WartaNTT.com, LEMBATA –
Pemkab Lembata hari ini, Kamis (28/03/2019) gelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bertempat di Hotel Palm Indah-Lewoleba.
Kegiatan yang mengusung Tema "Melanjutkan Akselerasi
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Prioritas untuk Meningkatkan Pendapatan melalui #Rantai Ekonomi 2.0" dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati
Lembata, Dr. Thomas
Ola Langoday, SE.,M.Si ditandai dengan penabuhan gong disaksikan Ketua
DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE, Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli, dan Pj. Sekda Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda, SE.,MM.
Dihadapan
ratusan undangan yang hadir baik dari unsur Forkopimda, perangkat daerah,
partai politik dan tokoh agama beserta tokoh masyarakat, Wakil Bupati Lembata
menegaskan pentingnya membangun
komitmen bersama dalam upaya pencapaian pembangunan
daerah yang berkualitas di Lembata.
“Tentunya,
menyusun sebuah rencana yang mendahulukan sektor-sektor pembangunan yang
bersifat strategis sehingga mampu memberikan efek meluas bagi pengembangan
sektor-sektor lain secara berkesinambungan guna memberikan manfaat bagi
kesejahteraan rakyat, bukanlah hal yang mudah, apalagi menyangkut pelaksanaan
dari rencana tersebut”.
“Dibutuhkan
kerja keras dan kerjasama dari kita semua selaku pemangku kepentingan dalam
menggerakkan seluruh potensi yang ada baik dalam diri maupun potensi SDA yang
tersedia guna kepentingan pembangunan di Lembata”.
“Forum ini menjadi media interaktif
seluruh stakeholder dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2020, sehingga diharapkan adanya rekomendasi kebijakan yang disampaikan
untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD”.
Thomas Ola melanjutkan “Ketergantungan
masyarakat yang cukup tinggi terhadap segala usaha pembangunan yang diprakarsai
pemerintah melalui APBD menyebabkan masyarakat harus memberikan sorotan atas
segala hal yang dilakukan”.
“Akhir-akhir ini terjadi beberapa kali
aksi demonstrasi. Tidak ada
yang salah jika hal tersebut (aksi demonstrasi) dilakukan sesuai prosedur. Namun saya rasa lebih elok jika kelompok-kelompok yang melakukan aksi tersebut mau melakukan dialog bersama Pemerintah”.
“Bagaimanapun juga suatu kebijakan yang diambil, dalam
satu sisi menguntungkan banyak orang dan mungkin saja mencederai sedikit orang”.
“Secara sederhana, perencanaan yang
baik adalah yang mampu menjamin pelaksanaan yang tepat,
efektif dan efisien”
ujarnya menambahkan.
Senada
dengan Pemerintah, Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE dalam sambutannya
juga memastikan bahwa DPRD Lembata akan melaksanakan fungsi pengawasan secara
melekat terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada, sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Lembata yang telah menempatkan 25 orang
wakil rakyat di Gedung Peten Ina.
“DPRD Lembata bertekad dan berkomitmen melakukan pengawasan yang ketat
sesuai kewenangan yang ada sejak proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lembata”.
“Oleh karena itu menjadi kewajiban agar perumusan
kebijakan pembangunan tetap memperhatikan aspek pemberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan
ekonomi masyarakat pada 9 Kecamatan yang ada secara adil, merata dan professional”.
“Harapan
kami Forum Musrenbang kali ini, agar dimanfaatkan secara baik sehingga menghasilkan
perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan dasar seluruh
masyarakat”
ujarnya. (Kris Kris)
KOMENTAR