Buka Musrenbang RKPD 2020, Wabup LEMBATA : Mustahil Perencanaan Tanpa Dieksekusi

WartaNTT.com, LEMBATA – Pemkab Lembata hari ini, Kamis (28/03/2019) gelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bertempat di Hotel Palm Indah-Lewoleba.

Kegiatan yang mengusung Tema "Melanjutkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Prioritas untuk Meningkatkan Pendapatan melalui #Rantai Ekonomi 2.0" dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si ditandai dengan penabuhan gong disaksikan Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE, Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli, dan Pj. Sekda Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda, SE.,MM.

Dihadapan ratusan undangan yang hadir baik dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, partai politik dan tokoh agama beserta tokoh masyarakat, Wakil Bupati Lembata menegaskan pentingnya membangun komitmen bersama dalam upaya pencapaian pembangunan daerah yang berkualitas di Lembata.

“Tentunya, menyusun sebuah rencana yang mendahulukan sektor-sektor pembangunan yang bersifat strategis sehingga mampu memberikan efek meluas bagi pengembangan sektor-sektor lain secara berkesinambungan guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bukanlah hal yang mudah, apalagi menyangkut pelaksanaan dari rencana tersebut”.

“Dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari kita semua selaku pemangku kepentingan dalam menggerakkan seluruh potensi yang ada baik dalam diri maupun potensi SDA yang tersedia guna kepentingan pembangunan di Lembata”.

“Forum ini menjadi media interaktif seluruh stakeholder dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2020, sehingga diharapkan adanya rekomendasi kebijakan yang disampaikan untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD”.

Thomas Ola melanjutkan “Ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap segala usaha pembangunan yang diprakarsai pemerintah melalui APBD menyebabkan masyarakat harus memberikan sorotan atas segala hal yang dilakukan”.

“Akhir-akhir ini terjadi beberapa kali aksi demonstrasi. Tidak ada yang salah jika hal tersebut (aksi demonstrasi) dilakukan sesuai prosedur. Namun saya rasa lebih elok jika kelompok-kelompok yang melakukan aksi tersebut mau melakukan dialog bersama Pemerintah”.

“Bagaimanapun juga suatu kebijakan yang diambil, dalam satu sisi menguntungkan banyak orang dan mungkin saja mencederai sedikit orang”.

“Secara sederhana, perencanaan yang baik adalah yang mampu menjamin pelaksanaan yang tepat, efektif dan efisien” ujarnya menambahkan.

Senada dengan Pemerintah, Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE dalam sambutannya juga memastikan bahwa DPRD Lembata akan melaksanakan fungsi pengawasan secara melekat terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Lembata yang telah menempatkan 25 orang wakil rakyat di Gedung Peten Ina.

“DPRD Lembata bertekad dan berkomitmen melakukan pengawasan yang ketat sesuai kewenangan yang ada sejak proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lembata”.

“Oleh karena itu menjadi kewajiban agar perumusan kebijakan pembangunan tetap memperhatikan aspek pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 9 Kecamatan yang ada secara adil, merata dan professional”.

“Harapan kami Forum Musrenbang kali ini, agar dimanfaatkan secara baik sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan dasar seluruh masyarakat” ujarnya. (Kris Kris)