Covid-19, Bupati LEMBATA: Kabupaten Persulit Pencairan Dana Desa, Lapor ke Saya

WartaNTT.com, LEMBATA – Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT pimpin langsung rapat koordinasi percepatan penanganan Covid-19 se-Kecamatan Omesuri dan Buyasuri, Senin (20/04/2020) usai meninjau lokasi isolasi transit dan karantina bagi Pelaku Perjalanan di gedung Puskesmas Meru, Desa Dolulolong-Kec. Omesuri.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lembata minta agar para Kades segera realisasikan anggaran Dana Desa penanganan Covid-19 dan melaporkan kepadanya jika ada aparatur pemerintah baik ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang persulit proses administrasi pencairan anggarannya.

“Saya minta para Kepala Desa atur skema pencegahan dan penanganan covid-19 yang memuat 3 esensi yakni penanganan covid dalam aspek pencegahan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (JPS)”.

“Saya minta proyek fisik Desa itu diswakelolakan dengan pola padat karya kepada masyarakat, dibayar harian. Jangan panggil tukang dari luar Desa jika di dalam Desa sendiri ada tukangnya. Cari pekerjaan yang melibatkan banyak orang dalam rangka penanganan dampak ekonomi”.

“Dana Desa juga bisa dipakai buat beli sayur milik masyarakat atau kelompok tani. Para Kades agar diinventarisir kelompok tani hortikultura Desa. Saya juga sedang minta agar dihitung semua (rencana pembelian), mungkin satu minggu sekali kita beli sayur kemudian dibagikan kepada masyarakat”.

Dirinya melanjutkan “Saat video conference, Menteri Keuangan minta alokasi anggaran dari Dana Desa sampai dengan 30% untuk Jaring Pengaman Sosial, diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bansos dari negara. KK yang tidak tercover agar dibiayai dari Dana Desa sehingga seluruh masyarakat tercover bantuan pemerintah per 3 bulan. Ingat bantuannya per KK bukan per orang”.

“Saya minta segera disiapkan pencadangan anggarannya sampai dengan 3 bulan kedepan, jangan berpikir tidak ada uang, uang Desa kan ada. Ini instruksi Presiden jadi wajib diikuti. Jika uang kurang agar disiasati dan dimusyawarahkan dengan BPD dan tokoh masyarakat, mungkin tidak sampai Rp.600 ribu sehingga semua warganya yang tidak tercover bisa dapatkan sama rata”.

“Jangan lagi bilang proses pencairan anggarannya susah. Jika ada yang membuat ini jadi hambatan agar laporkan ke saya baik itu di tingkat Kabupaten”.

“Semua harus direview oleh inspektorat, karena akan ada audit pasca penggunaan anggaran Dana Desa penanganan Covid-19 setiap Desa, jadi pertanggungjawaban administrasi juga harus berjalan dengan baik”.

Ditambahkannya “Saya minta para Kades pedomani 6 langkah yang harus dikerjakan. Yang utama saya minta agar masyarakat jaga diri sendiri melalui penerapan self distancing. Kita mengingatkan diri kita sendiri untuk berperilaku hidup sehat dan jaga jarak, patuhi protokol yang disampaikan pemerintah, termasuk memberikan perhatian kepada tetangga yang mempunyai gejala batuk untuk segera periksa ke fasilitas kesehatan”.

“Saya akan lakukan safari ke beberapa Kecamatan menyampaikan hal yang sama, dan kita semua harus bekerja bersama” ujarnya. (Kris Kris)