Jimly Nilai Gerakan Ganti Presiden Menyebarkan Kebencian

wartantt.com, POLITIK - Kampanye dalam gerakan ganti presiden dianggap negatif oleh Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, kampanye tersebut menyebarkan kebencian, terutama terhadap presiden yang menjabat sekarang, yakni Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi lewat akun Twitter pribadinya @JimlyAS. Dalam akun Twitternya tersebut, Jimly tegas menyebut bahwa kampanye dalam gerakan tersebut jelas menyebarkan kebencian. Selain itu, kampanye ini juga mendahului waktu kampanye resmi yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Meski demikian, Jimly juga mengingatkan kepada aparat kepolisian agar tetap mengedepankan netralitas dalam penegakan hukum.

“Ya, tapi aparat negara seperti Polri juga harus mampu memperlihatkan diri benar-benar jadi alat negara yang adil dan tidak memihak,” ujar mantan Ketua MK itu, Minggu (26/8).

Kampanye dalam Gerakan Ganti Presiden Melanggar Undang-Undang dan Menyebarkan Kebencian

Selain menyebarkan kebencian, kampanye dalam gerakan ganti presiden tersebut juga melanggar undang-undang, khususnya Undang-Undang Pemilu.

Partai Kebangkitan Bangsa menilai deklarasi akbar tersebut melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang Pemilu. “Itu bisa dijerat Undang-Undang (UU) Pemilu,” tegas Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf.

Bahkan, menurutnya, gerakan tersebut bisa pula dijerat UU soal makar. “Karena sudah diatur, kalau mau ganti presiden ya melalui mekanisme pemilu, bukan model jalanan,” tuturnya.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga menambahkan, aksi politik turun ke jalan tersebut dikhawatirkan membuat rusuh Surabaya. Padahal, kini Surabaya sedang pemulihan usai aksi teror beberapa waktu lalu.

Fandi Utomo, politikus PKB pun menyatakan hal sama. Ia menegaskan bahwa deklarasi akbar #2019GantiPrersiden itu masuk unsur pidana.

“Pertama, itu kampanye mendahului. Kedua, itu provokasi. Dua-duanya memenuhi unsur pidana. Saya kira tidak hanya kepolisian, Bawaslu juga bisa melakukan tindakan pencegahan,” tegas mantan politikus Demokrat itu.

Aksi deklarasi tersebut juga ditolak di beberapa daerah. Tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur. Di Pekanbaru, deklarasi serupa juga ditolak warga.

Di Pontianak, Kalimantan Barat pun aksi serupa juga ditolak warga. Diskusi dengan tema serupa yang sedianya dilakukan pun di Bangka Belitung pun juga ditolak.