Samakan Persepsi, BAWASLU Gelar Rakor

Wartantt.com--SBD; Guna menyamakan persepsi soal penertiban Alat Peraga Kampanye,  Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menggelar rapat koordinasi bersama para Pimpinan Partai Politik peserta pemilu di aula kantor Bawaslu SBD, Jumad (28/12) siang hingga petang kemarin. Rapat ini sendiri dipimpin langsung ketua Bawaslu SBD, Nikodemus Kaleka dan ditemani Komisioner Bawaslu SBD, Sekti Handayani.

Turut hadir di kesempatan itu, Kepala Kesbagpol SBD, Dominggus Bulla,  Kepala Dinas Pol PP dan Kebakaran SBD, Daud L. Taka dan sejumlah perwakilan parpol diantaranya partai Nasdem, PBB,  PKB, Perindo, dan PKPI.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu SBD, Nikodemus Kaleka mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut dilakukan guna  mengoptimalkan penanganan penertiban Alat peraga kampanye dalam Pemilu serentak mendatang. Pasalnya hingga kini, SBD termasuk Kabupaten di NTT yang belum melakukan penertiban terhadap APK khususnya Baliho dan spanduk. Hal ini ungkapnya bukan akibat BAWASLU yang tidak tegas  tetapi lebih pada persoalan keamanan dan kenyamaaan dalam menghadapi pemilu mendatang.

"kami bukan tidak tegas tetapi kami menjaga agar tidak terjadi riak ataupun kekisruhan akibat penurunan APK ini jika tidak didahului dengan pertemuan bersama semacam ini. Bagi kami parpol sebagai perpanjangan tangan bisa memahami lebih baik regulasi soal APK supaya tidak kemudian terjadi kesalahpahaman di saat penertiban itu dilakukan,"katanya.

Selain menghindarkan terjadinya konflik di masyarakat, kata Niko lagi esensi rapat ini juga mau mencari dan menemukan cara bertindak yang baik dalam melakukan penertiban nanti. Apalagi menurut Niko pihaknya dipastikan akan bekerja profesional dalam penertiban APK nanti sesuai tugas dan fungsi Bawaslu yakni,  pengawasan, pencegahan dan penindakan akan diterapkan secara efektif.

"Saya tegaskan penertibana APK tidak akan diundur-undur lagi,  untuk itu saya menghimbau Ketua parpol untuk mengkoordinasi dengan calegnya supaya tidak memasang baliho di jalan protokol,  depan tempat ibadah,  ditempat pelayanan kesehatan maupun disekitar lembaga pendidikan,"ungkapnya lagi.

Sementara itu, kepala Kesbangpol SBD, Dominggus Bulla mengakui bahwa rapat koordinasi ini sangat penting. Ia menyebut dengan rapat ini akan tercipta sinkronisasi ide antara pihak bawaslu dan parpol sebagai peserta pemilu dalam upaya bersama melakukan penertiban APK sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 

Walaupun mendukung penertiban tersebut, Dominggus mengingatkan pihak Bawaslu untuk mengeluarkan surat edaran terkait larangan pemasanangan baliho kepada pihak parpol sebelum dilakukan penertiban.  Hal ini ungkapnya penting agar bawaslu memiliki kekuatan hukum saat penertiban itu dilaksanakan.

"saya pikir rapat ini baik tapi saya hanya mau sampaikan bahwa penting bagi bawaslu untuk bisa keluarkan surat sebagai bukti normatif administratif sebelum dilakukan penertiban seperti ini. Supaya kita tidak kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kami kesbangpol hanya bisa memantau saja tidak bisa melakukan eksekusi. Saya juga minta pihak bawaslu bisa koordinasi dengan kpud untuk segera mengeluarkan APK yang dibuat KPUD.  Kasihan caleg dan parpol. Kalau terlambat, mereka yang dirugikan,"pintanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini bahwa sebelumnya jadwal penertiban yang ditetapkan pada tanggal (30/12) diundurkan pada tanggal (4-5/01) mendatang karena berbagai pertimbangan. (Rn/06)