Uji Coba SITUNG, KPU LEMBATA Tekankan 8 Hal bagi Parpol

WartaNTT.com, LEMBATA – Pesta Demokrasi Pemilu 2019 sudah semakin dekat, berbagai persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lembata.

Mengambil tempat di kantor KPU Lembata, Jln Trans Lembata-batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Rabu (10/04/2019) dilaksanakan uji coba aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang dihadiri 12 dari 16 Partai politik yang ada di Lembata serta stakeholder terkait.

Ketua KPU Lembata, Elias Keluli Making dalam pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan saat ini sangat penting agar peserta Pemilu memahami sistem kerja aplikasi SITUNG serta mempersiapkan hal-hal prinsip jelang proses pungut dan tungsura.

“Hari ini dilaksanakan uji coba SITUNG III melibatkan beberapa stakeholder, dengan harapan semuanya memahami sistem kerja aplikasi. Keterlibatan pihak PLN dan Telkomsel untuk memastikan jaringan listrik dan jaringan internet tetap normal tanpa gangguan”.

“Dalam momentum akbar ini, kami menghimbau agar Partai Politik tetap menjaga kenyamanan masyarakat dalam memberikan pilihan politiknya tanpa melakukan cara-cara yang merusak demokrasi, serta perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk menolak Golput dan menggunakan hak politiknya sesuai hati nurani”.

Sementara itu, Komisioner Divisi Teknis KPU Lembata, Bernabas Hapu Ndima Marak, S.Fil menegaskan 8 hal prinsip yang wajib dipatuhi Partai Politik di Lembata.

“Berbagai hal yang perlu dilaksanakan oleh Partai Politik yakni Tanggal 25 April 2019 menjadi batasan waktu pembukuan LPPDK Parpol”.

“Paling lambat pada hari-H Pemilu, Saksi menyampaikan surat mandat ke KPPS sebelum pelaksanaan pungut dan tungsura”.

“Jika surat mandat Saksi tidak dapat ditunjukkan, maka Saksi tidak akan mendapatkan lampiran C1 dari KPPS”.

“Selanjutnya kewajiban Saksi agar dokumentasikan C1 Plano”.

“Saksi dilarang pulang sebelum kegiatan di TPS selesai; namun dalam keadaan darurat jika Saksi harus pulang, maka wajib meninggalkan TPS dengan mendokumentasikan C1 Plano” ujarnya.

Bernabas melanjutkan “Parpol agar menghimbau para Saksi untuk tidak menekan KPPS guna bekerja cepat namun bekerja dengan tepat”.

“Ada kemungkinan dilakukan Rekapitulasi Paralel di tingkat PPK untuk Kecamatan yang jumlah TPSnya banyak. konsekuensinya Parpol harus menyiapkan saksi sebanyak 4 orang. Jika hal tersebut terjadi pasti akan diinformasikan oleh PPK kepada Parpol sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan”.

“Hal terakhir, bagi 25 Calon anggota DPRD Kabupaten Lembata yang terpilih, sesegera mungkin melaporkan harta kekayaannya melalui Website KPK RI sehingga tidak mengganggu proses pelantikan sebagai anggota DPRD Lembata” ujarnya.

Selain itu dalam sesi diskusi, peserta kegiatan meminta ketegasan sikap dari KPPS dan pengawas TPS terhadap setiap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di TPS.

Menanggapi hal tersebut, Bernabas Marak mengatakan “Hal tersebut akan menjadi perhatian bukan saja oleh Bawaslu dan jajarannya namun  juga oleh KPU dan jajarannya”.

“Proses yang memakan waktu lama di TPS yakni penulisan formulir dalam jumlah yang banyak, sehingga hal-hal teknis akan menjadi perhatian KPPS. Untuk tingkat Kabupaten juga, KPU Lembata telah menyiapkan 19 operator SITUNG yang akan melakukan perekapan form C1, namun hasil akhir akan diputuskan saat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten”. (Kris Kris)