Kekerasan Terhadap Perempuan LEMBATA Harus Dihapuskan

WartaNTT.com, LEMBATA – Jelang peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November mendatang, LSM Peduli Perempuan dan Anak (PERMATA) Kabupaten Lembata gelar diskusi Menekan Peningkatan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Lembata, Jumat (23/11/2018) berlokasi di rumah baca “Taman Daun” Lewoleba.

Kegiatan yang dihadiri anggota DPRD Lembata Fraksi Partai Golkar, Petrus Gero, S.Sos; Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik-LBH SIKAP Kabupaten Lembata, Gaspar Sio Apelaby, SH; Perwakilan Kelompok Kasih Insani Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa-KKI Peduli ODGJ Kabupaten Lembata, Reyneldis Wayan; Ketua LSM PERMATA Lembata, Maria Loka, S.Ag, bersama Divisi Hukum dan Advokasi LSM Permata, Nurhayati Kasman, SH berlangsung hangat.

Maria Loka mengatakan “LSM PERMATA sangat mengharapkan partisipasi bersama seluruh stakeholder dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lembata, khususnya melalui momentum peringatan Hari internasional Penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang akan diperingati pada tanggal 25 November”.

“Data LSM PERMATA keadaan Oktober 2018 terdapat 13 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dimana terdapat kasus yang sudah dieksekusi putusannya serta terdapat juga beberapa kasus yang masih berproses”.

“Semuanya (kasus yang terjadi, red) menimpa perempuan usia produktif di Lembata, sehingga kami berpandangan perlunya tukar pikiran bersama guna menekan angka kekerasan terhadap Perempuan Lembata, karena prinsipnya generasi perempuan yang menderita akan menghasilkan generasi yang tidak berkualitas kedepannya”.

Gaspar Sio Apelaby yang diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya mengatakan “Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak regulasi yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun faktanya semakin banyak juga kasus yang menimpa perempuan dan anak”.

“Perlu dikaji secara mendalam karena selain proses hukum yang menjerat pelaku, namun muncul persoalan baru dari aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi, psikologi dan hal lainnya yang menjerat korban”.

“Hal ini harus ditanggapi serius, bagaimana mendorong seluruh stakeholder bergerak bersinergi bersama antara LSM dan Pemerintah dalam melihat hal ini sebagai fenomena yang perlu ditangani bersama. Kedepan perlu dikumpulkan data dan dikaji secara baik bagaimana pencegahan dan penanganan terhadap kasus yang menimpa perempuan Lembata”.

“Banyak program/kegiatan yang tidak bersentuhan dengan kaum Laki-Laki. Saya rasa kaum Laki-Laki harus disadarkan dalam rangka pencegahan terjadinya tindak kekerasan, jadi tidak fokus pada kaum Wanita saja” ujarnya.

Sementara itu perwakilan KKI Peduli ODGJ Lembata, Reyneldis Wayan menegaskan “Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik namun juga mempengaruhi mental. Hal yang seringkali diabaikan adalah Perempuan sangat membutuhkan kepedulian dan Perhatian, dimana hal ini minim didapatkan. Perempuan juga seringkali harus membohongi dirinya sendiri demi mempertahankan bahtera rumah tangga meskipun sering mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, dan hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi”.

Anggota DPRD Lembata, Petrus Gero mengakui bahwa alokasi anggaran untuk Perempuan dan anak belum menjadi prioritas di Kabupaten Lembata.

“Fokus pemerintah saat ini pada penataan infrastruktur namun terhadap sektor Perempuan dan Anak belum optimal intervensi anggarannya, artinya Pemerintah tidak dapat sendiri bekerja dalam menuntaskan persoalan masyarakat, diperlukan kerjasama dengan stakeholder lain”.

“Sangat diperlukan figur perempuan yang dapat memperhatikan dan bergerak menghimpun dan memperkuat perempuan, dimana perlu didorong agar urusan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi urusan yang juga diprioritaskan di Kabupaten Lembata”.

“Harapan kami agar OPD teknis dapat mengkaji dan mendorong hal ini dalam program legislasi daerah sehingga dapat diproses oleh DPRD setelah melalui kajian akademis” ujarnya. (Kris Kris)