Ini Daftar 18 Keberhasilan Ekonomi Jokowi Versi TKN

wartantt.com -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai, selama empat tahun memerintah, Jokowi dan Jusuf Kalla cukup berhasil di bidang ekonomi. Setidaknya, 18 keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi.

"Secara keseluruhan agregat ada 18 keberhasilan dan tentunya lebih banyak tapi ini yg menonjol,” kata juru bicara TKN Jokowi-Amin, Arif Budimanta di Surabaya, Rabu (21/11/2018).

Berikut 18 keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi.

1. Harga-harga terkendali

Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari inflasi, termasuk inflasi pangan yang rendah.

2. Kemiskinan terendah

Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga ke level terendah sepanjang sejarah.

3. Kian Banyak Warga yang Bekerja

Perekonomian membaik tercermin dari menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Per Agustus 2018, angka pengangguran terbuka berada di level 5,34 persen.

4. Kehidupan Warga Terjamin

Warga diberikan jaminan sosial sehingga pelayanan kesehatan makin merata dan mudah dijangkau siapapun, khususnya kelompok masyarakat bawah. Hingga 2017, jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat yang dibebaskan iuran mencapai 92,27 juta jiwa. Rumah Sakit yang bekerja sama mencapai 2.068.

5. Kualitas Hidup Meningkat

Generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik sehingga produktivitas dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Pada 2017, angka harapan hidup naik menjadi 71,06 tahun sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 70,81 poin.

6. Pendidikan Membaik

Saat ini, wajib belajar menjadi 12 tahun dari sebelumnya 9 tahun. Hal ini berdampak pada kenaikan angka partisipasi sekolah, mulai dari kategori 7-12 tahun hingga 19-24 tahun.

7. Penguasaan Aset Menyebar

Transformasi struktural ekonomi mendorong penguasaan aset oleh kelompok terkaya berkurang. Pada 2014, 10 persen orang terkaya menguasai 77,2 persen aset. Pada 2017, turun jadi 74,8 persen.

8. BBM Satu Harga

Pemerintah telah mencanangkan program BBM Satu Harga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Per Oktober 2017, kebijakan ini telah diterapkan di 25 titik wilayah.

9. Membangun Perbatasan

Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah. Di Papua misalnya, 1.098,2 km jalan dibangun dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km.

10. Poros Maritim Kian Nyata

Pemerintah terus mendorong sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). Hingga akhir tahun lalu, ada 12 SKPT dibangun yang tersebar di seluruh Indonesia.

11. Perizinan Makin Mudah

Penyederhanaan birokrasi terus dilakukan. Lewat online single submission (OSS), ada standar perizinan. Selain itu, lama perizinan juga dipangkas.

12. Peringkat Investasi Membaik

Pada 2017, Indonesia dinobatkan sebagai negara layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional, termasuk Standard & Poor's (S&P). Terakhir kali lembaga ini memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia pada 1992.

13. Daya Saing Makin Baik

Sejalan perbaikan regulasi, daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat. Pada 2015, rangking Ease Doing of Business (EODB) Indonesia ada di 114, pada 2018 menjadi 72.

14. Proyek Strategis Nasional

Perbaikan daya saing ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang difokuskan dalam wadah proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini tersebar di seluruh Indonesia untuk mendongrak ekonomi.

15. Berkomitmen Membangun Desa

Dana desa menjadi salah satu prioritas dalam APBN setiap tahun. Pada 2015, dana desa disalurkan Rp20,76 triliun dan pada 2017 naik menjadi Rp60 triliun. Begitu pula dana transfer daerah dari Rp592,55 triliun pada 2015 menjadi Rp704,92 triliun pada 2017.

16. Insentif pajak UMKM

Pada tahun ini, pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen atas omzet.

17. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Akses pembiayaan untuk UMKM makin mudah dan murah. Pada 2017, bunga KUR diturunkan menjadi 9 persen dari sebelumnya double digit. Pada 2018, bunga KUR kembali dipangkas menjadi 7 persen.

18. Distribusi Aset untuk Rakyat

Pemerintah terus melakukan redistribusi aset dan akses lewat program Reforma Agraria. Hingga tahun lalu, redistribusi aset mencapai 187.036 hektare sementara legalisasi aset telah mencapai 2.861.556 hektare.