Atas Nama Fraksi, Vinsen Sangu Sebut Pemkab Ende Gagal Menciptakan Regenerasi Pemimpin

WartaNTT.com, Ende – Anggota DPRD Kabupaten Ende Vinsen Sangu menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende terkait kosongnya beberapa pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Ende.

 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Kabupaten Ende, Tahun Sidang 2020/2021 yang dilaksanakan pada Senin (09/08/2021).

 

Disampaikannya bahwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait kekosongan beberapa pimpinan instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Ende namun hingga saat ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

 

"Kami telah menyampaikan pendapat baik itu melalui pendapat fraksi, sebagai anggota DPRD, maupun sebagai Ketua Komisi. Kami menyampaikan masukan baik melalui rapat fraksi maupun rapat komisi namun kami tidak digubris oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, apa ini, terkait kekosongan jabatan pada Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sat Pol PP dan beberapa dinas lainnya yang kosong pemimpin," ucapnya.

 

Menurutnya dari aspek penyelenggaraan negara, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana Tugas suatu jabatan sangat terbatas, maka dari itu adanya pemimpin definitif adalah hal yang sangat penting apalagi untuk OPD teknis yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19.

 

Sebagai anggota fraksi dari parpol pendukung pemerintah, Vinsen menginginkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ende terhindar dari penilaian publik bahwa pemerintah saat ini gagal menciptakan regenerasi pemimpin.

 

Dirinya meminta Bupati Ende agar ke depannya harus sudah menyiapkan pejabat pengganti sebelum melakukan rotasi pejabat.

 

"Kalau memang kita ingin melakukan pergantian pemimpin harus sebelumnya kita menyiapkan pemimpin, sehingga tidak terjadi kekosongan. Hari ini Ende sedang dihadapkan dengan bencana yang melanda dunia, BPBD dan Dinas Kesehatan adalah garda terdepan dalam menghadapi bencana namun sampai hari ini tidak ada pemimpinnya ini harus diperhatikan pak Bupati," tegas Vinsen.

 

Pada kesempatan yang sama dirinya juga meminta agar Pemerintah Daerah menghentikan pelaksanaan agenda rutin tahunan yakni "Taga Kamba" serta semua kegiatan yang dinilai berpotensi mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak di masa pandemi Covid-19. Menurutnya pemerintah harus menjadi teladan yang baik bagi rakyat dalam kedisplinan menerapkan protokol kesehatan.

 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende tersebut juga menyoroti mekanisme perekrutan anggota Satpol PP yang dinilai sarat KKN. Dirinya meminta agar Bupati menangguhkan sementara proses perekrutan tersebut.

 

"Penerimaan (Satpol PP) ini tidak menggunakan metode yang profesional, jika ada penerimaan besar-besaran harus dengan sistem dan mekanisme yang bagus sehingga kita tidak menumbuh suburkan praktek kolusi dan nepotisme. Saya meminta kepada Bupati untuk yang pertama, tangguhkan sebagai bentuk kita mencintai untuk Ende bersih dari KKN. Yang ke dua pak Bupati kalau memang kesulitan maka lakukan permohonan maaf kepada rakyat Kabupaten Ende bahwa pemerintah keliru melaksanakan penyelenggaraan kepemerintahan karena praktek KKN masih ada," pintanya.

 

Selain hal-hal di atas, kader PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti beberapa permasalahan lain seperti kekosongan dokter di beberapa puskesmas, adanya hak guru honorer yang belum terbayar dan meminta perhatian pemerintah terkait insentif tenaga kesehatan sukarela yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. (FR)