Ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Paling Tepat

BAGIKAN:


wartantt.com -- Sangat disayangkan masih ada pihak- pihak yang terus mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Padahal kondisi negara tidak genting.

Jika tidak suka dengan isi UU KPK hasil revisi, jalur yang paling tepat adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Plt Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji mengatakan, judicial review alias uji materi ke MK adalah sebuah pilihan rasional. Sekaligus, legitimasi yang konstitusional. “Karena itu jauh lebih baik menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan MK yang sifatnya final dan binding atau mengikat,” ujar Indriyanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Indriyanto bilang, meskipun Perppu merupakan hak prerogatif subyektif Presiden, tapi penerbitan Perppu Revisi UU KPK menjadi tidak konstitusional. Sebab, Perppu ini ti dak memenuhi syarat kondisi kegentingan yang memaksa, sebagaimana disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK No.138/ PUU-VII/2009.

“Tidak ada kegentingan memaksa, yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu,” tuturnya.

Jika Perppu diterbitkan, hal itu melanggar prinsip-prinsip kegentingan yang memaksa. “Karenanya bila Presiden memaksakan penerbitan Perppu, maka penerbitan itu lebih berbasis mudharat ketimbang manfaatnya. Lagi pula jangan terkesan Presiden obral terhadap Perppu, padahal tidak ada keadaan kegentingan memaksa,” ujarnya.

Selain itu, jika langkah penerbitan Perppu itu diambil, dikhawatirkan terjadi overlapping antara Perppu yang membatalkan UU KPK baru dengan putusan MK nantinya.

“Misalnya menolak permohonan uji materil Revisi Undang-Undang KPK, artinya undang-undang KPK baru tetap sah. Sehingga, tidak ada kepastian hukum, tumpang tindih dan saling bertentangan mengenai polemik obyek yang sama, yaitu Revisi UU KPK,” jelasnya.

Dalam hal ada pertentangan antara Perppu dengan putusan MK, maka Perppu harus menundukkan diri kepada Putusan MK yang final dan mengikat. “Karenanya, untuk menghindari adanya pertentangan tersebut, jalur utama dengan legitimasi konstitusional adalah menunggu putusan MK atas uji materiil Revisi UU KPK,” tegas Indriyanto.

Hal senada diungkapkan Ahli Hukum Tata Negara, M. Rullyandi. Jalur paling tepat yang bisa ditempuh adalah lewat MK. “Biarkan MK sekarang menerima gugatan, secara konstitusional itu hak masyarakat,” ujar dia.

Rullyandi meminta masyarakat berpikir positif: undang-undang direvisi untuk memperbaiki suatu sistem. Kekhawatiran berbagai kelompok yang menginginkan KPK tidak diubah, disebutnya tidak rasional. Soalnya, tidak ada pasal yang menyatakan UU KPK tidak bisa diubah. “Hanya kitab suci yang kita anggap sebagai kebenaran,” selorohnya.

Menurut dia, Dewan Pengawas dibutuhkan KPK untuk menghindari potensi abuse of power. Dia meyakini, meskipun dipilih oleh Presiden, Dewan Pengawas akan tetap independen. Ini sama dengan MK, yang hakimnya dipilih oleh Presiden. “Tapi begitu mereka bekerja semuanya independen,” tutur Rullyandi.

Politisi PDIP, Bambang Suryadi juga meminta, para penolak UU KPK baru untuk menahan diri. Tak perlu berdemo, mendesak penerbitan Perppu. “Kita serukan agar ini dibawa ke MK, dan memang sudah ada yang membawa ke MK, yang pro dan kontra agar menahan diri. Stop demo-demo tentang Perppu itu, kita tunggu keputusan di MK,” tegasnya.

Dia mengingatkan, jika Perppu diterbitkan, maka akan melewati proses di DPR. Bisa diterima. Bisa pula ditolak. “Lalu apa jadinya kalau DPR sudah menolak tapi diminta un tuk menyetujui Perppu?” tanya dia.

Bambang memastikan, partai banteng moncong putih sudah bulat menolak Perppu KPK. Sebagai bagian dari partai, Presiden Jokowi juga harus mengikuti keputusan partai. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi juga menjelaskan, penerbitan Perppu belum tentu membatalkan UU KPK baru. Sebab, DPR bisa menolak Perppu yang diajukan oleh Presiden.

“Bila menerima, DPR akan buat undang-undang tentang Penetapan Perppu jadi undang-undang. Bila menolak, DPR buat undang-undang tentang Pencabutan Perppu,” ujar Dedi.

Presiden Jokowi sendiri ogah berbicara soal penerbitan Perppu itu. Dia memilih membicarakan soal batik saat ditanya wartawan ketika meng hadiri peringatan Hari Batik Nasional di Surakarta, Rabu (2/10) lalu. Ditanya soal Perppu itu, Jokowi hanya menjawab “hmmm..” selama tiga kali.

Saat ditanya lagi, Jokowi meminta wartawan menanyakan pertanyaan yang sesuai konteks saja, yakni soal batik. “Wong batik kok,” tutur Jokowi.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta semua pihak, agar tidak berspekulasi soal wacana penerbitan Perppu KPK. Publik diminta bersabar, sampai Presiden memutuskan dan memberi pernyataan. “Sekarang kan belum ada,” ujarnya, kemarin.

Pratikno juga mengatakan, DPR telah mengirimkan draf UU KPK kepada Istana. Namun, setelah dicek, ada kesalahan pengetikan. Sehingga, pihak Istana sudah mengirim lagi draf UU KPK itu ke DPR untuk mendapat perbaikan. Sementara KPK tak mau menanggapi soal Perppu itu. Komisi antirasuah fokus bekerja.

“Jadi fokus kami adalah pelaksanaan tugas. Perdebatan penerbitan Perppu kami serahkan ke Presiden,” ujar Jubir KPK Febri Diansyah. [OKT]

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,2,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklit KPU,2,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,30,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,41,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1401,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,3,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,203,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,nas,1,Nasional,1802,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,203,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,44,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,167,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,46,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Paling Tepat
Ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Paling Tepat
https://1.bp.blogspot.com/-f2HY-pI6uxU/XZl3rDvzGMI/AAAAAAAAOgI/qSo19TR2bZ0HTZNWq3Ek4h5jOFl33Hp_gCLcBGAsYHQ/s320/Mahkamah%2BKonstitusi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-f2HY-pI6uxU/XZl3rDvzGMI/AAAAAAAAOgI/qSo19TR2bZ0HTZNWq3Ek4h5jOFl33Hp_gCLcBGAsYHQ/s72-c/Mahkamah%2BKonstitusi.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/10/ke-mahkamah-konstitusi-jalan-paling.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/10/ke-mahkamah-konstitusi-jalan-paling.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin