Perjuangkan GSP, Pemerintah Akan Langsung Temui Mendag AS Wilbur Ross

BAGIKAN:

wartantt.com -- Pemerintah Indonesia melalui delegasi yang dimpimpin oleh Kementerian Perdagangan, akan menemui Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross guna membahas fasilitas generalized system of preferences (GSP) yang diberikan ke Tanah Air.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, delegasi Indonesia akan menemui Ross pada akhir bulan ini. Delegasi yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tersebut, selain membahas fasilitas GSP, juga  akan mendiskusikan sejumlah kerja sama dagang bilateral.

"Tentu salah satunya [yang dibahas] adalah GSP. Sebab yang perlu diwaspadai, AS saat ini menganggap Indonesia sebagai salah satu negara yang menyumbang defisit [neraca perdagangan] terbesar ke mereka," katanya, Rabu (11/7/2018).

Sementara itu, Menteri Enggar mengatakan, pertemuan dengan Ross tersebut merupakan tindak lanjut atas lobi-lobi yang selama ini dilakukan Pemerintah RI dengan para pejabat Kementerian Perdagangan AS (USTR) melalui Kedutaan Besar Indonesia untuk AS dan pejabat Kemendag RI.

Melalui proses lobi-lobi tersebut, Mendag RI memperoleh kesempatan untuk menemui Ross secara langsung. Pertemuan ini merupakan agenda terpisah dari proses peninjauan kelayakan RI melalui tahap public hearing oleh USTR pada 19 Juli.

Adapun, rombongan delegasi untuk bertemu dengan Ross yang akan dibawa a.l. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Kita sedang siapkan bahan untuk didiskusikan dengan Mendag AS nantinya, supaya GSP ini tidak dicabut. Intinya Indonesia dan AS akan duduk bersama membahas GSP. Kami akan jelaskan juga ke mereka, dampak buruk jika GSP untuk Indonesia dicabut,” ujar Enggar.

Pasalnya, saat ini terdapat 124 produk ekspor Indonesia yang mendapatkan failitas GSP, dari total 3.547 produk yang diperbolehkan. Dia memperkirakan, apabila fasiltas itu dicabut maka akan menimbulkan defisit neraca perdagangan yang besar bagi Indonesia.

Adapun, Indonesia adalah salah satu dari dua negara lain yakni Kazakhstan dan India yang sedang ditinjau untuk kembali menerima fasilitas GSP dari AS. Enggar mengatakan, adanya pertimbangan dari AS untuk mencabut fasilitas GSP disebabkan oleh besarnya defisit neraca perdagangan Paman Sam ke Indonesia.

Selain itu, Enggar menyebutkan bahwa AS merasa mendapatkan hambatan dagang ketika produknya masuk ke Indonesia. Padahal menurutnya, tudingan AS tersebut hanya disebabkan oleh kesalahpahaman.

“Mereka merasa produk holtikultura mereka kena barrier ke Indonesia. Padahal, kita sudah mencabut barrier itu setelah kalah di WTO. Hal-hal seperti ini yang ingin kita jelaskan ke mereka [Pemerintah AS],” paparnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia sempat mendapatkan gugatan melalui Organisasi Dagang Internasional (WTO) dari AS dan Selandia Baru pada 2013. Gugatan tersebut disebabkan oleh pengenaan hambatan dagang non-tarif oleh Pemerintah RI pada produk impor holtikultura dan hewani sejak 2011.  

Dalam  persidangan di WTO, Indonesia dinyatakan bersalah, sehingga diwajibkan melakukan revisi atas hambatan dagang non-tarif tersebut sebelum 22 November 2017. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, revisi tersebut telah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,2,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,36,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,47,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1487,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,3,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,208,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1877,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Startup,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Perjuangkan GSP, Pemerintah Akan Langsung Temui Mendag AS Wilbur Ross
Perjuangkan GSP, Pemerintah Akan Langsung Temui Mendag AS Wilbur Ross
https://2.bp.blogspot.com/-cPm29GXdmYU/W0YQClsmvuI/AAAAAAAAJZY/Vsl9GtBSQbIitorlZiI5LaQuwQtKVdZGwCLcBGAs/s320/Menko%2BPerekonomian.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-cPm29GXdmYU/W0YQClsmvuI/AAAAAAAAJZY/Vsl9GtBSQbIitorlZiI5LaQuwQtKVdZGwCLcBGAs/s72-c/Menko%2BPerekonomian.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2018/07/perjuangkan-gsp-pemerintah-akan.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2018/07/perjuangkan-gsp-pemerintah-akan.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin