Pengamat: Presiden Jokowi Ubah Istilah Radikalisme untuk Redam Tensi

BAGIKAN:

wartantt.com -- Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens menilai istilah manipulator agama sebagai pengganti radikalisme untuk meredam tekanan kelompok radikal. Penggantian istilah itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Istilah presiden ini [manipulator agama] sebetulnya upaya untuk mengurangi sedikit tensi karena pemakaian istilah radikalisme atau kelompok radikal yang berlebihan memunculkan efek yang ganda," ujar Boni dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Senin (4/11).

Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya radikalisme. Menurutnya, perlu ada istilah baru guna mencegah penyebaran radikalisme dengan menerapkan label 'manipulator agama'.

Boni menuturkan istilah radikalisme bisa menimbulkan penguatan sentimen untuk memerangi radikalisme di Indonesia. Pada sisi lain, istilah radiklalisme bisa menyuburkan radikalisme karena ada efek penguatan nilai-nilai ketika istilah itu digunakan pada level persepsi.

Lebih lanjut, Boni menyatakan istilah radikalisme tidak mudah diganti dengan manipulator agama. Radikalisme, kata dia, fakta yang tidak bisa disederhanakan. Ia sepakat dengan Jokowi mengganti istilah radikalisme menjadi manipulator agama agar Indonesia lebih damai dan tentram.

"Dan bahkan saya melihat penempatan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan juga menjadi skenario untuk menjaga keseimbangan sistem politik kita, menjaga stabilitas karena goncangan yang cukup kuat di pemilu kemarin," ujarnya.

"Ada segregasi yang terlalu tajam antara nasionalis dan radikalis," ujar Boni.
 

Boni menjelaskan radikalisme secara terminologi merupakan paham yang hendak melakukan perubahan dengan cara fundamental, agresif, bahkan membenarkan kekerasan pada level tertentu. Radikalisme, kata dia, memiliki definisi yang luas karena terdapat dalam politik, sosial, hingga budaya.

Di sisi lain, Boni menyampaikan radikalisme merupakan pekerjaan rumah Kapolri Idham Aziz setelah ditunjuk menggantikan Tito Karnavian. Ia berkata Idham harus memaksimalkan kemampuan selama bertugas di Densus 88 Antiteror untuk menyelesaikan persoalan itu.

Hilangnya radikalisme, kata dia, salah satunya bermanfaat untuk mencegah terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024. Ia tidak ingin ada perdebatan antara Islam dan non-Islam atau Islami dan kurang Islami.

"Yang artinya tidak lagi kelompok minorotas yang radikal ini tidak mendominasi narasi kita di ruang publik, mendominasi ruang kampanye, dan politisi-politisi yang dangkal etika moral tidak lagi memanfaatkan sentimen agama sebagai modal politik," ujarnya.

Adapun tugas Tito, kata Boni, harus mampu melakukan terobosan agar radikalisme tidak berkembang di daerah. Ia melihat Tito sebagai mantan Kapolri mampu melakukan hal itu.

Dia menambahkan, Menteri Agama Fachrul Razi seharusnya bisa membuat kebijakan yang mampu melenyapkan radikalisme. Sebagai mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi, Boni menduga sengaja ditunjuk Jokowi untuk menumpas radikalisme agama yang menjadi ancaman bagi bangsa ke depan.

"Perlu tangan yang kuat dan orang yang paham betul Islam, tetapi juga powerful punya kekuatan untuk mengendalikan sistem. Pak Fachrul Razi punya kepemimpinan yang kuat dan juga pemahaman agama yang cukup baik," ujar Boni.

"Saya kira (Fachrul) orang yang tepat berhadapan dengan apakah Hizbut Tahrir atau kelompok sempalan sebagainya, termasuk memerangi sel tidur di Indonesia," uajrnya.

Pengamat terorisme Ridwan Habib menilai perlu ada identifikasi dari instansi atau kementerian terhadap gerakan yang dianggap radikal.

"Setelah ada identifikasi itu, umumkan ke publik, termasuk tokoh-tokohnya. Kemudian kalau itu masuk ranah hukum, tindak secara pidana, misalnya JAD," ujar Ridwan.

Ridwan menuturkan penindakan bukan tindakan yang langsung dilakukan dalam mengatasi persoalan radikalisme. Pemerintah, kata dia, bisa membina kelompok yang mulai mengarah radikal.

Terkait hal itu, Ridwan juga menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD mengumpulkan kementerian terkait untuk membuat satu definisi baku atas radikalisme atau manipulator agama.

Ia berkata pemerintah perlu secara jelas merinci istilah itu agar tidak menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat atau kementerian dan aparat dalam mengidentifikasi atau mengambil tindakan.

"Panduanya bisa buku atau surat keputusan Menko Polhukam. Lalu kemudian disosialisasikan," ujarnya.

Lebih dari itu, Ridwan menyarankan pemerintah, khususnya Kemenko Polhukam mengajak pihak-pihak berpengaruh yang kerap berseberangan dengan pemerintah, misalnya Haikal Hasan, Abdul Somad, hingga Adi Hidayat.

"Dipanggil ke Kemenko Polhukam diskusi tentang Pancasila atau NKRI lalu mereka sampaikan kepada umat mereka masing-masing," ujar Ridwan.

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,2,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklit KPU,2,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,30,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,41,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1484,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,3,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,203,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,nas,1,Nasional,1877,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,44,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Startup,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Pengamat: Presiden Jokowi Ubah Istilah Radikalisme untuk Redam Tensi
Pengamat: Presiden Jokowi Ubah Istilah Radikalisme untuk Redam Tensi
https://1.bp.blogspot.com/-u6nHF9cA5JM/XcEh0Yt63AI/AAAAAAAAOwU/zKGFPJ--LhEmN5FyM3Lef6QwvhhF1_NDwCLcBGAsYHQ/s320/Boni%2Bhargens3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-u6nHF9cA5JM/XcEh0Yt63AI/AAAAAAAAOwU/zKGFPJ--LhEmN5FyM3Lef6QwvhhF1_NDwCLcBGAsYHQ/s72-c/Boni%2Bhargens3.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2019/11/pengamat-presiden-jokowi-ubah-istilah.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2019/11/pengamat-presiden-jokowi-ubah-istilah.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin