Kepala UPT Kehutananan Membenarkan adanya Penebangan liar di Kawasan Hutan

BAGIKAN:



Kepala UPT  Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah SBD Kehutananan wilayah SBD Stefanus Nono Lalo membenarkan bahwa ada penebangan liar di kawasan hutan lindung yang berada  wilayah Sumba Barat Daya. Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat dalam menjaga maupun melestarikan hutan. Demikian disampaikan kepala UPT kesatuan Pengelolaan hutan di wilayah SBD pada Selasa(11/12) di ruangannya.

Stefanus menjelaskan bahwa penebangan secara liar bukan karena kurangnnya pengawasan. Dirinya  tidak pungkuri bahwa dari 19.543,947 Ha kawasan hutan lindung sangat membutuhkan banyak tenaga polisi kehutanan. Sedangkan anggotanya saat ini berjumlah 10 orang. Untuk biaya operasional sendiri hanya 200 juta rupiah. Dengan keterbatasan itu, sudah Lima kali dirinya bersama anggota polhut menemukan potongan kayu ditengah hutan tanpa pelaku penebang liar. Sehingga saat ini ada 19 orang pelaku yang menjadi buronan. Stefanus menambahkan bahwa kawasan hutan lindung sudah dialihkan ke propinsi. Sehingga biaya perawatan maupun pengawasan dari Daerah tidak ada.

"Tidak ada anggaran dari Pemda,  semua kawasan hutan sudah diambil alih oleh propinsi,  sehingga kami hanya bisa mengawasi dengan berbagai keterbatasan, apa lagi jumlah anggota polisi kehutanan tidak terlalu memadai," tutur dirinya.

Pihaknya  akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya diadakan  anggaran lanjutan. Sehingga perawatan kawasan hutan wisata dapat tertatah rapi.  Ia juga mengharapkan supaya masyarakat, OPD, dan semua pimpinan dari RT sampai Kecamatan menjadi informan dan mitra kerja dalam penataan maupun pengawasan. Ia meyakini dengan adanya kerja sama yang baik akan menciptakan hasil yang baik pula.

"Saya sangat mengharpkan dengan keterbatasan ini, supaya semua warga masyarakat SBD dan Pemda dapat bekerja sama dalam melestarikan serta menjaga ekosistem hutan,  karena baik buruknya beberapa tahun yang akan datang kita juga yang akan merasakan," harap Stefanus.

Sebelumnya kepada media ini mantan asisten satu bidang pemerintahan dan kesra Imanuel Horo,  SE menyebutkan bahwa Kawasan hutan milik Negara yang berada disekitar Desa kedu wella, mangganipi,  hutan jati Kalembu Danga, Watu kaweda, Roko Raka di Desa Refa Pad dan beberapa tempat lain sudah mulai gundul. Kekiliruan penafsiran kepemilikan terhadap hutan lindung oleh masyarakat terutama pemerintah menjadi persoalan yang utama. Ia menjelaskan bahwa secara administrasi kawasan hutan sudah dihendel oleh pemerintah pusat. Dengan hal itu bukan berarti Pemda atau masyarakat tidak menjaga penghijauan hutan. 

Selain itu,  dirinya sangat memprihatinkan penebangan liar yang semakin berkembang. Namun ia mengakui bahwa lemahnya pengawasan menjadi kendala dalam menjaga ekosistem hutan.Ia juga berharap supaya komonikasi yang baik antara pemda dan pemerintah pusat maupun masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ia menambahkan bahwa kegundulan hutan akan berdampak pada kerugian masyarakat SBD sendiri.

Dikesempatan itu dirinya mengakui bahwa sangat merasa kecewa ketika melihat kawasan hutan wisata roko raka di Desa Reda Pada yang terabaikan. Kata Imanuel hutan wisata itu sangat berpotensi kalau dikelola dengan baik. Apa lagi berada di pinggir jalan propinsi dan kabupaten.

"saya berikan contoh,  dihutan tanah ndaru yang menjadi slah satu hutan lindung, masyarakat ambil kayu mati saja bisa dipidanakan karena itu sudah diatur UU, kalau saja SBD menegakan aturan yang baik maka kelestarian hutan akan tetap terjaga, benar kawasan hutan lindung di SBD sudah dialihkan kepemerintah pusat, tetapi kita harus menjaga dan mengawasi juga," kata Imanuel.(Rn/06)







KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,12,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,23,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,975,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,167,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1389,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,187,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,161,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Kepala UPT Kehutananan Membenarkan adanya Penebangan liar di Kawasan Hutan
Kepala UPT Kehutananan Membenarkan adanya Penebangan liar di Kawasan Hutan
https://3.bp.blogspot.com/-HXy4iqjTBqk/XBA7bOuXwqI/AAAAAAAALW0/Faw6e_sQMjoMPbPV3HILUnGheSFN3yQNACLcBGAs/s320/IMG20181211093422.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-HXy4iqjTBqk/XBA7bOuXwqI/AAAAAAAALW0/Faw6e_sQMjoMPbPV3HILUnGheSFN3yQNACLcBGAs/s72-c/IMG20181211093422.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2018/12/kepala-upt-kehutananan-membenarkan.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2018/12/kepala-upt-kehutananan-membenarkan.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin