Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Koruptor

BAGIKAN:

wartantt.com -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Ia menyebutkan, setelah melalui pembicaraan yang panjang, pemerintah telah memperoleh titik terang, dan sekarang pada tahap akhir untuk menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss.

“MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/18) seperti dilansir dari setkab.go.id.

Presiden menegaskan, korupsi adalah korupsi tidak bisa diganti dengan nama lain. Untuk itu, pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan baik berupa penindakan maupun pencegahan.

“Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama, baik yang dilakukan oleh institusi negara, civil society maupun masyarakat luas,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, hal ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi dan sekaligus untuk membangun Indonesia maju yang produktif yang inovatif yang efisien.

Pemerintah, lanjut Presiden, terus berupaya memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan melalui pelayanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, maupun e-planning.

“Sistem pengaduan masyarakat seperti saber pungli, kita lihat sangat disambut antusias oleh masyarakat kecil, lebih dari 36 ribu aduan. Dan masih banyak lagi beberapa inovasi yang telah kita lakukan bersama,” ungkap Presiden.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, lanjut Presiden, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.

“Perpres ini menempatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” ungkap Presiden Jokowi.

Selain itu, telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sekali lagi hal ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat yang tentu saja pemberian penghargaan tersebut harus melalui proses karena ini banyak yang bertanya ke saya,” ujar Presiden Jokowi.

 

Pangkas Jebakan-Jebakan

Di tengah upaya untuk memberantas korupsi, menurut Presiden Jokowi, upaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien adalah sebuah keharusan. Ia mengingatkan, dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, persaingan pun juga semakin ketat.

“Dalam dunia yang berubah sangat cepat, kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi. Sekali lagi,kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi,” tegas Presiden seraya menambahkan, yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil. Yang kaya belum tentu mengalahkan yang miskin. Tetapi yang cepatlah yang pasti akan mengalahkan yang lambat, yang cepatlah yang pasti akan mengalahkan yang lambat. Yang berani berinovasilah yang akan mengalahkan yang sekedar menjalankan rutinitas yang monoton.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem agar kita bisa melangkah lebih cepat.

“Pangkas proses yang panjang, baik di kementerian, baik di lembaga, baik di kabupaten, di kota, di provinsi. Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan, lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi serta selalu berorientasi pada goal, hasil, goal-oriented, bukan prosedur-oriented,” pinta Presiden.

Ia menegaskan, upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam pemberantasan korupsi, dan harus menjadi agenda yang dikerjakan bersama termasuk antara pemerintah dengan KPK.

Presiden memberikan contoh dalam pelayanan publik,jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap. “Sekali lagi kalau pelayanannya sederhana, cepat dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap,” ujarnya.

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bandara H Hasan Aroeboesman,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,30,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Danau Kelimutu,1,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,149,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,159,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,3,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1491,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI,1,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,4,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,512,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,Partai Berkarya,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,3,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,4,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,PT Asia Dinasti Sejahtera,2,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,12,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,132,Siklon tropis Seroja,1,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,27,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,2,Vaksin Sinovac,2,Wakil Bupati Ende,2,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Koruptor
Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Koruptor
https://1.bp.blogspot.com/-hV7FIUqjbn8/XAdLvM0U1wI/AAAAAAAALQg/jiw17_67fBE1KIW4IxJ2iPvi47XLLacdwCLcBGAs/s320/Jokowi%2BHari%2Banti%2Bkorupsi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hV7FIUqjbn8/XAdLvM0U1wI/AAAAAAAALQg/jiw17_67fBE1KIW4IxJ2iPvi47XLLacdwCLcBGAs/s72-c/Jokowi%2BHari%2Banti%2Bkorupsi.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2018/12/presiden-jokowi-tegaskan-tidak-ada.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2018/12/presiden-jokowi-tegaskan-tidak-ada.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin