Korupsi di LEMBATA, Peringatan Keras ARBL Dijawab Tegas KAJARI

 

WartaNTT.com, LEMBATA – Peringatan hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun ini, Jumat (20/05/2022) kembali menjadi momentum bagi Aliansi Rakyat Bersatu Lembata (ARBL) dalam semangat juangnya menyuarakan beragam persoalan dugaan kasus korupsi yang sedang terjadi dan ditangani Kejaksaan Negeri Lembata.

Menurut ARBL aksi yang digelarnya kali ini guna pertanyakan alasan belum ditetapkannya tersangka kasus tanah di desa Merdeka, belum adanya tersangka baru dalam kasus Awololong, pengadaan kapal Phinisi-Aku Lembata, hingga pembangunan 2 bangunan baru Puskesmas di wilayah Kedang.

ARBL pun beri peringatan keras, “Jangan sampai Kajari Lembata dan jajarannya masuk angin, kongkalikong, dan sedang bermain mata dalam kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani” ujar Choky Ratulela, koordinator aksi.

“Kehadiran kami saat ini guna memastikan Kejaksaan Negeri Lembata memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa bertindak sesuai ketentuan terhadap perkara yang sedang ditangani”.

“Jika korupsi menyebabkan keadaan yang luar biasa, maka seharusnya ditangani dengan cara luar biasa” timpal massa aksi lainnya.

Sementara itu Kajari Lembata, Azrijal, yang didampingi 5 Kepala Seksi saat menerima perwakilan massa aksi di ruang kerjanya beri jawaban tegas, bertindak sesuai prosedur dan tuntaskan kasus.

“Perlu saya sampaikan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan mengumpulkan alat bukti, membuat terang perkara hingga menemukan tersangka. Minimal dengan 2 alat bukti”.

“Kemudian dengan adanya putusan terbaru MK tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sehingga kami sangat berhati-hati dalam bekerja” ujar Azrijal, diawal pertemuan tersebut.

Kajari Lembata pun menjawab satu persatu secara gamblang apa yang disampaikan ARBL, mulai dari perkara Kapal Phinisi-Aku Lembata, Tanah Merdeka, Awololong, hingga gedung Puskesmas.

Menurut Azrijal, kasus Tanah Merdeka sudah di ekspose (gelar perkara) di BPKP dan Kajati NTT, dimana 2 institusi ini berkesimpulan perkara ini bukan merupakan ranah tipikor karena penyidik belum bisa menunjukkan alat bukti terkait status tanah tersebut.

“BPKP minta agar penyidik perdalam dan mencari alat bukti, terkait status tanah tersebut sebagai dasar perhitungan kerugian negara”.

“Setelah dilakukan ekspose ke BPKP pasca penggeledahan kantor desa Merdeka dan menyita beberapa dokumen, BPKP berkesimpulan tidak dapat menghitung kerugian negara karena tidak satupun alat bukti yang mendukung terkait status tanah. BPKP berpendapat bahwa kasus ini tidak termasuk tipikor”.

“Kemudian kami buatkan laporan ke Kejati NTT untuk dibuatkan ekspose perkara tanggal 13 Desember 2021. Kesimpulan saat itu sama dengan BPKP bahwa ini bukan tipikor karena penyidik belum bisa menentukan status tanah. Disarankan untuk hentikan perkara” terangnya.

“Kemudian terkait penyitaan kapal Phinisi-Aku Lembata, itu dilakukan agar barang bukti tidak berpindah atau berubah. Sudah saya sampaikan kepada penyidik untuk percepat prosesnya. Untuk kasus pengadaan Kapal Phinisi-Aku Lembata, kami bekerja dengan cepat meskipun tidak punya target waktu selesai” ujarnya lagi.

Menjawab tuntutan ARBL guna pengembangan tersangka baru dalam perkara korupsi pembangunan destinasi wisata di Pulau Siput-Awololong, menurutnya akan disampaikan secara berjenjang, mengingat kasus tersebut menjadi ranah penyidikan Polda NTT.

“Kasus Awololong menjadi ranah penyidikan Polda NTT. Saat tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti di Kupang saya juga turun langsung. Saat ini 3 tersangka yang sudah menjadi terdakwa sudah diputus hukuman, ada yang 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan, dimana saat ini sedang berproses banding”.

“Jadi permintaan ARBL, akan saya sampaikan secara berjenjang mengingat kasus ini merupakan ranah penyidikan Polda NTT” tutup Azrijal.

Dirinya juga memastikan setelah keluar hasil perhitungan kerugian negara atas kasus pembangunan 2 gedung Puskesmas di wilayah Kecamatan Omesuri dan Buyasuri, segera menahan tersangka dan mengumumkannya ke publik.

“Terkait Puskesmas saat ini dalam tahap penghitungan kerugian negara. Kalau sudah keluar hasil penghitungan kerugian negaranya maka akan langsung saya panggil dan tahan tersangkanya. Akan di undang teman-teman media, seperti yang kita lakukan dalam perkara kantor camat Buyasuri waktu lalu” tutup Azrijal.

ARBL juga memastikan dukung kerja-kerja Kajari Lembata dan jajaran dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi yang ada serta akan menagih janji Kajari, Azrijal.

“Kami mendukung dan kami percaya kepada lembaga yudikatif ini. Kami menunggu” ujar Choky. (Kris Kris)