Sah, SPOB 9 Pilar Segera Merapat di Pelabuhan Lewoleba, Tapi...

WartaNTT.com, LEMBATA – Akhir yang bahagia. Penantian panjang warga Lembata untuk merasakan proses antrian pengisian BBM yang tidak berkepanjangan sebagaimana menjadi jeritan hati bertahun-tahun, temui titik terang.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Plt. Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, Jumat (23/07/2021) menyepakati sejumlah hal demi kemajuan kabupaten Lembata.

Tentunya pemberian izin berlabuh sementara bagi mini tanker SPOB Sembilan Pilar dibawah tanggungjawab PT. Hikam ini juga bakal menjadi ujian berat bagi Hikam sendiri, apakah mampu pastikan tidak akan terjadi lagi antrian panjang di 3 depo pengisian BBM yang ada di Lembata akibat kondisi arus kas perusahaannya.

Ditemui WartaNTT (23/7) di ruang kerjanya usai memimpin rapat yang dihadiri direktur PT. Hikam, Kepala UPP Kelas III Lewoleba dan unsur pemerintah, Plt. Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday menyampaikan memberikan izin sementara bagi 9 Pilar untuk labuh tambat di Pelabuhan.

“Pertemuan tadi antara Pemkab bersama PT. Hikam dan unit pengelola Pelabuhan, dalam rangka mengurai antrian panjang BBM selama ini. Ternyata kendalanya itu karena pasokan kita yang minim”.

“Tetapi hari ini kita berkomitmen bersama bahwa PT. Hikam siap memasok kalau pemerintah berikan izin. Kita berikan izin dengan uji coba selama 5 bulan kedepan”.

“Kalau PT. Hikam (komitmen) mampu siapkan pasokan secara memadai dan berkelanjutan maka kita akan memberikan izin itu secara permanen kedepan sebagai transportir”

“Tetapi jika dalam 5 bulan ini,  PT. Hikam tidak mampu layani maka kita akan evaluasi lagi dan hal ini didukung oleh semua elemen yang hadiri rapat tadi. Semua berkomitmen untuk fasilitasi bagaimana pasokan BBM dapat sampai ke konsumen akhir” terangnya.

Plt. Bupati Lembata juga berharap 3 depo pengisian BBM yang ada terlayani dengan baik oleh 9 Pilar.

“Kita juga harapkan agar SPBU maupun APMS yang ada baik di Kedang, Lamahora dan Waijarang semuanya harus terisi. Jika itu semua mencukupi maka masyarakat dapat pergi dan datang dengan leluasa”.

“Ketika semua kebutuhan itu terpenuhi maka kita harapkan sektor-sektor ekonomi yang selama ini membutuhkan pasokan minyak produktifitasnya meningkat. Semua bekerja, bekerja dan bekerja tidak perlu menunggu kapan minyaknya datang baru bisa bekerja lagi”.

“Rencana sandarnya nanti akan diatur sehingga 2 alternatif dipakai baik di pelabuhan nusantara dengan mekanisme yang akan diatur termasuk di pelabuhan Jober, nanti teknisnya akan diatur supaya semuanya berjalan baik”.

Ditanya lanjut WartaNTT soal pengelolaan pelabuhan Lewoleba kedepan, Thomas Ola sampaikan “Sebenarnya tidak ada istilah penyerahan pengelolaan kepada pemerintah pusat, karena undang-undang otonomi daerah itu jelas dimana pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah pusat”.

“Namun selama ini Pemkab mengambil porsi tertentu dari retribusi di pelabuhan dan tidak masuk dalam aplikasi SIMPONI, yakni Sistem informasi PNBP online yang masuk ke kementerian keuangan. Hal ini yang akan kita luruskan kedepan karena Pemkab mempunyai aset-aset yang ada didalamnya, sehingga pengelolaan kedepan menjadi satu pintu namun Pemkab juga ikut mengambil bagian di dalamnya dengan berbagai fasilitas yang sudah kita bangun”.

Dirinya memastikan, dengan berbagai regulasi yang ada tetap berpedoman pada regulasi.

“Ketika regulasi yang ada bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi diatasnya, maka kita juga harus berjiwa besar dan akan selalu menyesuaikan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kesejahteraan semua masyarakat” ujarnya. (Kris Kris)