Bawaslu SBD Melakukan Penertiban Pelanggaran Pemilu

Wartantt.com--SBD; Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya bersama panwas kecamatan menertibkan alat peraga kampanye calon anggota legislatif peserta Pemilu yang melanggar aturan. Alat peraga kampanye yang ditertibkan yakni baliho dan spanduk. Sementara APK yang didesain KPUD SBD akan diluncurkan dalam bulan ini. Penertiban APK ini berlangsung pada Sabtu(05/01).

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nikodemus Kaleka mengatakan penertiban ini dilakukan berdasarkan amanat UU tentang pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu ini didominasi tata cara pemasangan APK yang tidak didesain oleh KPUD yang dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik. Serta dipasang di tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, tempat pendidikan dan jalan protokol. Hasil pengawasan selama ini,  Bawaslu kabupaten Sumba Barat Daya menemukan hampir semua parpol peserta pemilu melakukan pelanggaran pemilu yang berupa pemasangan APK yang bukan desain dari KPUD.

Nikodemus menambahkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah memberikan surat himbauan dan juga rapat koordinasi dengan pihak terkait di mana ada kesepakatan agar peserta Pemilu maupun paslon untuk menertibkan APK. Namun jika masih ada maka dalam kesepakatan tersebut mempersilakan Bawaslu bersama pihak terkait untuk menertibkannya.

"Kami akan melakukan penertiban APK sampai tuntas,  kami menargetkan tiga hari penertiban sudah selesai, namun jika masih banyak APK yang terpasang kami akan terus melakukan penertiban secara berkelanjutan,  apa lagi hal ini sudah diatur dalam UU," Tandas Nikodemus

Ia mengatakan, penertiban APK dilakukan serentak disemua Kecamatan. Dengan melibatkan semua panwas kecamatan yang berada di SBD. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya masih terus melakukan imbauan secara persuasif kepada peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK yang melanggar untuk dipasang sesuai dengan regulasi yang sedang berlaku. Ia juga mengharapkan supaya masyarakat dapat membantu dalam mengawas. Serta menertibkan APK secara mandiri.

"Saya akan terus memantau APK dikota kabupaten maupun disetiap kecamatan, saya akan pastikan kalau penertiban ini tidak akan memandang bulu, sehingga keberadaan kami dalam mengawas dapat diterima dengan pula," ujar Nikodemus.

Ditemui terpisah salah seorang caleg dari  partai pengusung PDIP Dapil III SBD Anus Kette mendukung dengan adanya penertiban APK oleh Bawaslu. APK yang tidak didesain oleh KPUD menurut Anus sudah sangat melanggar UU pemilu. Penertiban ini sudah sewajarnya di lakukan oleh Bawaslu. Sehingga parpol selaku peserta pemilu harus mendukung. Ia juga mengharapkan supaya APK hasil desain KPUD segera dikeluarkan dalam bulan ini. Karena detik-detik pemilihan tinggal beberapa bulan. Hal itu menurut Anus akan membantu para calon legislatif dalam berkampanye. Anus juga mengharapkan penertiban ini dapat dilakukan oleh Bawaslu maupun panwascam dengan baik tanpa memilah-milah. Dengan demikian menurut Anus tidak akan ada pihak tertentu yang dirugikan ataupun diuntungkan.

"Saya berharap APK yang sudah melanggar regulasi dapat ditertibkan secara baik, saya juga menghimbau supaya masyarakat maupun anak muda dapat mengambil bagian dalam mengawasi pemilu serentak ini, sehingga memudahkan pihak pengawas dalam menjalankan tugas tanpa menimbulkan konflik sosial," Tutup Anus. (Rn/06)