WartaNTT.com, LEMBATA –Tiga
hari mengunjungi Kabupaten Lembata (sejak 5
s/d 7 November 2018) dalam masa resesnya, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem asal NTT, Johnny G Plate, SE gelar dialog bersama masyarakat di wilayah 4 Kecamatan (Lebatukan, Nagawutung, Wulandoni dan Nubatukan, red) guna
menyampaikan informasi dan menghimpun
persoalan yang sedang dihadapi
masyarakat Lembata sejalan
dengan tugas Komisi XI DPR RI dalam bidang keuangan, perencanaan pembangunan
dan perbankan.
Pantauan WartaNTT dalam pelaksanaan kegiatan reses di Kabupaten
Lembata, selain menyampaikan informasi Dana Desa dan Dana Kelurahan Tahun 2019,
Johnny Plate juga menekankan pentingnya tertib administrasi penerima manfaat sehingga
tujuan yang hendak dicapai negara dalam mensejahterakan rakyat terwujud
khususnya terhadap pemanfaatan perlindungan sosial.
“Terdapat 3
kebijakan belanja negara yakni belanja infrastruktur fisik, belanja
infrastruktur sosial, dan belanja perlindungan sosial. Bagian belanja ini (Perlindungan sosial, red) telah dianggarkan kepada
masyarakat namun seringkali bantuan tersebut tidak sampai ke masyarakat secara
tepat, diantaranya penerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu
Indonesia Sejahtera atau Kartu BPJS, penerima Program Keluarga Harapan, termasuk juga penerima
manfaat atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih didominasi pedagang”
ujarnya.
Johnny Plate menambahkan “Hasil evaluasi terhadap persoalan biaya perlindungan
sosial yang tidak sampai ke tingkat masyarakat sasaran disebabkan data yang kurang akurat
dalam proses pendataan, serta pelaporan atau pemberian informasi oleh
masyarakat yang tidak
sesuai kenyataan”.
Kepada Wartawan di Lewoleba, Rabu (7/11/2018) Johnny
Plate mengatakan “Saya berharap koordinasi lintas sektoral dilakukan secara
intens. Dalam belanja perlindungan sosial masyarakat, besaran alokasi subsidi
yang diberikan negara sekitar Rp. 200 Triliun. Setelah dievaluasi, banyak ditemui
kendala dilapangan dimana dana tersebut tidak sampai dalam jumlah yang tepat, lokasi
yang tepat, waktu yang tepat, serta penerima yang tepat akibat proses pendataan
yang masih perlu dibenahi”.
“Tentu harapannya agar pendataan yang dilakukan oleh BPS,
dibantu dengan baik oleh aparatur Desa/Kelurahan/Kecamatan atau instansi
terkait bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, sehingga data menjadi
lebih akurat dengan tetap menjaga independensi BPS dalam menetapkan data”.
“Lebih baik masyarakat menyampaikan secara jujur dan
terbuka kepada petugas terkait kondisi perekonomiannya daripada menyembunyikan
sesuatu namun pada akhirnya menyalahkan pemerintah apabila tidak diakomodir. Begitu
juga bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat agar
tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya” ujarnya menambahkan.
Johnny Plate Kaget Dengar Informasi
Hal yang menarik diperoleh Johnny Plate saat berkunjung
ke Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Senin (5/11/2018) dimana Camat Lebatukan
dihadapan masyarakat Desa Baopana dan para Kepala Desa wilayah Kecamatan
Lebatukan menyampaikan persoalan irigasi diwilayah tersebut.
“Telah dibangun waduk Waimuda di
Kecamatan Lebatukan oleh Pemprov NTT guna mengairi lahan pertanian
sekitar 300 Ha, namun waduk
tersebut sampai dengan saat ini belum beroperasi akibat
ketiadaan air” ujar
Petrus Hare Kei.
Johnny G Plate juga sempatkan diri mengunjungi Pelabuhan
di Kecamatan Wulandoni yang akan menjadi penghubung transportasi dan penunjang perekonomian wilayah
Selatan Kabupaten Lembata dengan wilayah NTT lainnya.
Masyarakat Kecamatan Wulandoni mengharapkan agar
Pelabuhan yang telah dibangun sejak tahun 2014 tersebut segera diresmikan oleh
pemerintah sehingga mulai beroperasi.
“Kami berharap Bapak Johnny Plate dapat menyampaikan ke
Presiden RI di Jakarta bahwa pelabuhan di wilayah selatan Kabupaten Lembata
sudah siap untuk dioperasikan. Jika Presiden berhalangan silahkan delegasikan
kepada pejabat lain ataupun kepada Bapak Gubernur NTT. Kami juga berharap pasokan
aliran listrik dari PLN, akses jaringan telekomunikasi, dan pengerjaan infrastruktur
jalan mendapatkan perhatian pemerintah” pinta masyarakat Kecamatan Wulandoni. (Kris Kris)
.jpg)
KOMENTAR