Tolak Kenaikan Retribusi Pasar, Forum Pedagang Pasar Pada-LEMBATA Gelar Aksi

BAGIKAN:


WartaNTT.com, LEMBATA – Kenaikan tarif retribusi yang cukup signifikan atas bangunan kios/toko sebagaimana tertuang dalam revisi PERDA nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, menjadi pemicu digelarnya aksi damai Forum Pedagang Pasar Pada di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Lembata, Rabu (12/02/2020).
Aksi yang dipimpin Abdul Gani Korebima tersebut diikuti seluruh pedagang Pasar Pada-Kelurahan Lewoleba Barat.
Dalam penyampaian aspirasi dihadapan Sekda Lembata dan beberapa pejabat terkait, Abdul Gani bersama 9 orang rekannya membeberkan alasan penolakan berlakunya tarif retribusi sesuai revisi PERDA 1/2019.
“Kami selaku pedagang bukannya tidak mau membayar retribusi, toh selama ini juga kami sudah membayar dan berkontribusi untuk peningkatan PAD, namun kenaikan retribusi saat ini sangat tinggi hingga 150%, bahkan kami sesalkan karena pedagang tidak dilibatkan dalam konsultasi publik yang dilakukan Pemerintah, padahal sasaran penarikan retribusi adalah kami selaku pedagang”.
Dirinya melanjutkan ”Mohon maaf Bapak Kadis Perindag, kami juga  kecewa dengan Dinas KUKM Perindag dimana petugas penagih retribusi hanya datang membagi karcis retribusi tanpa pernah menanyakan masalah-masalah yang dihadapi pedagang selama ini”.
Target PAD tahun 2019 dari retribusi Pasar Pada ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 300 Juta, dimana realisasinya sekitar Rp. 250 Juta, namun fasilitas di Pasar Pada tidak pernah diperhatikan”.
Fasilitas air tidak tersedia, kondisi MCK tidak terawat, dan penerangan di Pasar sangat minim serta disediakan sendiri oleh pedagang, bahkan beberapa pedagang juga harus patungan uang untuk mengisi Pulsa listrik pada meteran induk”.
Tuntutan kami agar Pemerintah menunda berlakunya revisi PERDA tersebut, jika tidak maka kami tidak akan membayar tarif retribusi sesuai PERDA yang baruHingga saat ini belum ada pedagang yang mau menandatangani kontrak Tahun 2020 yang dikeluarkan Pemerintah” ujarnya.
Sementara itu Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, AP.,MT menanggapi aspirasi yang disampaikan mengatakan Dokumen revisi PERDA tersebut sudah melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD, serta sudah diasistensi di tingkat Provinsi dan sudah dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi.
Saat ini pemerintah sedang menunggu hasil evaluasi oleh Kemendagri. Jika dikoreksi maka akan dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan sesuai petunjuk Kemendagri.
Dirinya melanjutkan “Dalam PERDA Retribusi Jasa Umum sejak PERDA 3/2011, PERDA 1/2015, dan PERDA 1 2019, tarif sewa kios/toko baik bangunan pemerintah maupun bangunan sendiri di lokasi Pasar Pada masih tetap, yakni Rp.200,- per hari untuk bangunan permanen dan Rp.150,- per hari untuk bangunan semi permanen, namun dalam PERDA revisi mengalami perubahan menjadi Rp. 1.000,- untuk bangunan permanen dan Rp. 750,- untuk bangunan semi permanen per harinya”.
Dalam PERDA 3/2011 disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali”.
Aspirasi yang disampaikan akan didiskusikan kembali bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku” ujarnya.
Kadis KUKM Perindag, Drs. Bala Warat Gabriel, MM yang diberi kesempatan bicara mengatakan “Akan diperbaiki redaksi dari kontrak kerja Tahun 2020 yang sudah dikeluarkan, dengan catatan setelah PERDA revisi ditetapkan maka akan dilakukan perubahan kembali kontrak kerja menyesuaikan dengan besaran tarif dalam PERDA yang terbaru”.
Usai pertemuan tersebut, masa aksi meninggalkan kantor Bupati Lembata menuju gedung Peten Ina menyampaikan aspirasi kepada DPRD.
2 Rekomendasi DPRD Atas Aksi Damai Forum Pedagang Pasar Pada
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Lembata, Laurensius Klaudius Koli, S.Fil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum mendengar aspirasi masa aksi mengatakan “Draft revisi PERDA tentang retribusi jasa usaha masih dalam proses asistensi di Kemendagri sehingga belum ditetapkan dan belum berlaku.
Tarif yang tertuang dalam draft PERDA tersebut sesuai dengan angka-angka yang dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPRD” ujarnya.
Menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang besaran tarif yang disetujui pedagang, para pedagang melalui koordinator aksi mengatakan menghendaki kenaikan tarif dilakukan bertahap mulai dari Rp. 100,- dari tarif dalam PERDA 1/2019.
“Kalau bisa naiknya bertahap dulu, mulai dari Rp. 100,-“ ujar  Abdul Gani disambut kata sepakat dari perwakilan Forum lainnya.
Adapun Rekomendasi Komisi II DPRD yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni mendorong Pemerintah dan DPRD dalam kesempatan pertama untuk merevisi muatan PERDA terkait retribusi pasar sesuai kondisi riil, mengingat pelaku pasar tidak dilibatkan dalam konsultasi publik; serta Segera gelar rapat kerja bersama Pemerintah untuk membahas aspirasi pedagang terkait retribusi pasar, fasilitas pasar dan tenaga pengelola pasar. (Kris Kris)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,2,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,41,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,52,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1487,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,4,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,231,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1879,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,3,Pariwisata Flores,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,1,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,20,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Tolak Kenaikan Retribusi Pasar, Forum Pedagang Pasar Pada-LEMBATA Gelar Aksi
Tolak Kenaikan Retribusi Pasar, Forum Pedagang Pasar Pada-LEMBATA Gelar Aksi
https://1.bp.blogspot.com/-l9QtNRzb9rg/XkP76duq5XI/AAAAAAAAPHQ/LlCCXnXbUkkmA09dJX9thXBdUShbBvinwCLcBGAsYHQ/s320/20200212_095603%2B%25282%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-l9QtNRzb9rg/XkP76duq5XI/AAAAAAAAPHQ/LlCCXnXbUkkmA09dJX9thXBdUShbBvinwCLcBGAsYHQ/s72-c/20200212_095603%2B%25282%2529.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2020/02/tolak-kenaikan-retribusi-pasar-forum.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2020/02/tolak-kenaikan-retribusi-pasar-forum.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin