Pemkab LEMBATA Gratiskan Kapal Bagi Warga; Rencana Kedatangan 15 Pelaku Perjalanan di Waspadai

WartaNTT.com, LEMBATA – Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Pemkab Lembata menarik kembali surat bernomor TUK. 443/ 741/ KSR/ IV/ 2020 tanggal 18 April 2020 yang sempat heboh di media sosial, dan merevisinya dengan surat bernomor TUK. 443/ 776/ KSR/ IV/ 2020 tertanggal 21 April 2020, perihal penegasan yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Lembata.

Dalam surat terbaru yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Lembata tersebut, khusus untuk urusan kemanusiaan seperti rujuk orang sakit keluar dari Lembata (yang disertai surat keterangan rujukan dokter), serta urusan mengantarkan/menjemput jenazah, Pemkab Lembata menyediakan kapal angkutan milik Pemkab secara gratis bagi masyarakat yang memiliki KTP-E asal Lembata dengan rute pelayaran dari Pelabuhan Lewoleba-Pelabuhan Waiwerang-Pelabuhan Larantuka, berlaku sejak 22 April s/d 22 Juni mendatang, dengan syarat wajib mendapatkan surat keterangan/surat jalan yang diterbitkan posko utama gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Informasi yang dihimpun WartaNTT dalam surat sebelumnya tertanggal 18 April, untuk urusan yang sama (kemanusiaan), Pemkab Lembata menyediakan kapal dengan ketentuan, keluarga yang menggunakan kapal Pemkab menanggung BBM dan makan minum ABK kapal tersebut. Surat ini mendapatkan cibiran dari pengguna Facebook dalam grup Bicara Lembata dan grup Ini Baru Lembata, dimana Pemkab Lembata dianggap mengambil kesempatan mencari keuntungan dengan membebani masyarakat.

Sementara itu dalam pertemuan bersama para tokoh agama se-Kota Lewoleba yang digelar di Kuma Resort, Selasa (21/04/2020) Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur sampaikan “Informasi yang diperoleh Pemkab Lembata bahwa kemarin (20/04) tiba dari Kupang sebanyak 15 orang Pelaku perjalanan yang saat ini sedang berada di Larantuka dan sedang mencari jalan untuk masuk ke Lembata”.

“Saya minta kesepakatan dari tokoh agama sehingga Pemkab ambil langkah, meskipun Pemerintah dicaci-maki di medsos karena dianggap merugikan masyarakat, padahal jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas membatasi pergerakan pelaku perjalanan dari daerah-daerah terkonfirmasi positif kasus Covid-19 maka semua warga Lembata akan kena dampak”.

“Kondisi hari ini sudah 3 orang status positif hasil Rapid Test, semuanya merupakan pelaku perjalanan dari daerah terkonfirmasi. Semalam ada tambahan 2 orang pelaku perjalanan yang Positif hasil Rapid Test berasal dari wilayah Kedang yang nyebrang dengan kapal nelayan dari perairan Kab. Alor tanggal 16 April lalu”.

Dirinya menambahkan “Saya minta tokoh agama dan Lurah agar bersama menjaga dan sampaikan kepada masyarakat ikut pantau orang yang datang tanpa melalui jalur resmi. Pemkab juga ucapkan terimakasih kepada Camat Witihama karena sudah bendung masyarakat untuk datang ke Lembata”.

“Sekarang banyak yang masuk ke Lembata lewat Lamahala, Lamakera dan Boleng namun kita sudah surati Bupati Flotim termasuk juga ke Bupati Alor. Mulai hari ini dilakukan patroli laut gabungan, jika ketahuan ada kapal nelayan yang melanggar maka akan ditahan” tegasnya.

“Kebijakan yang diambil pemerintah, sejak 22 April sampai 22 Juni, kita siapkan kapal untuk antar pasien kritis rujukan dan menjemput/mengantar jenazah yang diangkut secara gratis dengan rute Lewoleba-Waiwerang-Larantuka, selanjutnya Kapal pulang kembali ke Lembata. Kapal angkut logistik masih terus beroperasi sehingga perputaran perekonomian masih bisa berjalan” ujarnya. (Kris Kris)