Paskalis Yosep : Realisasi BLT Dana Desa di LEMBATA Masih Rendah

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Keadaan 2 Juni, realisasi Dana Desa tahap-1 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2021 di Kab. Lembata masih sangat rendah bahkan untuk bulan Mei belum terealisasi sama sekali.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kadis Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab. Lembata, Paskalis Yosep Setet, kepada WartaNTT, Kamis (03/06/2021).

Paskalis menyebutkan keadaan 2 Juni, masih ada sejumlah desa yang belum merealisasikan BLT Dana Desa bulan Januari s/d Mei.

“Penggunaan Dana Desa tahap 1 (sebesar 40%) diperuntukkan bagi penanganan Covid-19, dana reguler dan BLT. Untuk dana Covid-19 sebesar 8% sudah terealisasi 100% pada 144 desa yang ada, kemudian untuk dana regulernya baru 124 desa yang sudah terealisasi”.

“Kemudian yang belum realisasi BLT bulan Januari tersisa 5 desa, bulan Februari 48 desa, Maret ada 113 desa, sedangkan April s.d Mei belum ada yang merealisasikan. Data ini berdasarkan surat rekomendasi yang dinas PMD terbitkan”.

Dilanjutkannya “Informasi barusan yang saya peroleh ada penambahan realisasi BLT keadaan hari ini (03/06) untuk realisasi bulan Februari bertambah 22 Desa, Maret 35 Desa dan April bertambah 11 Desa” imbuhnya.

“Sebagaimana persyaratan dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara (OM-SPAN) mengatur bahwa pencarian dana BLT transfer dari kas negara ke rekening desa dilakukan apabila desa telah selesaikan pertanggungjawaban realisasi bulan sebelumnya, sehingga desa harus segera merealisasikan anggaran yang sudah cair”.

Ditanya penyebab belum terealisasinya pencairan BLT bulan April-Mei, Paskalis menjelaskan “Tentunya kami tetap memacu agar penyerapan anggaran berjalan dengan baik dimana sebelumnya kami telah membagi jadwal pencairannya kapan, laporannya kapan baru mengajukan bulan berikutnya namun kendalanya masih banyak desa yang begitu terima uang tidak langsung merealisasikan sehingga dalam rekapan realisasi masih seperti yang ada saat ini (update 2 Juni)”.

“Untuk SDM pengelola keuangan Desa sudah tidak bermasalah karena pengelolaan dana desa sejak 2015. Namun kendala saat ini pada kecepatan merealisasikan anggaran yang sudah cair. Yang melaksanakan pengelolaan keuangankan oleh perangkat desa dimana pelatihan-pelatihan juga sejak mereka diangkat sebagai perangkat desa telah dilakukan, namun gesit dan tidaknya dalam bekerja kembali ke masing-masing Desa”.

“Tentunya yang terjadi akibat lambatnya realisasi penggunaan Dana Desa maka akan perlambat proses pencairan di tahap-2, karena syaratnya yakni realisasi sebesar 40% di tahap-1. Jika sampai dengan akhir tahun anggaran masih banyak dana belum terealisasi maka akan ada sanksi-sanksi lain yang diberikan sesuai regulasi”.

“Selama ini koordinasi antara kami dengan pihak Kecamatan berjalan dengan baik termasuk proses pendampingan yang dilakukan Kecamatan kepada Desa berjalan dengan baik dimana buktinya banyak desa yang cepat pertanggungjawabannya” ujarnya.

Paskalis juga menyampaikan kalau tahun ini juga akan digelar Pilkades serentak bagi 144 Desa, dimana hingga saat ini jumlah Kades definitif masih sebanyak 57 orang yang masa jabatannya berakhir di Desember 2021, sedangkan yang lainnya sudah berakhir masa jabatan dan diisi oleh Penjabat (Pj).

“Pelantikan para Pj. Kades masih berproses, dimana untuk Kecamatan Nagawutung, Wulandoni dan Atadei yang belum dilantik akan menyesuaikan kembali dengan jadwal pak Bupati, kemudian juga ditambah beberapa usulan Kecamatan yang masuk seperti di Kecamatan Ile Ape” ujarnya menerangkan. (Kris Kris)