Komisi II DPRD Kabupaten Ende Sebut Mekanisme Penjualan Minyak Tanah Di Kelurahan Tidak Menyelesaikan Masalah

BAGIKAN:


WartaNTT.com, Ende – Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende masih berlangsung hingga saat ini, upaya pengawasan terhadap proses pendistribusian dari agen ke pangkalan yang dilakukan pemerintah tidak mampu mengatasi kelangkaan.

 

Menyikapi kondisi tersebut pemerintah daerah Kabupaten Ende bahkan harus menggunakan mekanisme operasi pasar dengan mengalihkan penjualan minyak tanah dari pangkalan ke kantor Lurah.

 

Hal ini juga menyita perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Ende, selain melakukan inspeksi langsung ke depot pertamina untuk memastikan keadaan stok minyak tanah, Komisi II DPRD Kabupaten Ende juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, Depot Pertamina Sub Divre Ende dan agen distribusi serta perwakilan pengelola pangkalan, pada hari Senin (03/05/2021).

 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ende Julius Cesar Nonga dalam kata pengantar rapat menyampaikan bahwa kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende adalah masalah yang terus berulang sejak empat tahun terakhir. Kelangkaan ini sering terjadi saat menjelang hari raya.

 

Melalui RDP ini pihaknya ingin menemukan langkah strategis untuk mengatasi masalah kelangkaan, selain upaya yang telah diambil pemerintah dan para pihak lain serta mencari apa penyebab terjadinya kelangkaan.

 

Menurutnya ada kecurigaan terkait adanya agen nakal yang sengaja menimbun atau melakukan pendistribusian yang tidak merata. Sehingga dirinya berharap ada langkah tegas yang perlu diambil pihak berwenang terhadap pihak atau oknum yang melakukan kecurangan.

 

"Masalah ini adalah masalah serius dan wajib disikapi dan harus diselesaikan segera serta perlu ada langkah jangka pendek yakni dengan pemecatan bagi oknum yang melakukan kecurangan dan pencabutan ijin bagi agen atau pangkalan yang nakal. Ya saya kira ini mesti dilakukan sebagai upaya jangka pendek, kalau ada sopir yang curang, agen pecat karena sudah meresahkan. Kalau ada agen yang bermain, cabut saja ijinnya sekarang banyak yang bisa jadi agen," tegasnya.

 

Pada kesempatan yang sama anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ende Yani Kota menyampaikan bahwa upaya pemerintah mengalihkan penjualan minyak tanah ke kantor kelurahan bukanlah langkah yang tepat, karena masih saja ada masyarakat yang tidak mendapatkan minyak tanah.

 

"Saya lihat penjualan di kelurahan itu tidak tepat, masih ada yang tidak dapat minyak tanah. Masyarakat antri setengah mati, orang datang dari pagi terakhir dia tidak dapat juga, ada yang tidak punya KK (Kartu Keluarga) otomatis dia tidak dapat minyak tanah," tutur Yani.

 

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa pemusatan penjualan minyak tanah di kelurahan telah menyebabkan para pengelola pangkalan kehilangan penghasilan dari hasil keuntungan penjualan minyak tanah. Untuk itu dirinya meminta pemerintah segera menghentikan penjualan minyak tanah di kelurahan dan mengembalikan ke pangkalan. Selain itu dirinya menyayangkan adanya kerumunan yang terjadi saat mengantri minyak tanah pada masa pandemi Covid-19.

 

"Saya minta pemerintah segera hentikan penjualan di kelurahan, itu tidak menyelesaikan masalah, masih saja ada yang tidak dapat minyak tanah, mereka yang tidak ada KK pasti tidak bisa dapat, kembalikan penjualan ke pangkalan, kasihan pangkalan mereka jadi kehilangan penghasilan. Saya lihat terjadi kerumunan juga di sana, di masa pandemi begini malah menciptakan banyak kerumunan, saya minta pemerintah hentikan itu," pintanya.

 

Kabag Ekonomi Setda Ende Abdullah Gani G. Wara menyampaikan berdasarkan hasil pemantauannya, kelangkaan terjadi di 4 kecamatan dalam kota Ende namun lebih mencolok terjadi di Kecamatan Ende Tengah dan Kecamatan Ende Timur.

