Antisipasi Covid-19, Pemkab LEMBATA Atur Frekuensi Pelayaran Kapal Penumpang

WartaNTT.com, LEMBATA – Usai rapat koordinasi terbatas melalui video conference antara Gubernur NTT bersama kepala daerah se-Prov. NTT terkait Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah NTT, Senin (31/03/2020), Pemkab Lembata ambil keputusan akan menyurati pihak terkait berkenaan dengan pembatasan frekuensi Pelayaran Kapal penumpang PT. PELNI, ASDP, maupun Kapal penyeberangan antar Pulau rute Lewoleba-Boleng (PP) maupun rute Lewoleba-Waiwerang-Larantuka (PP).

Rencana tersebut disampaikan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT melalui video conference bersama Wakil Bupati Lembata dan Forkopimda Lembata, Selasa (31/03/2020).

“Untuk akses transportasi laut bukan dibatasi namun dikurangi frekuensinya bagi kapal penumpang, namun untuk arus kapal barang tetap beroperasi setiap hari”.

“Kemudian berkaitan dengan penyediaan lokasi karantina, agar diatur frekuensi kapal PELNI hanya berlayar per 2 minggu sekali, sehingga dapat ditampung penumpang di lokasi karantina. Untuk Kapal Penyeberangan antar Pulau mungkin dibatasi pelayarannya 2 hari sekali atau 3 hari sekali” ujar Bupati Lembata.

Dirinya menambahkan “Terhadap surat TKBM Pelabuhan Lewoleba yang meminta dukungan APD, untuk sementara APD hanya digunakan oleh tenaga medis, sehingga kita bantu fasilitasi penyediaan masker secukupnya serta siapkan air bersih dan sabun cuci tangan sehingga kegiatan bongkar muat berjalan normal di Pelabuhan”.

“Kemudian terhadap alokasi anggaran minimal Rp. 13 Milyar per Kabupaten/Kota sesuai instruksi Gubernur, ketersediaan anggaran Pemkab Lembata saat ini dari realokasi anggaran hanya mencapai Rp. 12,5 Milyar sehingga perlu dicari lagi Rp. 500 Juta untuk antisipasi”.

“Namun jika covid-19 benar terjadi di Lembata (adanya kasus positif Covid-19), maka perlu anggaran lagi terkait cadangan dana kedepannya, karena fokus Rp. 12 Milyar peruntukannya bagi belanja alkes, fasilitas rumah sakit, operasional BBM petugas yang lakukan screening dan sosialisasi ke Desa-Desa”.

“Untuk antisipasi dampak sosial ekonomi selama 2 bulan kedepan, akan dilakukan penguatan ketahanan pangan lokal selain beras”.

”Terhadap kenaikan harga obat-obatan agar diantisipasi bersama. Harga bahan pokok yang naik saat ini hanya gula pasir. Kenaikan harga gula pasir disebabkan harga jual di Surabaya juga naik. Yang dikuatirkan jika tidak terjadi penyesuaian harga di Lembata dengan harga beli di Surabaya, maka pedagang di Lembata tidak akan order sehingga akan terjadi stop total pasokannya. Kita akan gelar rapat lewat Vicon dengan menghadirkan para pengusaha sehingga kebutuhan pokok tetap stabil diorder baik dari Surabaya maupun dari wilayah lainnya masuk ke Lembata”.

Dirinya melanjutkan “Yang utama saat ini adalah lakukan pencegahan, edukasi dan sosialisasi social distancing termasuk pengaturan physical distancing di Pasar”.

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada Kapolres Lembata yang telah melakukan penyemprotan disinfektan. Dalam waktu dekat kita berharap Pemkab sudah bisa pengadaan cairan disinfektan untuk digunakan oleh Polres dan instansi lainnya” ujarnya.

Sementara itu dalam video conference Rakortas percepatan penanganan Covid-19 di wilayah NTT, Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin minta agar setiap wilayah di NTT tidak laksanakan lockdown.

