Wakil Bupati : LEMBATA Tidak Kenal Defisit Anggaran Kesehatan

WartaNTT.com, LEMBATA – Koordinator Advokasi dan Pengamat BPJS Watch, Timboel Siregar dalam kegiatan Seminar Nasional Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan, Rabu (14/11/2018) di New An’Nisa Beach Hotel & Resto-Lewoleba, mengemukakan temuan BPJS Watch terhadap persoalan pelayanan BPJS Kesehatan yang belum sesuai dengan regulasi bahkan indikasi defisit anggaran yang cukup tinggi di tahun 2018.

“Per 1 Januari 2019, masyarakat sudah wajib terdaftar dalam JKN-KIS sehingga mendapatkan akses layanan publik dan itu sudah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam regulasi yang ada”.

“Hasil Evaluasi terhadap JKN bagi pasien BPJS Kesehatan yakni masih banyaknya penolakan pasien dengan alasan ketiadaan kamar, ICU, NICU-PICU; kemudian Pasien BPJS dipaksa pulang dengan kondisi tidak layak pulang; Pasien diminta bayaran atas obat, administrasi dan darah dan Pasien harus menanti cukup lama untuk diambil tindakan”.

“Data 5 tahun terakhir sejak 2014 sudah terjadi defisit pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar Rp. 3,3 Triliun, kemudian di Tahun 2015 menjadi Rp. 5,7 Triliun, Tahun 2016 Rp. 9,7 Triliun, Tahun 2017 Rp. 9,8 Triliun, dan Tahun 2018 ini diprediksi sebesar Rp. 16,5 T” Ujar Timboel Siregar.

Timboel melanjutkan “Rangkuman permasalahan yang terjadi dalam layanan BPJS Kesehatan antara lain dukungan Pemerintah pusat dan daerah terhadap JKN masih kurang, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dimana ada indikasi banyak Rumah Sakit yang berbuat curang dengan melakukan Fraud-Readmisi”.

“Regulasi JKN seringkali berubah-ubah namun sosialisasi dan edukasi JKN kepada masyarakat masih sangat kurang, serta masih ditemukan adanya data kepesertaan ganda dan terdapat Pemda yang belum mengintegrasikan Jamkesda ke JKN yang didukung dengan Pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh BPJS Kesehatan belum berjalan baik” ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, M.Si mengakui masih adanya kendala dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lembata namun Pemkab Lembata sudah berkomitmen serius dalam memperhatikan urusan kesehatan masyarakatnya.

“Kita perlu mengakui masih adanya kendala dalam pelayanan BPJS, namun diharapkan melalui kegiatan saat ini dapat menggambarkan kondisi lapangan yang sesungguhnya dari pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lembata”.

“Pemkab Lembata saat ini sudah komitmen bahwa dalam layanan BPJS Kesehatan, tidak dikenal adanya kekurangan anggaran, mengingat hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang mampu secara ekonomi”.

“Diwilayah NTT hanya 4 Kabupaten yang cakupan pelayanan BPJS kesehatannya diatas 96%, salah satunya Kabupaten Lembata. Dengan cakupan pelayanan tersebut perlu diperoleh informasi apakah berbanding lurus atau tidak dengan kualitas pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan”.

“Melalui pemaparan materi dan diskusi yang digelar, diharapkan menghasilkan rekomendasi guna pengambilan kebijakan oleh Pemkab Lembata terkait kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Lembata” ujar Thomas Langoday.

Kegiatan yang diinisiasi kerjasama Lembaga Advokasi dan Penelitian (LAP) TIMORIS bersama The Friedrich Ebert Stiftung (FES), dihadiri pula oleh Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, M.Si; Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat pada OMBUDSMAN perwakilan NTT, Kanisius Ola Mangun; Program Officer FES, Rina Julvianty; Direktur LAP TIMORIS, Hipolitus Mawar, tokoh masyarakat dan tokoh Pemuda di Lembata, serta belasan Caleg DPRD Lembata dan Caleg DPRD Prov NTT dalam Pemilu 2019 mendatang. (Kris Kris)