Lawan Oligarki, Front MATA MERA Kritisi Pemkab LEMBATA

WartaNTT.com, Lembata – Front Mahasiswa Lembata Makassar Merakyat (Mata Mera) terus menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di Lembata, dimana menurut Mata Mera, Pemkab Lembata semakin hari cenderung tidak pro rakyat karena banyak persoalan pembangunan yang terjadi namun infrastruktur dasar belum sepenuhnya menjadi prioritas.

Bertempat di aula Kopdit Ankara, Sabtu (03/10/2020) digelar kongres 1 Front Mata Mera dengan mengangkat tema Membedah Lembata, Menjahit Lewotana/Leu Auq, yang juga dihadiri beberapa petinggi partai politik dan lintas komunitas yang ada di Lembata, namun tidak dihadiri utusan Pemkab.

Koordinator umum Front Mata Mera, Manaf Sarabity dalam sambutannya mengecam banyaknya persoalan pembangunan yang terjadi di Lembata.

“Banyak persoalan yang terjadi sehingga Front Mata Mera tidak bisa tinggal diam. Lembata saat ini tidak sedang baik-baik saja sehingga perlu dibicarakan bersama. Front Mata Mera hadir untuk melawan regulasi yang tidak memihak rakyat”.

“Problem yang terjadi saat ini yaitu pembangunan di Awololong, serta begitu banyak masalah lain yang merugikan masyarakat. Untuk mewujukan demokrasi yang sejati, butuh gerakan yang masif demi mengontrol program pemerintah daerah”.

Ditambahkannya “Wacana oligarki di Lembata nyaris terdengar, dimana persoalan oligarki tidak ada habisnya, dan juga menjadi isu nasional yang terus dibicarakan. Harus dipastikan bahwa di Lembata tidak akan pernah ada pemerintahan yang sifatnya oligarki. Ini menjadi misi kita bersama. Pemimpin yang berwatak oligarki harus dilawan” ujarnya. 

Sementara itu dari lintas komunitas yang hadir, diantaranya Komunitas Taman Daun, organisasi sayap Partai Demokrat Bintang Muda Indonesia, Himpunan Pemuda Muslim Nubatukan, Ikatan Keluarga Pemuda Wangatoa Trendy (Ika Wanted), Hip Hop Lembata Foundation (HLF) dan alumni Mahasiswa Makassar, sangat mengapresiasi Front Mata Mera karena telah konsisten menyuarakan aspirasi rakyat.

“Kita sangat berharap lahirnya pejuang tangguh dari kaum muda, namun kaum muda Lembata dipastikan tidak bisa berjalan sendiri termasuk dalam melawan oligarki. Kita perlu bekerjasama atau bergotong royong membangun Lembata untuk keluar dari berbagai ketertinggalan yang ada” ujar Nefri Eken dari Taman Daun.

Juprians Lamablawa selaku ketua BMI mengatakan realitas saat ini, Lembata dibangun secara terkotak-kotak dimana belum bersatunya seluruh kepentingan dalam lokomotif pembangunan, dan masyarakat belum dirangkul sebagai user pembangunan.

“Kita berharap dalam aksi-aksi Front Mata Mera, dapat menjadi pemicu menumbuhkan semangat perjuangan sehingga rezim pemerintah berbenah menjadi lebih baik dalam mewujudkan Lembata yang sejahtera dan makmur sesuai otonomi daerah” pungkasnya.

Ika-Wanted juga mengapresiasi gerakan-gerakan Front Mata Mera dalam mengawal kebijakan Pemkab yang dianggap tidak pro rakyat. “Kami berharap Front Mata Mera dapat menjadi salah satu poros organisasi yang menghimpun komunitas pemuda lainnya untuk duduk bersama, satukan pikiran dan gerakan dalam mengawal pembangunan di Lembata”.

Senada dengan Ika Wanted, Hip Hop Lembata Foundation melalui managernya sampaikan bahwa kedepan HLF melalui karya-karyanya akan ikut ambil bagian mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, dalam upaya melawan oligarki, serta agar warga Lembata kembali kepada gerakan gemohing.

2 tokoh politik Lembata, Yohanes Viany K Burin dan Ferdinandus Koda, yang ditemui WartaNTT dalam kegiatan tersebut juga mengapresiasi gerakan kaum muda Lembata sebagi bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah.

Ketua DPC Gerindra, Vian Burin mengatakan “Kita perlu apresiasi karena ada kaum muda yang peduli dengan daerahnya dan mereka berjuang demi terwujudnya perubahan di Lewo Tanah khususnya mengawal kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan pembangunan yang berorientasi kapitalisme”.

“Perlu gerakan pemuda dalam merubah mindset bahwa membangun Lembata butuh kerjasama, dan kearifan lokal perlu dibangkitkan kembali dalam spirit perjuangan. Spirit perjuangan otonomi 1999, dan spirit statment 7 Maret harus dibawa sebagai kekuatan sehingga tidak melenceng dari tujuan berotonomi” ujarnya.

Sementara itu, Mantan Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, kembali mengharapkan pemerintah memaknai makna otonomi daerah dan perjuangan.

“Pemerintah harus menghargai dan tidak boleh lupa akan sejarah perjuangan otda sehingga dapat berbuat sesuai yang seharusnya. Jika semua proses tahapan otonomi disadari dan dipahami maka pemerintah harus berbuat lebih baik dari yang ada saat ini”.

“Realitasnya, berbicara saat ini adalah 21 tahun Otda Lembata, namun proses pembangunan saat ini masih berjalan ditempat karena infrastruktur dasar yakni air, jalan dan listrik sebagai dasar kebutuhan serta sektor pendidikan dan kesehatan belum bisa terukur”.

Ditambahkannya “Bupati harus mengingat sejarah perjuangan daerah ini karena perjuangan itu mahal, serta harus disadari bahwa karena ada rakyat dan ada daerah (otda) maka bisa ada uang, sehingga dalam memanfaatkan satu rupiah pun harus berdampak pada kesejahteraan rakyat” ujarnya. (Kris Kris)