 

Menurutnya kelangkaan terjadi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya meningkatnya permintaan akan minyak tanah menjelang hari raya, adanya rumah tangga yang beralih dari kayu bakar ke minyak tanah saat musim penghujan  dan pendistribusian minyak tanah yang kurang merata. Selain itu dirinya mengakui lemahnya pengawasan pemerintah saat keadaan normal kemudian disinyalir juga adanya upaya penimbunan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

 

Lebih lanjut dirinya mengatakan mekanisme penjualan di kelurahan semata-mata bertujuan untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi, tanpa bermaksud pemerintah mengambil alih hak pangkalan.

 

“Marjin keuntungan yang diambil dari hasil penjualan di kelurahan kami gunakan untuk biaya makan minum petugas yang melayani penjualan di kelurahan,” jelasnya.

 

Pada akhir RDP, Ketua komisi II DPRD Kabupaten Ende memberikan beberapa penegasan rekomendasi kepada pemerintah melalui dinas teknis yakni; meminta pemerintah untuk mengatur kembali alur pendistribusian minyak tanah dari agen ke pangkalan dan mengambil langkah tegas untuk agen bermasalah, melakukan evaluasi terkait rasio ketersediaan minyak tanah dengan jumlah pangkalan dan jumlah KK pengguna minyak tanah dengan pangkalan yang tersebar merata, memaksimalkan tupoksi pemerintahan melalui dinas terkait dalam urusan ketersediaan minyak tanah dengan didistribusikan merata, harga yang sesuai dan tersedia setiap saat.

 

“Memastikan pangkalan melayani sesuai dengan aturan dan kewenangan serta mempertegas sanksi terhadap pelaku kecurangan dalam pendistribusian minyak tanah,” tambahnya.

 

Sementara itu Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende Kanis Se saat diwawancarai usai RDP menjelaskan bahwa tujuan pemerintah melaksanakan penjualan di kantor kelurahan adalah untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang terjadi bertepatan dengan momen umat muslim menjalankan ibadah puasa dan memasuki Hari Raya Idul Fitri.

 

Dikatakannya pihaknya berharap dengan mekanisme penjualan yang baru ini dapat mengurangi kelangkaan dan pihaknya menargetkan mekanisme ini diterapkan hingga Hari Raya Idul Fitri.

 

"Kita berharap dengan mekanisme yang baru ini dapat mengurangi kelangkaan minyak tanah, target kita sampai dengan lebaran (Idul Fitri) nanti itu penjualan minyak tanah nanti masih terjadi di kelurahan dan desa," ucap Kanis.

 

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa akan ada penambahan kuota dari Pertamina pada Hari Raya sebesar 15 % untuk wilayah Kabupaten Ende, maka dengan itu pihaknya akan melakukan kajian yang komprehensif untuk mengembalikan penjualan minyak tanah ke pangkalan sementara kuota tambahan tersebut akan dijual di kelurahan. Dirinya berharap dengan adanya penambahan kuota dari Pertamina merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende. (FR)

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,badai seroja,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bandara H Hasan Aroeboesman,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,5,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,BIN,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,23,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,112,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,122,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,2,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1493,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT Kopssus Ke-69,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,KOBAME NTT,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Kopassus,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,4,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,431,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,11,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,Partai Berkarya,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,2,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,3,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,12,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,Siklon tropis Seroja,1,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,27,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,1,Vaksin Sinovac,2,Wakil Bupati Ende,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Komisi II DPRD Kabupaten Ende Sebut Mekanisme Penjualan Minyak Tanah Di Kelurahan Tidak Menyelesaikan Masalah
Komisi II DPRD Kabupaten Ende Sebut Mekanisme Penjualan Minyak Tanah Di Kelurahan Tidak Menyelesaikan Masalah
https://1.bp.blogspot.com/-heY5ERj1mqE/YJBqXp7MeHI/AAAAAAAASBs/VK0VFCxfhFQjY1VyFzztpz764LzUBGdUgCLcBGAsYHQ/s320/WhatsApp%2BImage%2B2021-05-03%2Bat%2B16.11.17.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-heY5ERj1mqE/YJBqXp7MeHI/AAAAAAAASBs/VK0VFCxfhFQjY1VyFzztpz764LzUBGdUgCLcBGAsYHQ/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2021-05-03%2Bat%2B16.11.17.jpeg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2021/05/komisi-ii-dprd-kabupaten-ende-sebut.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2021/05/komisi-ii-dprd-kabupaten-ende-sebut.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin