rohingya dan Palestina.
Khusus soal Palestina dan Timur Tengah, kata dia, saat ini Indonesia mestinya tak hanya sekadar membela Palestina.

Menurut dia, Indonesia harus mewujudkan tatanan dunia baru yang damai, adil, makmur, dan sejahtera tanpa diskriminasi.

Dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB yang dilangsungkan di New York, Jumat (8/6/2018), Indonesia mendapat 144 suara dari 193 negara anggota PBB.
Keberhasilan Indonesia menjadi wakil Asia Pasifik duduk di lembaga paling bergengsi di PBB itu merupakan keempat kali sejak menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950.
Bersama dengan Afrika Selatan, Republik Dominika, Jerman dan Belgia, Indonesia akan menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019 dan 2020.
Setiap kandidat negara memerlukan sedikitnya dua pertiga dari total suara yang masuk untuk dapat menempati kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Melansir dari AFP, sebanyak 190 dari total 193 anggota PBB memberikan suaranya dalam pemilihan kali ini.
Setiap kandidat negara mewakili regional masing-masing. Indonesia dan Maladewa bersaing untuk menjadi wakil kawasan Asia Pasifik.
Indonesia akhirnya terpilih setelah unggul dari Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara.
Setiap regional memiliki aturan tersendiri dalam menentukan kandidat negara untuk maju dalam pemilihan anggota Dewan Keamanan.
Uni Afrika sepakat kali ini memberikan kursinya di Dewan Keamanan pada Afrika Selatan dan dalam pemungutan suara mendapat 183 suara.
Republik Dominika juga menjadi kandidat untuk wilayah Amerika Latin melalui konsensus dan memperoleh 184 suara dalam voting Majelis Umum PBB.
Sementara Jerman yang mendapat 184 suara dan Belgia dengan 181 suara menjadi wakil dari wilayah Eropa Barat.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota, yang terbagi menjadi lima negara anggota tetap, yakni AS, Inggris, Perancis, China dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap.
Untuk negara anggota tidak tetap dipilih masing-masing lima negara setiap tahunnya melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB dan akan menjabat selama dua tahun.