Diduga Merendahkan Jabatan Ketua Umumnya, DPC PDIP LEMBATA Ultimatum MGPR

BAGIKAN:

WartaNTT.com, LEMBATA – Kasus dugaan perzinahan yang dilakukan MGPR, mantan anggota DPRD Lembata asal fraksi PDIP yang telah dipecat berdasarkan SK DPP PDIP pada Desember 2021 lalu, menghangat lagi.

Setelah MGPR melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata, Selasa (18/01/2022), DPC PDIP Kabupaten Lembata juga mengambil sikap tegas.

Sikap DPC PDIP Lembata kali ini terkait surat pemberitahuan laporan perbuatan melawan hukum, yang ditandatangani MGPR, 18 Januari lalu.

Dalam surat yang ditandatangani ketua DPC PDIP Lembata hari ini, Jumat (21/01/2022) mengultimatum MGPR segera mencabut kembali surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Lembata termasuk tembusan-tembusan surat yang dialamatkan ke berbagai pihak dan MGPR segera nyatakan permohonan maaf tertulis kepada ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Surat tersebut (permohonan maaf) wajib dipublikasikan ke media massa selama 3 hari berturut-turut. Jika dalam waktu 2 hari sejak surat diterima dan tidak mengindahkan, maka surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Lembata dan ditembuskan ke berbagai pihak dianggap tidak sah" ucap Gewura Fransiskus.

Ditemui WartaNTT, Jumat (21/01/2022) Gewura Fransiskus mengungkapkan langkah yang ditempuh DPC PDIP Lembata sudah benar.

"Surat MGPR tanggal 18 Januari 2022 yang disampaikan kepada Ketua DPRD Lembata dan ditembuskan juga ke kami, tertulis sudah melakukan registrasi perkara gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat Ketua DPD PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan kawan-kawan".

“Kami merasa kalimat ini merendahkan dan melecehkan jabatan yang melekat pada ibu ketua umum. Karena jabatan yang melekat sesuai hasil kongres adalah ketua umum PDI Perjuangan”.

“Bagaimana kami tidak merasa terganggu, DPD itu kepengurusan wilayah di Provinsi, sedangkan hasil kongres 2019 memutuskan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan”.

“Yang bersangkutan (MGPR) dengan sengaja mencantumkan jabatan ketua DPD terhadap ketua umum kami ini" ujarnya gusar.

Fransiskus juga berharap MGPR segera menindaklanjuti surat DPC PDIP.

“Kepada yang bersangkutan kita minta pertama segera menarik kembali surat itu beserta tembusannya karena disampaikan ke banyak pihak baik ke Gubernur NTT, Bupati Lembata, KPUD Lembata dan DPC PDIP Lembata”.

“Kemudian yang kedua, kita harapkan yang bersangkutan membuat surat permohonan maaf secara tertulis kepada ibu Ketua Umum PDI Perjuangan di Jakarta serta dimuat di media massa”.

“Di Partai itu secara struktural kita harus tahu jabatan-jabatan yang melekat kepada pimpinan baik tingkat pusat sampai dengan di PAC. Saya minta yang bersangkutan segera buat permohonan maaf tertulis kepada ibu ketua umum PDI Perjuangan”.

“Jika tidak dilaksanakan, maka kami anggap surat pemberitahuan yang dibuat oleh yang bersangkutan itu tidak sah”.

Menjawab WartaNTT, Fransiskus juga memastikan status MGPR sebagai anggota DPRD Lembata sudah berakhir sejak 10 Januari lalu berdasarkan SK Gubernur NTT.

“Secara faktual, yang bersangkutan itu sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD sejak 10 Januari 2022 berdasarkan SK Gubernur NTT” tuturnya.

Gewura juga mengatakan sudah berikan himbauan kepada seluruh anggota dan kader partainya dalam mencermati gejolak di masyarakat akibat kasus yang menimpa mantan kadernya itu.

“Kami sudah sampaikan agar tetap berdiri diatas koridor aturan baik aturan Parpol maupun perundang-undangan yang berlaku. Segala persoalan yang menimpa PDIP ini harus membuat kita semakin eksis kedepan dan harus merapatkan barisan”.

“Saya sudah sampaikan bahwa sebuah persoalan yang mencuat di publik sudah pasti mendapatkan respon pro kontra masyarakat, namun persoalan ini juga membuat kita semakin dewasa, mawas diri dan eksis untuk hari-hari kedepan yang dimaknai secara politik”.

“Kasus ini juga kita maknai bahwa yang bersangkutan (MGPR) memberikan warning bagi kita semua untuk bagaimana kita berhati-hati di dunia politik karena segala sesuatu sangat sensitif kalau kita salah, kita bukan saja mengorbankan diri namun juga mengorbankan partai sehingga itu juga perlu kewaspadaan”.

“Tadi (21/01) saat memimpin rapat Paripurna, sudah saya umumkan hari Senin (24/01) akan dilangsungkan rapat paripurna pengangkatan sumpah/janji anggota DPRD antar Waktu. Itu tidak ada problem”.

“Proses hukum yang ditempuh yang bersangkutan (MGPR) itu mau endingnya dimana ya nanti kita hadapi, namun proses PAW tetap berjalan sesuai norma yang ada” ujarnya mantap. (Kris Kris)





KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bandara H Hasan Aroeboesman,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,31,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Danau Kelimutu,1,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,178,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,188,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,3,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hari Raya Idul Fitri,1,Hate Speech,3,Headline,1491,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI,1,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,2,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,4,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,557,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Goreng,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Natal dan Tahun Baru,2,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,Partai Berkarya,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilihan Wabup Ende,1,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKP,1,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,3,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,4,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,PT Asia Dinasti Sejahtera,2,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,12,Sandiaga Uno,1,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,serbuan vaksin maritim TNI AL,1,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,133,Siklon tropis Seroja,1,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,27,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,3,Vaksin Sinovac,2,Wakil Bupati Ende,2,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Diduga Merendahkan Jabatan Ketua Umumnya, DPC PDIP LEMBATA Ultimatum MGPR
Diduga Merendahkan Jabatan Ketua Umumnya, DPC PDIP LEMBATA Ultimatum MGPR
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXGczZxzoXFBX8q0fuZmfQOEIa_Qb6tKoYO4r-zdjc21LPCYcahj1jvlRYtR4tD_atEeTGzOAR9PRXWLHiMXWBeYKFlck04B130Ct4oNoOXqRA_EsJh75iAO8TGcQbNqS1qhIUcEUQOksJ4H0isDBhVxon24zuDxNlnMiKvZRZ5MdQHfzLAU_xdYfH=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXGczZxzoXFBX8q0fuZmfQOEIa_Qb6tKoYO4r-zdjc21LPCYcahj1jvlRYtR4tD_atEeTGzOAR9PRXWLHiMXWBeYKFlck04B130Ct4oNoOXqRA_EsJh75iAO8TGcQbNqS1qhIUcEUQOksJ4H0isDBhVxon24zuDxNlnMiKvZRZ5MdQHfzLAU_xdYfH=s72-c
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2022/01/diduga-merendahkan-jabatan-ketua.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2022/01/diduga-merendahkan-jabatan-ketua.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin