Mempertanyakan Kontribusi Positif Front Pembela Islam

BAGIKAN:


wartantt.com -- Dalam memutuskan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Isalam (FPI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) dan kepolisian. 

Sebab, konteks FPI ini berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ditangani langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Soal perpanjangan SKT FPI akan ditelaah manfaatnya, salah satunya berdasar dari pendapat masyarakat.

“Izin kewenangan Kemendagri tentunya ya kami lihat persyaratan melihat gerakan perkembangan, dinamika FPI itu selama ini bagaimana. Apa kontribusi positif terhadap bangsa dan negara. Bagaimana pendapat masyarakat, bagaimana masukan kementerian lembaga yang lain, tentunya yang menjadi persyaratan,” jelas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

Diketahui, izin organisasi kemasyarakatan (ormas) FPI sudah kedaluwarsa terhitung sejak 20 Juni 2019. Namun, hingga kini proses perpanjangan SKT ormas ini belum juga rampung.

Tjahjo Kumolo menyampaikan FPI harus memenuhi 20 syarat administrasi yang telah ditetapkan. Selain itu akan dikaji pula respons dari masyarakat. 

Sejauh ini ormas yang dipimpin oleh Rizieq Shihab itu baru memenuhi sepuluh dari 20 persyaratan administrasi soal perpanjangan SKT. 

“Ya bisa juga tidak (diperpanjangan izin). Kan ada persyaratan administrasi, ada kondisi objektif yang selama ini dilakukan oleh sebuah ormas yang ada di negara yang sudah punya aturan-aturan sendiri," kata politikus PDIP itu di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2019.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menjelaskan akan mempertimbangkan syarat-syarat formal selain perihal administrasi yang telah ditentukan. 

Hal lain itu, kata Soedarmo, adalah masukan dari sejumlah kementerian serta lembaga yang berkaitan dengan ormas.

Soedarmo juga akan mendengarakan aspirasi dari masyarakat luas untuk melanjutkan izin FPI. Sebab, dia melihat ada dinamika di mana publik menolak keberadaan FPI, salah satunya melalui penandatanganan petisi online. 

“Nanti kami melihat dari berbagai masukan masyarakat, kan banyak. Penolakan dari masyarakat, sampai termasuk petisi. Nanti kita bicarakan bersama kementerian lembaga yang tergabung dalam tim penertiban dan pembinaan ormas,” kata dia.

Menurut Soedarmo, dalam hal ini FPI harus mengantongi syarat krusial yang direkomendasikan oleh Kemenag. Sebab, ormas tersebut berlatar belakang keagamaan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi yang ditandatangani pengurus.

Soedarmo melanjutkan ada juga syarat surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain. 

Dia menyatakan, tidak ada batas waktu bagi FPI untuk menyerahkan sepuluh syarat yang kurang. 

"Kami tunggu saja enggak ada batasnya, tergantung dia mau kembalikan bulan depan atau dikembalikan kapan,” ujar Soedarmo.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro meminta Kemendagri cukup memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat dalam kepengurusan SKT. Dia menganggap lembaga yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo ini sarat akan unsur politis apabila melibatkan reaksi publik sampai-sampai mendengar masukan dari sejumlah kementerian bahkan kepolisan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan SKT FPI.

Dia mengatakan kedepannya FPI akan memenuhi seluruh syarat yang harus diajukan dalam perpanjangan SKT. 

“Kalau politis kami tidak akan ikut campurlah, yang jelas kami secara hukum harus menaati segala apa yang menjadi prosedur hukum di Indonesia,” ujar Sugito.

Dia mengakui memang belum mengantongi rekomendasi dari Kemenag dan membuat surat domisili yang merupakan syarat perpanjangan SKT. 

Sugito menyatakan, ormas yang terkenal bermarkas di Petamburan ini tengah melengkapi syarat-syarat tersebut sebelum menyerahkan berkas lanjutan ke Kemendagri.

“Setahu saya tinggal dua, rekomendasi dari Kementerian Agama sama surat domisili karena memang kantor kami (FPI) pindah. Kalau yang lainnya masih kurang, saya harus cek dulu,” jelasnya.

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,badai seroja,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bandara H Hasan Aroeboesman,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,5,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,BIN,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,23,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,108,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,118,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1493,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT Kopssus Ke-69,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,KOBAME NTT,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Kopassus,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,4,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,428,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,11,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,Partai Berkarya,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,3,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,12,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,27,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,1,Vaksin Sinovac,2,Wakil Bupati Ende,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Mempertanyakan Kontribusi Positif Front Pembela Islam
Mempertanyakan Kontribusi Positif Front Pembela Islam
https://1.bp.blogspot.com/-Xz2N51EZwnE/XTQJ0sT1TqI/AAAAAAAANp8/U51PCL8JYW0DrHYbdvFLN36AtFNQYyH4wCLcBGAs/s320/FPI%2BRusuh.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Xz2N51EZwnE/XTQJ0sT1TqI/AAAAAAAANp8/U51PCL8JYW0DrHYbdvFLN36AtFNQYyH4wCLcBGAs/s72-c/FPI%2BRusuh.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/07/mempertanyakan-kontribusi-positif-front.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/07/mempertanyakan-kontribusi-positif-front.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin