wartantt.com -- PEMERINTAH Jokowi-Ma'ruf langsung tancap gas pasca
pelantikan dengan menerapkan program prioritas. Dengan adanya program ini maka
diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi semakin maju.
5 program prioritas Jokowi-Ma’ruf Amin, ternyata
mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe
dalam pertemuan bilateral dengan Jokowi di sela-sela KTT ke-35 ASEAN yang
dihelat di Impact Exhibithion and Convention Center Bangkok.
Ia menuturkan, Jepang ingin bekerjasama di bidang yang
merupakan prioritas utama, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan
sumber daya manusia. Hal ini tentu saja merupakan angin segar, bahwa Indonesia
siap bersinergi menuju Negara yang lebih maju.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy
Prabowo, memaparkan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) di hadapan Komisi VI DPR, yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR
Sudin di Gedung DPR.
Dirinya mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan
Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden
Jokoi yakni ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian
dan berlandaskan gotong royong.
Untuk itu, KKP telah menyatakan kesiapannya untuk
melaksanakan 5 program prioritas presiden yaitu membangun sumber daya manusia
(SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi,
menyederhanakan birokrasi dan melakukan transformasi ekonomi.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan
pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP;
Industrialisasi kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi;
penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual
dan komunikasi dengan stakeholders dan reformasi birokrasi,
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah dengan
membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; mengoptimalkan
perikanan budidaya; membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui
pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penguatan sistem karantina ikan;
pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penguatan pengawasan SDKP;
serta penguatan SDM dan Inovasi riset kelautan dan perikanan.
Kita patut bersyukur bahwa Indonesia dianugerahi laut yang
begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia merupakan
negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8 juta dan pulau
sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Tentu hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi
bangsa untuk mengelola, memanfaatkan dan melindungi potensi ini secara bijak,
lestari dan berkelanjutan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Indonesia.
Presiden Jokowi pernah mengatakan, pada 5 tahun pertama
kepemimpinannya, Pemerintah telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan
nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Selain itu, pemerintah
juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin
sehat dan semakin mandiri.
Jokowi juga menegaskan, bahwa Indonesia harus meninggalkan
cara–cara lama. Pola yang lama. Baik dalam mengelola organisasi, lembaga maupun
dalam mengelola pemerintahan. Yaitu dengan cara mengubah yang sudah tidak
efektif diubah menjadi efektif.
Manajemen tersebut dirasa perlu karena menurut Jokowi,
Indonesia harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya
saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi segala perubahan yang ada.
Mantan Walikota Surakarta tersebut juga menegaskan, bahwa
pada periode keduanya ini, dirinya tidak akan segan-segan untuk mencopot
menteri hingga pejabat terkait apabila kinerjanya kurang memuaskan.
Presiden juga mengancam akan mencopot menteri yang tidak
sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut ternyata tidak sekedar ungkapan saja.
Melainkan untuk memberikan efek jera bagi yang tidak bekerja sesuai harapan
memang perlu dilakukan sehingga sasaran setiap kementerian dapat mencapai
target.
Hal tersebut sejalan dengan salah satu 5 program prioritas
Jokowi-Ma’ruf Amin dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara besar-besaran.
Penyederhanaan birokrasi akan dilakukan demi menciptakan iklim investasi dan
peningkatan jumlah lapangan kerja.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga akan melaksanakan
reformasi birokrasi secara besar-besaran. Penyederhanaan birokrasi tersebut
akan dilakukan demi menciptakan iklim investasi dan peningkatan jumlah lapangan
kerja.
5 Program Prioritas yang dicanangkan tentu saja sebagai
upaya persiapan Indonesia menuju revolusi industri 4.0. Dimana saat ini arus
globalisasi memaksa kita untuk berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman.
Selain itu Indonesia juga tidak boleh alergi dengan investasi, karena hal
itulah yang akan membuat Indonesia menjadi lebih berdaya saing. (*)
.jpg)
KOMENTAR