Indonesia Merdeka: Jaga Identitas Kebangsaan, Tolak Radikalisme

TUJUH puluh empat tahun tentunya bukan usia yang muda lagi, meski belum bisa dikatakan sebagai usia yang tua bagi suatu kemerdekaan, sebagaimana negara-negara lain yang usia kemerdekaannya sudah mencapai ratusan tahun. Point of interest dari pembahasan kali ini tentunya bukan pada usia biologis ansich, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah usia ideologis, dalam pengertian sudah sampai sejauhmana capaian atas target sebagai negara demokrasi  yang berdasarkan Pancasila. Diskursus atas hal ini tentunya bukan hal yang  mudah, mengingat ada begitu banyak aspek yang harus dikaji untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersama, bahwa bangsa ini telah berhasil mempertahankan identitas kebangsaannya.

Tidak bisa dipungkiri Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya tentunya memiliki potensi yang sangat besar bagi tumbuh kembangya pemahaman dan gerakan radikal, baik yang mengatasnamakan agama, suku dan golongan. Menjadi suatu keniscayaan bahwa realitas sosial ini menjadi penyebab seringnya terjadi konflik horisontal di masyarakat, salah satunya yang sangat disayangkan yakni aksi radikal yang mengatasnamakan agama. Munculnya pemahaman dan sikap radikal atas bangsa ini tentunya menjadi fokus kajian yang sangat menarik untuk diteliti, mengingat pamahaman (ideologi) radikal tidak hanya terjadi dalam arus lokal-nasional, akan tetapi justru pemahaman tersebut sangat mungkin diinternalisasi oleh wacana global atas isu keagamaan yang selama ini terjadi. Sebagai bangsa yang berideologikan Pancasila, tentunya fenomena gerakan radikal menjadi bahaya laten yang harus segera diselesaikan

Masih segar dalam ingatan kita sekitar empat tahun yang lalu, adanya kasus radikalisme yang mengatasnamakan agama, setelah kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua, tidak berselang lama kemudian muncul pemberitaan dibakarnya gereja di Singkil, Aceh dan terakhir, belum lama ini kasus intoleransi di Tanjung Balai dan pemboman gereja di Surabaya. Merebaknya kasus kekerasan yang didasari oleh sentimen agama perlu mendapat perhatian dari negara, utamanya berkaitan dengan upaya resolusi paska konflik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Bangsa Indonesia dengan basis kemajemukan yang begitu luar biasa tentunya menjadi lahan yang sangat potensial bagi lahirnya aksi radikal baik yang dilatarbelakangi oleh sentimen agama, suku, dan golongan.

Sampai saat ini  tidak bisa dipungkiri bahwa dalam skala internasional  gerakan radikal yang mengatasnamakan agama begitu mudah untuk diidentifikasi, seperti perseteruan horisontal penganut Sunni dengan Syiah, penganiayaan warga rohignya oleh penganut agama Budha, aksi deskriminatif penganut protestan kepada minoritas muslim di Amerika dan keberadaan gerakan radikal  yang  mengatasnamakan “dawah Isslam” dimana keberadaannya begitu meresahkan dan memiliki mekanisme perekrutan anggota yang begitu sistematis. Basis gerakan radikal dengan mengatasnamakan agama secara rasional pada kenyataannya lebih menunjukkan adanya sikap sentimen atas agama yang membabi buta (taqlid) sehingga dengan mudah memberikan justifikasi seperti penisbatan jargon pengkafiran (takfiri)

Radikal sendiri dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengannya. Pemahaman diatas tentunya sangat tidak relevan jika kemudian dikontekstualkan dengan nilai maupun ajaran agama yang selalu mengarahkan umatnya untuk menjunjung tinggi sikap toleransi. Disamping itu, sebagai negara yang berideologikan Pancasila dimana ruang toleransi dan kerukunan antar umat beragama menjadi pilar penting dalam membangun tatanan demokrasi yang lebih Pancasilais tentunya sangat menentang adanya sikap intoleransi yang secara sporadis akan mengarah pada lahirnya bibit-bibit konflik di masyarakat.

Bangsa ini sedang berada pada persoalan yang besar, tidak hanya dalam konteks politik dan ekonomi, namun justru yang lebih berbahanya yakni pada ranah sosial-budaya, disadari atau tidak kita telah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran radikal yang bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia. Tentunya ini menjadi relevan jika kemudian dikontekstualkan dengan pesan Soekarno ketika memberikan pidato kenegaraan pada tahun 1956, bahwa suatu bangsa tanpa adanya keyakinan tidak akan bisa berdiri,“nation without faith can’t stand”. Pemaknaan atas kata keyakinan ini yang bisa kita pahami sebagai suatu agama (religion) dan ideologi negara (ideology) yakni Pancasila. Maka jelas bahwa munculnya gerakan radikal serta sikap intoleransi bukanlah karakter dari bangsa ini.

Berangkat dari realitas tersebut maka dapat disimpulkan ada bahaya laten yang mengancam integrasi bangsa. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan berpegang pada Pancasila maka sikap intoleransi yang ditunjukkan dengan aksi radikal tidak bisa di terima olah nalar apapun. Problematika ini harus segera diselesaikan, dan  menjadi tanggung jawab dari negara untuk segera melakukan langkah strategis. Disamping negara sebagai organisasi pemerintahan, pekerjaan rumah untuk mencegah aksi radikalisme juga menjadi tanggung jawab seluruh institusi pendidikan di level manapun, dengan demikian pesan untuk menjaga identitas kebangsaan secara ideologis dibentuk dari basis pengetahuan dan diskusi yang diharapkan mampu membangun nalar kritis atas persoalan bangsa.