364 Caleg Nyatakan Dukungan Kepada Bawaslu dan Polres LEMBATA

WartaNTT.com, LEMBATA – 364 Caleg DPRD Lembata yang berasal dari 16 Partai politik sehati sesuara nyatakan kesanggupannya untuk menjaga roh pesta demokrasi 2019 di Kabupaten Lembata yang bermartabat, aman, damai dan sejuk serta siap menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran selama masa kampanye.

Hal tersebut diungkapkan oleh 16 Ketua Parpol bersama Sekretaris masing-masing mewakili 364 kontestan Pileg 2019 Kabupaten Lembata dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Kampanye dengan Pimpinan Parpol se-Kabupaten Lembata yang diselenggarakan oleh Bawaslu Lembata, Senin (08/10/2018) di Lewoleba.

Kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan masa kampanye yang telah digelar sejak 23 September 2018 ini mendapatkan respon positif dari seluruh peserta kegiatan yang hadir termasuk oleh pihak KPU Lembata yang dihadiri Ketua KPU Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil bersama Komisioner KPU, Drs. Gabriel Tobi Sona dan Yusuf Maswari Paokuma, SH serta pihak Polres Lembata yang diwakili Kasat Reskrim, IPTU Yohanis Wila Mira dan Kasat Intel, Ipda Gaspar Kopong Seda, SH.

Ketua Bawaslu Lembata, Paulina Yesua Bengan Tokan, SE dalam penyampaiannya mengatakan “Kami mengucapkan terimakasih atas respon Parpol mendukung Bawaslu Lembata melaksanakan tupoksinya. Diharapkan hal-hal yang telah dibahas, dilaksanakan bersama tanpa adanya gesekan antara penyelenggara dengan Peserta Pemilu. Kami berharap juga koordinasi tetap dibangun untuk meminimalisir pelanggaran selama masa kampanye” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Lembata Divisi  Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Lambertus Bala Kolin, S.Sos.,MM menegaskan bahwa ketentuan yang diatur dalam masa kampanye mutlak dilaksanakan tanpa adanya kompromi.

“Hal-hal yang telah disampaikan Bawaslu agar dilaksanakan dengan baik dan tidak diabaikan oleh Partai politik khususnya pemberitahuan kampanye. Jika tidak ada STTP maka kampanye dihentikan. Sekali lagi kami nyatakan, jika tidak ada STTP yang diterbitkan Polres Lembata maka pelaksanaan kampanye akan dihentikan” ujarnya.

Lambertus menambahkan “APK yang dipasang mandiri oleh Parpol, agar kontennya tidak berbeda dengan materi dan desaign kampanye yang disampaikan kepada KPU Lembata, karena hal itu menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu”.

Senada dengan Bawaslu, Komisioner Divisi Hukum KPU Lembata, Yusuf Maswari Paokuma, SH mengatakan “Setiap pelaksanaan kampanye yang tidak mengantongi STTP, dianggap tidak melaksanakan kampanye. Hal ini akan berdampak pada tidak sinkronnya pengeluaran dana kampanye yang telah dilaporkan Parpol ke KPU”.

“Kami menghimbau agar Parpol membuat jadwal kampanye perBulan disetiap Dapil dan menyampaikan kepada Polres Lembata” ujarnya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga, Thomas Vebry Bayo Ala, S.IP mengharapkan tidak adanya komunikasi terputus antara penghubung partai politik dengan para Caleg dalam meneruskan informasi-informasi yang disampaikan Bawaslu.

Kegiatan diakhiri dengan pembacaan deklarasi Pemilu Damai secara lantang oleh seluruh peserta, “Kami Partai Politik, Siap mendukung tugas POLRI dalam mensukseskan Pileg dan Pilpres yang damai, aman, dan sejuk di Kabupaten Lembata”. (Kris Kris)