Geram Dengan Dugaan KKN di LEMBATA, ARBL Beraksi Lagi

WartaNTT.com, LEMBATA – Aliansi Rakyat Bersatu Lembata (ARBL) kembali turun kejalan, Rabu (27/10/2021). Aksi yang digelar kali ini menurut ARBL merupakan puncak kegeramannya atas berbagai dugaan praktek KKN yang sedang tumbuh subur terjadi di Lembata.

Pernyataan tuntutan ARBL yang diperoleh WartaNTT dalam aksi hari ini, Rabu (27/10) dibawah pimpinan bung Kanis Soge, mengkritisi perilaku KKN yang masih terjadi dimana menurut ARBL tubuh birokrasi Lembata saat ini morat-marit dengan kebijakan sesuka hati, bahkan beberapa pimpinan OPD yang selama masa kepemimpinan Bupati sebelumnya (Alm. Eliaser Yentji Sunur) hanya manggut saja, juga saat ini tidak kalah bersaing “mencuri” uang rakyat, menindas bawahan hingga terlibat urusan amoral.

Bahkan menurut ARBL, DPRD yang menjadi harapan publik Lembata juga asal bunyi “iya bapa”. Kabupaten Lembata dijadikan lahan empuk merampok uang dan tanah rakyat oleh segelintir anggota DPRD Lembata.

Pantauan WartaNTT dalam aksi ARBL hari ini tidak saja mendatangi gedung DPRD Lembata, namun massa aksi terlebih dahulu berorasi di depan Puskesmas Lewoleba yang beralamat di Desa Pada, kemudian berorasi serta gelar audiens dengan Kajari Lembata terkait persoalan-persoalan yang sedang ditangani Kejari Lembata.

Sebelum menuju gedung Peten Ina, ARBL juga berorasi depan MaPolres Lembata yang disaksikan Kapolres Lembata, AKBP Yoce Marten, bersama jajarannya, dimana ARBL beri apresiasi kepada Polres Lembata dan Polda NTT atas kinerjanya dalam penanganan kasus korupsi  di Lembata termasuk kasus Awololong yang sedang bersidang di Pengadilan Tipikor-Kupang dengan 3 terdakwa. Menurut ARBL Polres Lembata masih punya beberapa pekerjaan rumah penanganan kasus korupsi yang perlu segera ditindaklanjuti.

Bertemu dengan 7 anggota DPRD Lembata, ARBL melalui Mansa Keraf, Agus Nuban, Rivan Sableku, Choki Ratulela, Abdul Gafur dan Kanis Soge, meluapkan segala kekesalannya karena merasa 25 anggota DPRD Lembata belum dapat berbuat banyak selaku wakil rakyat, bahkan ARBL menduga sedang dimainkan intrik politik meskipun mereka tidak berharap demikian terjadi.

Menjawab ARBL, Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, janjikan tuntutan akan segera ditindaklanjuti.

“Tuntutan yang disampaikan dari ARBL sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD akan didistribusikan ke setiap komisi untuk segera ditindaklanjuti” ujar Petrus.

Beberapa problem yang disuarakan ARBL dan berhasil dirangkum WartaNTT diantaranya dugaan penyelewengan dana kerjasama Pemkab dan media massa, pembangunan Puskesmas Lewoleba di Desa Pada serta Puskesmas Bean, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dugaan KKN di Dinas Kesehatan, pertanggungjawaban material dan finansial bantuan bagi pengungsi pasca erupsi Ile Lewotolok dan badai Seroja, kelangkaan BBM, dugaan pembiayaan bersumber dari APBD terhadap oknum tenaga kontrak (KSO) yang bekerja di SPBU Waijarang, kasus tanah di Desa Merdeka dan indikasi pengrusakan lingkungan, dugaan kerugian negara atas mangkraknya gedung kantor Camat Buyasuri dan pembangunan SPAM Wailein, serta dugaan KKN dalam proses pengadaan meubeler pada Sekretariat DPRD Lembata yang tidak sesuai spesifikasi.

Informasi yang diperoleh WartaNTT, ARBL akan melanjutkan aksinya esok hari, Kamis (28/10) di kantor Bupati Lembata. (Kris Kris)