WABUP SBD INGATKAN DESA HINDARI LAPORAN FIKTIF

Wartantt.com-- SBD; Wakil Bupati Sumba Barat Daya; Ndara Tanggu Kaha ingatkan aparatur Desa untuk menghindari laporan pertanggungjawaban yang fiktif. Hal ini disampaikan dalam Kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa se-Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2018 di Roo Luwa pada hari Kamis (29/11) siang tadi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan  kapasitas aparatur Desa dalam mengelola Desa. Turut hadir dalam pelatihan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Kepala Dinas BPMD, pimpinan OPD, Kepala Dinas Kesehatan dan 162 peserta  dari 173 Desa yang dari berada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili Sekretaris Desa dan operator Desa.

Dalam arahannya Wakil Bupati Sumba Barat Daya Ndara Tanggu Kaha mengatakan bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran harus sesuai dengan penggunaannya. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksaan Keuangan menurut Ndara Tanggu Kaha ditemukan banyak persoalan termasuk dokumen desa yang tidak lengkap. Untuk itu dirinya menghimbau agar para aparatur Desa untuk segera melengkapi dan memperbaiki administrasi Desa sebelum melakukan pencairan. Ia menjelaskan Untuk mencairkan tahap tiga, Desa harus selesaikan Administrasi dan laporan pertanggungjawaban dari tahun sebelumnya.

Selain itu,  ia menegaskan supaya dalam penggunaan Dana Desa lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan membantu kelompok-kelompok tani yang ada di Desa. Jika aparatur Desa mengelola Desa dengan baik dirinya menyakini pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat. Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PEMDA tidak boleh dianggarkan Desa. Sehingga LPJ bisa sesuai dengan kerja nyata yang benar-benar memberdayakan kesejhateraan masyarakat.

"Saya himbau semua kepala Desa suapaya jagan hanya mayoritaskan kerja jalan saja, apa lagi kalau jalan itu yang sebenarnya dianggarkan daerah Desa mengerjakan lagi,  itu tidak boleh. Manfaatkan Dana Desa untuk kelompok-kelompok tani yang ada," Himbau Ndara Tanggu Kaha sebelum membuka kegiatan.

Sementara itu Alexander Saba Kodi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumba Barat Daya  mengatakan pemerintah Desa harus segera selesaikan LPJ sebelum pencairan tahap tiga. Sampai akhir bulan November ada tiga Desa yang belum menyelesaikan LPJ.  Dua Desa diantaranya Moro Manduyo kecamatan kodi Utara dan Desa Rita Baru kecamatan Wewewa Selatan  belum mencairkan DD tahap dua. sedangkan Desa Mata Pinyawu Kecamatan Wewewa Timur  belum melakukan pencairan  tahap satu dan dua.

"Dinas PMD sdh koordinasi dengan Desa itu dan memberikan teguran untuk menyelesaikan SPJ, kalau tidak akan menjadi kendala terbesar dalam melakukan proses pencairan berikutnya,  apa lagi belum ada kebijakan dari kepala daerah, "ungkap Alex.

Ditemui terpisah Vinsen Darut operator Desa Sangu Ate mengatakan bahwa kegiatan hari ini sangat membantu aparatur Desa. Ia juga mengharapkan kedepannya komonikasi yang baik antara BPMD dengan Desa terus berjalin dengan baik. Sehingga Desa bisa mengetahui program-program yang bisa dimasukan dalam RAP. Ia menambahkan bahwa desanya sedang melakukan proses perlengkapan LPJ sblm pncairan tahap tiga.

"Saya sangat berharap hasil hari ini bisa ditindak lanjuti dan terus dikawal, namun saya cukup prihatin dengan ketidak hadiran utusan dari beberap desa lain," tutur Vinsen.(Rn/06)