Jalani Reses, Komisi XI DPR RI Minta Pemkab LEMBATA Tertib Administrasi Penerima Manfaat

WartaNTT.com, LEMBATA –Tiga hari mengunjungi Kabupaten Lembata (sejak 5 s/d 7 November 2018) dalam masa resesnya, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem asal NTT, Johnny G Plate, SE gelar dialog bersama masyarakat di wilayah 4 Kecamatan (Lebatukan, Nagawutung, Wulandoni dan Nubatukan, red) guna menyampaikan informasi dan menghimpun persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Lembata sejalan dengan tugas Komisi XI DPR RI dalam bidang keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Pantauan WartaNTT dalam pelaksanaan kegiatan reses di Kabupaten Lembata, selain menyampaikan informasi Dana Desa dan Dana Kelurahan Tahun 2019, Johnny Plate juga menekankan pentingnya tertib administrasi penerima manfaat sehingga tujuan yang hendak dicapai negara dalam mensejahterakan rakyat terwujud khususnya terhadap pemanfaatan perlindungan sosial.

“Terdapat 3 kebijakan belanja negara yakni belanja infrastruktur fisik, belanja infrastruktur sosial, dan belanja perlindungan sosial. Bagian belanja ini (Perlindungan sosial, red) telah dianggarkan kepada masyarakat namun seringkali bantuan tersebut tidak sampai ke masyarakat secara tepat, diantaranya penerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera atau Kartu BPJS, penerima Program Keluarga Harapan, termasuk juga penerima manfaat atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih didominasi pedagang” ujarnya.

Johnny Plate menambahkan “Hasil evaluasi terhadap persoalan biaya perlindungan sosial yang tidak sampai ke tingkat masyarakat sasaran disebabkan data yang kurang akurat dalam proses pendataan, serta pelaporan atau pemberian informasi oleh masyarakat yang tidak sesuai kenyataan”.

Kepada Wartawan di Lewoleba, Rabu (7/11/2018) Johnny Plate mengatakan “Saya berharap koordinasi lintas sektoral dilakukan secara intens. Dalam belanja perlindungan sosial masyarakat, besaran alokasi subsidi yang diberikan negara sekitar Rp. 200 Triliun. Setelah dievaluasi, banyak ditemui kendala dilapangan dimana dana tersebut tidak sampai dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat, serta penerima yang tepat akibat proses pendataan yang masih perlu dibenahi”.

“Tentu harapannya agar pendataan yang dilakukan oleh BPS, dibantu dengan baik oleh aparatur Desa/Kelurahan/Kecamatan atau instansi terkait bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, sehingga data menjadi lebih akurat dengan tetap menjaga independensi BPS dalam menetapkan data”.

“Lebih baik masyarakat menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada petugas terkait kondisi perekonomiannya daripada menyembunyikan sesuatu namun pada akhirnya menyalahkan pemerintah apabila tidak diakomodir. Begitu juga bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat agar tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya” ujarnya menambahkan.

Johnny Plate Kaget Dengar Informasi

Hal yang menarik diperoleh Johnny Plate saat berkunjung ke Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Senin (5/11/2018) dimana Camat Lebatukan dihadapan masyarakat Desa Baopana dan para Kepala Desa wilayah Kecamatan Lebatukan menyampaikan persoalan irigasi diwilayah tersebut.

“Telah dibangun waduk Waimuda di Kecamatan Lebatukan oleh Pemprov NTT guna mengairi lahan pertanian sekitar 300 Ha, namun waduk tersebut sampai dengan saat ini belum beroperasi akibat ketiadaan air” ujar Petrus Hare Kei.

Johnny G Plate juga sempatkan diri mengunjungi Pelabuhan di Kecamatan Wulandoni yang akan menjadi penghubung transportasi dan penunjang perekonomian wilayah Selatan Kabupaten Lembata dengan wilayah NTT lainnya.

Masyarakat Kecamatan Wulandoni mengharapkan agar Pelabuhan yang telah dibangun sejak tahun 2014 tersebut segera diresmikan oleh pemerintah sehingga mulai beroperasi.

“Kami berharap Bapak Johnny Plate dapat menyampaikan ke Presiden RI di Jakarta bahwa pelabuhan di wilayah selatan Kabupaten Lembata sudah siap untuk dioperasikan. Jika Presiden berhalangan silahkan delegasikan kepada pejabat lain ataupun kepada Bapak Gubernur NTT. Kami juga berharap pasokan aliran listrik dari PLN, akses jaringan telekomunikasi, dan pengerjaan infrastruktur jalan mendapatkan perhatian pemerintah” pinta masyarakat Kecamatan Wulandoni. (Kris Kris)