“Kewenangan lockdown berada ditangan Pemerintah Pusat, namun kegiatan yang dilaksanakan Kepala Daerah adalah melakukan hitung-hitungan terkait resiko setiap langkah yang akan diambil berlandaskan UU 6/2018. Jika maklumat Kapolri dan regulasi Karantina kesehatan dilanggar, maka akan menjerat siapapun yang melanggar sesuai ketentuan pasal 212, 216, dan pasal 218 KUHP”.

“Saya juga instruksikan agar tidak ada anggota Polres yang izin tinggalkan wilayah. Jika izin meninggalkan wilayah karena situasi darurat, maka saat kembali wajib isolasi diri” ujarnya menambahkan.

Danrem 161/Wirasakti, Brigjen TNI Syaiful Rahman juga meminta perhatian dari kepala daerah se-NTT dalam penerapan social distancing maupun physical distancing.

“Perlu tingkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan secara bersama oleh lintas instansi berupa pemberian himbauan, atau himbauan dengan penekanan”.

“Saya berharap agar para Kepala Daerah bijak dalam pemberlakuan karantina wilayah dengan tidak menutup Pasar atau warung-warung, namun diberlakukan pembatasan operasional pasar atau sistem take away (bawa pulang) bagi penjualan di warung/rumah makan”.

Dirinya melanjutkan “Tidak menutup kemungkinan diwilayah NTT juga akan terdampak kasus Covid-19, namun perlu persiapan diantaranya masyarakat yang mampu, agar tidak membeli barang secara borongan, serta meningkatkan edukasi ketahanan pangan masyarakat dengan menanam sendiri dipekarangan untuk kurangi konsumsi di pasar” ujarnya.

Sementara itu Gubernur NTT, Victor Laiskodat mengultimatum para Kepala Daerah agar menggunakan anggaran penanganan Covid-19 dengan benar dan bertanggungjawab.

“Semua pemimpin daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat, sehingga perlu ikuti instruksi Presiden mulai dari langkah pencegahan berupa sosial distancing/physical distancing untuk kepentingan bersama”.

“Saya minta agar penanganan Covid-19 dilaksanakan semaksimal mungkin mulai dari penyediaan anggaran di sektor Kesehatan yang jelas. Perintah Presiden agar seluruh anggaran yang bisa dihentikan, agar dihentikan/dibatalkan. Saya akan minta Bpk. Presiden untuk copot Kepala Daerah yang bermain-main dalam penganggaran penanganan Covid-19”.

Gubernur NTT melanjutkan “Kita perlu syukuri sampai hari ini kasus Covid-19 di NTT masih negatif, namun perlu persiapan hal terburuk untuk antisipasi. Saya minta agar anggaran yang ada disiapkan dan dipertanggungjawabkan mulai dari tenaga kesehatan maupun peralatannya”.

“Untuk antisipasi dampak sosial dan ekonomi, saya minta setiap Kabupaten/Kota alokasikan anggaran minimal Rp. 13 Milyar. Program/kegiatan yang tidak penting agar ditunda/dialihkan untuk akomodir bantuan sosial tunai bagi rumah tangga miskin dan masyarakat rentan miskin, bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin, dan harus tepat sasaran dengan asumsi dalam tempo 6 bulan kedepan s.d Oktober”.

“Dari Provinsi kami menyiapkan anggarkan sekitar Rp. 270 Milyar untuk 6 bulan kedepan dan akan bersama-sama dengan Pemerintah Kab/Kota dalam menangani masalah sosial dan ekonomi di wilayah NTT”.

“Bagi pelajar tetap lakukan belajar dari rumah s.d 21 April sesuai instruksi Pemerintah Pusat, dan melaksanakan Work From Home bagi ASN s.d 21 April, namun bagi pemangku kebijakan agar tetap berada dikantor untuk mengambil langkah sehingga pembangunan tidak macet”.

Terkait rencana penutupan Bandara, Gubernur NTT dengan tegas mengatakan “Menutup Bandara adalah urusan Pemerintah Pusat, tidak boleh Pemkab tutup bandara. Kita akan usulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pertimbangkan akses pelayaran kapal agar dikurangi. Penutupan bandara adalah kewenangan Pemerintah Pusat, karena kita butuh APD, obat-obatan dan sebagainya” ujarnya menambahkan. (Kris Kris)