KEIN: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi Mengarah pada Pemerataan dan Kesejahteraan

BAGIKAN:

wartantt.com -- Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan di bidang ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah hingga 2018 mengarah pada pemerataan dan upaya meningkatkan kesejahteraan.

Hal itu, antara lain, dapat dilihat melalui kebijakan yang sudah berjalan yaitu reforma agraria dan upaya pemerintah membangun dari pinggiran.

"Kebijakan yang sudah berjalan, secara fundamental seharusnya menjadi arah dalam kebijakan tahun depan (2019) dan selanjutnya," paparnya melalui keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (30/12).

Arif menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada acara Refleksi Akhir Tahun 2018: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik 2018. Ia menguraikan, pada realisasi program reforma agraria, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendistribusikan lebih dari 3 juta bidang lahan. Sedangkan lahan yang dilegalisasi hampir 700 ribu hektar.

Kebijakan ini, katanya, merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian bagi rakyat melalui distribusi aset berupa lahan.

Dengan begitu, makin banyak rakyat yang memiliki akses terhadap aset produktif, yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kehidupannya. Bahkan tak berhenti di situ, pemerintah juga mempermudah rakyat terhadap akses permodalan melalui kebijakan kredit usaha rakyat (KUR).

Dengan suku bunga 7 persen per tahun, Arif Budimanta menilai akan sangat membantu usaha mikro dan kecil, yang selama ini kesulitan mengakses modal melalui institusi perbankan.

"Ditambah lagi dengan keringanan pajak penghasilan yang menjadi 0,5 persen, ini merupakan sikap kebangsaan yang patut dilanjutkan agar rakyat makin mandiri dengan sokongan pemerintah," ungkapnya.

Terkait dengan kebijakan membangun dari pinggiran, Arif memaparkan, pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah dan panjang akan sangat membantu terciptanya pusat-pusat ekonomi baru.

Hal itu membuat peluang pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa akan semakin besar, sehingga usaha rakyat di daerah berpotensi ikut terangkat.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga terus meningkatkan pembangunan di perdesaan dengan peningkatan alokasi anggaran.

Pada 2019 dana desa mencapai Rp73 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun ini yang Rp60 triliun. Badan usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat di perdesaan seharusnya sangat terbantu dengan dukungan tersebut.

"Bahkan upaya pemerintah membangun wilayah-wilayah terluar Indonesia juga merupakan upaya membangun dari pinggiran yang pada ujungnya ingin menciptakan kemandirian rakyat," ujarnya.

Dukungan yang juga diberikan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat, lanjut Arif, adalah kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

"Tentu ini sangat membantu, sehingga biaya transportasi dan distribusi di daerah-daerah jadi lebih murah dan terjangkau. Ini bukti pemerintah hadir di tengah upaya peningkatan kemandirian rakyat," katanya. []

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,12,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,23,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1060,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,171,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1472,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,189,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,161,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: KEIN: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi Mengarah pada Pemerataan dan Kesejahteraan
KEIN: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi Mengarah pada Pemerataan dan Kesejahteraan
https://3.bp.blogspot.com/-FhWzUG-r_TY/XCmDMDvqoCI/AAAAAAAALnE/kqGPF93cfu49o8zOz4bvycyxMIR9GI9kACLcBGAs/s320/jokowi%2Bekonomi.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FhWzUG-r_TY/XCmDMDvqoCI/AAAAAAAALnE/kqGPF93cfu49o8zOz4bvycyxMIR9GI9kACLcBGAs/s72-c/jokowi%2Bekonomi.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2018/12/kein-kebijakan-ekonomi-pemerintah.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2018/12/kein-kebijakan-ekonomi-pemerintah.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin