WartaNTT.com, LEMBATA – Akhir yang bahagia. Penantian panjang warga Lembata untuk merasakan proses antrian pengisian BBM yang tidak berkepanjangan sebagaimana menjadi jeritan hati bertahun-tahun, temui titik terang.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Plt. Bupati Lembata, Thomas
Ola Langoday, Jumat (23/07/2021) menyepakati sejumlah hal demi kemajuan
kabupaten Lembata.
Tentunya pemberian izin berlabuh sementara bagi mini tanker SPOB Sembilan
Pilar dibawah tanggungjawab PT. Hikam ini juga bakal menjadi ujian berat bagi Hikam
sendiri, apakah mampu pastikan tidak akan terjadi lagi antrian panjang di 3
depo pengisian BBM yang ada di Lembata akibat kondisi arus kas perusahaannya.
Ditemui WartaNTT (23/7) di ruang kerjanya usai memimpin rapat yang
dihadiri direktur PT. Hikam, Kepala UPP Kelas III Lewoleba dan unsur pemerintah,
Plt. Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday menyampaikan memberikan izin
sementara bagi 9 Pilar untuk labuh tambat di Pelabuhan.
“Pertemuan tadi antara Pemkab bersama PT. Hikam dan unit pengelola
Pelabuhan, dalam rangka mengurai antrian panjang BBM selama ini. Ternyata kendalanya
itu karena pasokan kita yang minim”.
“Tetapi hari ini kita berkomitmen bersama bahwa PT. Hikam siap memasok
kalau pemerintah berikan izin. Kita berikan izin dengan uji coba selama 5 bulan
kedepan”.
“Kalau PT. Hikam (komitmen) mampu siapkan pasokan secara memadai dan berkelanjutan
maka kita akan memberikan izin itu secara permanen kedepan sebagai transportir”
“Tetapi jika dalam 5 bulan ini,
PT. Hikam tidak mampu layani maka kita akan evaluasi lagi dan hal ini
didukung oleh semua elemen yang hadiri rapat tadi. Semua berkomitmen untuk
fasilitasi bagaimana pasokan BBM dapat sampai ke konsumen akhir” terangnya.
Plt. Bupati Lembata juga berharap 3 depo pengisian BBM yang ada terlayani
dengan baik oleh 9 Pilar.
“Kita juga harapkan agar SPBU maupun APMS yang ada baik di Kedang,
Lamahora dan Waijarang semuanya harus terisi. Jika itu semua mencukupi maka
masyarakat dapat pergi dan datang dengan leluasa”.
“Ketika semua kebutuhan itu terpenuhi maka kita harapkan sektor-sektor
ekonomi yang selama ini membutuhkan pasokan minyak produktifitasnya meningkat.
Semua bekerja, bekerja dan bekerja tidak perlu menunggu kapan minyaknya datang
baru bisa bekerja lagi”.
“Rencana sandarnya nanti akan diatur sehingga 2 alternatif dipakai baik
di pelabuhan nusantara dengan mekanisme yang akan diatur termasuk di pelabuhan
Jober, nanti teknisnya akan diatur supaya semuanya berjalan baik”.
Ditanya lanjut WartaNTT soal pengelolaan pelabuhan Lewoleba kedepan, Thomas Ola
sampaikan “Sebenarnya tidak ada istilah penyerahan pengelolaan kepada
pemerintah pusat, karena undang-undang otonomi daerah itu jelas dimana
pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah pusat”.
“Namun selama ini Pemkab mengambil porsi tertentu dari retribusi di
pelabuhan dan tidak masuk dalam aplikasi SIMPONI, yakni Sistem informasi PNBP
online yang masuk ke kementerian keuangan. Hal ini yang akan kita luruskan
kedepan karena Pemkab mempunyai aset-aset yang ada didalamnya, sehingga
pengelolaan kedepan menjadi satu pintu namun Pemkab juga ikut mengambil bagian
di dalamnya dengan berbagai fasilitas yang sudah kita bangun”.
Dirinya memastikan, dengan berbagai regulasi yang ada tetap berpedoman
pada regulasi.
“Ketika regulasi yang ada bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi diatasnya, maka kita juga harus berjiwa besar dan akan selalu menyesuaikan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kesejahteraan semua masyarakat” ujarnya. (Kris Kris)
.jpg)
.jpg)
KOMENTAR