wartantt.com -- People power didengungkan oleh beberapa pihak menyikapi hasil pemilu. Kompak, masyarakat ramai-ramai tolak seruan itu.
Dalam catatan detikcom sepekan terakhir, Kamis (16/5/2019), penolakan seruan people power menggema dari penjuru negeri. Berikut di antaranya:
1. Jawa Barat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional. MUI meminta warga khususnya masyarakat di Jabar untuk tidak ikut-ikutan gerakan tersebut.
"Mengingatkan untuk menyikapi situasi yang berkembang pada hari ini, di negara bangsa yaitu tentang pilpres dan pileg, nampaknya banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan bukti. Oleh karena itu ajakan apa pun yang istilahnya people power, itu jangan diikuti, itu hanya perbuatan yang mencoba menggiring atau membuat sebagian masyarakat untuk terbawa arus," tutur Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei.
2. Maros, Sulsel
Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros, Sulawesi Selatan, membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power.
"DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu," kata Wakil Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir.
3. Banyuwangi
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyuwangi menyerukan perdamaian pascapemilu 2019. Masyarakat diharapkan bisa menghormati tahapan-tahapan Pemilu yang masih berjalan hingga saat ini.
Menurut Ketua FKUB Banyuwangi KH Muhammad Yamin, seruan dan ajakan people power yang muncul pascapemilu meresahkan masyarakat. Apalagi ajakan dan seruan ini muncul pada bulan Ramadhan, yang seharusnya masyarakat tenang menjalankan ibadah dan menahan amarah dalam puasa.
"Tidak tepatlah jika harus ada people power. Tujuannya untuk menekan siapa? Tahapan Pemilu sedang berlangsung hingga 22 Mei nanti pas ada pengumuman. Hendaknya kita menghormati hasil demokrasi ini," ujarnya kepada detikcom, Rabu (15/5/2019).
4. Bogor, Jabar
Menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang, Ketua Pengurus Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, KH Romdhon, mengimbau kepada masyarakat agar tidak turut serta dalam aksi "People Power".
"Saya Ketua PCNU Kabupaten Bogor mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu dengan jujur, adil dan sukses," kata Romdhon
5. Bojonegoro, Jatim
MUI Bojonegoro dan kiai serta ulama di Bojonegoro menolak rencana aksi people power yang akan dilakukan pihak tertentu, terkait hasil Pemilu 2019. Melihat kondisi ini, MUI Bojonegoro juga akan memprioritaskan konsolidasi peran organisasi di tahun politik 2019.
Ketua MUI Bojonegoro KH Djauhari Hasan mengajak tokoh agama agar mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan serta seluruh warga saling menghormati, menyatukan perbedaan serta menghindari people power.
"Mari saling menghormati, dan menghindari people power," terang Kiai Jauhari Hasan saat menggelar pertemuan di Ponpes Al Rhosyid Dander.
6. Ciamis, Jabar
Sejumlah tokoh di Ciamis angkat suara mengenai isu gerakan people power. Salahsatunya Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana. Setengah becanda, Nanang mengajak masyarakat mending nonton Power Rangers daripada ikut-ikutan people power.
"People power yang mana lagi? People power itu 17 April untuk menegakkan kekuasaan, untuk memilih siapa yang berkuasa memimpin negeri ini, sudah selesai," tandas Nanang.
7. Madiun
Isu people power membuat para kiai dan pesilat di Kabupaten Madiun angkat suara. Deklarasi menolak gerakan people power telah mereka lakukan.
"Terus terang propaganda people power yang terus didengungkan pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat merugikan banyak pihak. Maka dari itu kami sepakat menolak gerakan people power yang santer di dengungkan," kata KH Hakim Azizi mewakili para kiai di Kabupaten Madiun.
8. Indramayu
Seruan penolakan gerakan people power kian masif. Di Kabupaten Indramayu, sejumlah tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak gerakan tersebut.
Ketua MUI Kabupaten Indramayu Satori mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Satori meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan gerakan people power yang digaungkan untuk menolak keputusan hasil Pemilu 2019.
"Soal adanya people power itu, MUI menolak dengan tegas. Kami mengajak masyarakat agar tidak ikut-ikutan people power, karena akan berdampak menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, masyarakat, perekonomian dan sebagainya," ucap Satori.
9. Jombang
Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Jombang (GMPJ) menggelar aksi damai menolak wacana people power. Warga Kota Santri menilai rencana pengerahan massa yang digaungkan Amien Rais itu keliru. Karena Pemilu 2019 telah diselenggarakan KPU dengan jujur dan adil.
