wartantt.com -- Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN) Jenderal Purn Budi Gunawan mengatakan bahwa perwakilan
tokoh Papua dan Papua Barat yang hadir bertemu Presiden Joko
Widodo siap menjadi ujung tombak Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Hadir 61 perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat dalam pertemuan di
Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).
"Mereka semua sudah berkomitmen untuk siap menjadi ujung tombak, ujung tombak bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi untuk kemajuan Papua," kata pria yang akrab disapa BG.
"Mereka semua sudah berkomitmen untuk siap menjadi ujung tombak, ujung tombak bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi untuk kemajuan Papua," kata pria yang akrab disapa BG.
BG mendampingi Jokowi menerima
perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat, bersama Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta
Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
BG menyatakan 61 tokoh yang
hadir, baik laki-laki dan wanita merupakan representasi mewakili komponen tokoh
adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, wanita dan pemuda Papua.
"Para tokoh tentunya di
dalam kesempatan yang sangat luar biasa dapat menyampaikan aspirasi yang sangat
dalam yang terkait bagaimana memajukan Papua dalam meningkatkan keejahteraan
dalam bingkai NKRI," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat bertemu Jokowi. Mereka kompak memakai topi berumbai, termasuk BG, Wiranto, Retno, dan Pratikno.
Sebelumnya, sejumlah perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat bertemu Jokowi. Mereka kompak memakai topi berumbai, termasuk BG, Wiranto, Retno, dan Pratikno.
Para tokoh yang diwakilkan
Abisai Rollo, Ketua DPRD Kota Jayapura, menyampaikan sembilan tuntutan kepada
Jokowi.
Tuntutan itu antara lain soal
pemekaran wilayah, pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua, revisi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
dalam Prolegnas 2020, sampai pembangungan Istana Kepresidenan di Papua.
Jokowi menanggapi langsung
sembilan tuntutan tersebut. Di antaranya, mantan Wali Kota Solo itu akan
menggunakan wewenangnya agar BUMN dan perusahaan swasta menerima 1.000
mahasiswa Papua yang baru lulus.
Kemudian ia juga menyetujui
pemekaran, namun hanya untuk dua atau tiga wilayah. Jokowi sepakat untuk
pembangungan Istana Kepresidenan di Papua pada tahun depan.
Usai pertemuan, Abisai
menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Ia turut mengomentari sosok
Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua, Benny Wenda.
Abisai menyatakan Benny tak
punya hak untuk mengatur NKRI dan Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa Papua bagian
dari wilayah Indonesia.
"Sehingga beliau tidak
punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua.
Karena tanah Papua bagian dari NKRI," ujarnya.
KOMENTAR