"Gerakan Masyarakat Peduli Jombang menyuarakan hanya satu yang kami tegaskan, yaitu menolak people power yang digerakkan saudara Amien Rais. Karena Pemilu ini sudah diselenggarakan dengan jujur, adil," kata Koordinator Aksi Damai GMPJ, Joko Fattah Rochim kepada wartawan di lokasi, Selasa (14/5/2019).
10. Cirebon
Tokoh agama di Kabupaten Cirebon menolak gerakan people power terkait hasil Pemilu 2019. People power dianggap gerakan yang memicu perpecahan antar kelompok masyarakat di Indonesia.
Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Wawan Arwani Amin mengimbau agar masyarakat Cirebon tak terpancing dengan seruan gerakan people power. "Gerakan people power ini berpotensi memecah belah bangsa. Secara tegas kami menolak," kata Wawan
11. Purworejo
Para ulama, tokoh masyarakat, MUI, KPU, Bawaslu hingga timses 01 dan 02 bersama Forkompimda Purworejo menolak gerakan people power. Adanya gerakan people power pasca Pemilu 2019 sangat meresahkan. Tokoh-tokoh daerah menganggap hal tersebut sebagai tindakan inkonstitusional.
"Tidak ada people power, kita semua sepakat untuk menjaga kebersamaan dan kondusivitas demi menjaga keutuhan NKRI," kata salah satu tokoh agama sekaligus timses 02, Rosyid di sela-sela acara, Selasa (14/5/2019) petang.
12. Madiun
Wali Kota Madiun Maidi bersama ulama mengajak masyarakat menjauhi dan menolak isu people power. Kota Madiun yang penuh kharismatik tidak ingin terprovokasi isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Yang jelas kita sinergi dengan Forkompinda Kota Madiun dalam menjaga situasi yang kondusif dan sepakat menolak kegiatan people power," ujar Maidi kepada wartawan di kantornya Selasa (14/5/2019).
13. NTT
Sejumlah tokoh agama di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Timor Leste, mengajak seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di NTT, tidak terpancing wacana people power yang saat ini sedang beredar di masyarakat umum. Mereka menilai isu people power itu sengaja dimunculkan oleh para elite politik bangsa ini dengan tujuan memecah belah bangsa.
"Sebagai salah satu tokoh agama di Belu, saya mengimbau kepada seluruh umat di NTT, khususnya di Atambua, untuk tidak terprovokasi atau terpengaruh dengan berbagai isu yang berkaitan dengan people power yang ke depannya dapat merusak keharmonisan bangsa," kata Pastor Paroki Gereja Santa Stela Maris, Pastur Yoris Samuel.
14. NTB
Ra'is Syuriah PWNU NTB TGH Lalu Turmudzi Badaruddin yang juga merupakan pengasuh Ponpes Qamarul Huda, menolak aksi "people power" terkait kabar kecurangan dalam pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019.
"Kita menolak, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," kata TGH Lalu Turmudzi Badaruddin yang ditemui wartawan ketika menghadiri acara silaturahmi ulama Se-Nusa Tenggara Barat, di Hotel Lombok Raya, Mataram.
15. Bangkalan
Para tokoh agama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sepakat menolak gerakan people's power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila.
"Terkait dengan rencana gerakan people's power saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cabang Bangkalan, KH Makki Nasir, di Bangkalan.
16. Purwokerto
Gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr. Anjar Nugroho.
"Saya kira ini (people power, red.) hanya semacam gertakan saja dari pihak-pihak yang secara politik memang sampai saat ini belum tersampaikan maksudnya. Ini terkait dengan konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kan," katanya di Purwokerto.
17. Semarang
Para tokoh agama di Kota Semarang menolak ajakan gerakan "people power" sebagai bagian dari penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang K.H. Anasom di Semarang, Selasa, meminta masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan gerakan "people power".
"Masyarakat harus bahu-membahu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai terpecah karena 'people power'," katanya.
18. Banyumas
Gerakan "people power" yang kontraproduktif atau tidak menguntungkan merupakan tindakan bertentangan dengan ajaran agama Islam, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas Kiai Haji Khariri Shofa.
"'People power' biasa diartikan pengerahan massa. Pengerahan massa itu kalau dalam pengertian yang biasa berlaku sangat tergantung siapa yang mengatakan tujuannya untuk apa, lalu caranya bagaimana," katanya di Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
19. Banjarmasin
Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan people power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses pemilu.
Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST H Sufianor di Barabai, Senin, menegaskan jika people power adalah bagian dari makar. "Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum," katanya.
20. Banten
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten, menolak keras tindakan "people power" atau kekuatan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.
"Penolakan 'people power' banyak mudaratnya terhadap kehidupan masyarakat," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori saat dihubungi di Lebak.
.jpg)
KOMENTAR