DPRD LEMBATA Kecewa Dengan Pemkab, 950 Juta Dana Desa Rumang-Buyasuri Terancam Ditahan

WartaNTT.com, LEMBATA – Nasib sekitar Rp.950 Juta Dana Desa tahun anggaran 2022 milik warga Desa Rumang-Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata terancam tidak disalurkan Kementerian Desa PDTT.

Pasalnya dokumen R-APBDes 2022 desa Rumang hingga saat ini belum juga ditandatangani secara bersama oleh Kades dan 5 orang BPD. Padahal deadline waktu posting dokumen R-APBDes pada 23 Juni mendatang.

Kekecewaan lembaga legislatif tersebut mencuat dalam rapat Komisi I DPRD bersama perwakilan masyarakat desa Rumang, Senin (20/06/2022). Komisi I bahkan menyesali sikap Pemkab Lembata khususnya dinas PMD yang terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut dan tidak tegas bersikap.

Kehadiran 15 orang perwakilan masyarakat desa Rumang ini guna meminta DPRD Lembata membantu selesaikan persoalan antara Kades dan BPD yang merugikan warga Rumang padahal mereka diberikan kepercayaan oleh warga untuk menjalankan roda pemerintahan.

Usman Habudiman dan Abdullah Lamatokan, perwakilan tokoh masyarakat desa Rumang, kepada komisi I juga menyampaikan pemerintah desa dan BPD bahkan tidak akur selama 6 bulan ini, bahkan mengabaikan berbagai upaya yang telah dilakukan tokoh masyarakat setempat.

“Selama Kades menjalankan tugas sejak dilantik, tidak ada kerjasama BPD dengan desa. Kami berupaya untuk gabung (pertemukan kedua pihak) supaya aman, agar Leu Auq jadi lebih baik, namun tidak ada. Sehingga menurut kami tokoh masyarakat yang beberapa kali ajak, bujuk, rayu namun tidak berhasil”.

“Kami sebagai masyarakat merasa dirugikan, sehingga kami datang kemari agar dana itu bisa diteruskan ke desa Rumang”.

“Sudah berapa kali kami mengundang mereka, sudah 12 kali tapi tidak diindahkan”.

“Lalu mereka itukan masyarakat yang kasih naik (dipilih), diusulkan ke Bupati untuk dapat SK. Kenapa hari ini kamu terlantarkan masyarakat”.

“Dengan hati yang iklas kami datang ke bapak-bapak mereka, tolong usahakan bagaimana agar dana desa ini bisa diturunkan” pinta mereka.

Pasca mendengar penjelasan dinas PMD yang diwakili sekretaris PMD, Agustinus Wukak dan Kabid pemerintahan desa, Andreas Bediona, akhirnya ketua komisi I, Yoseph Boli Muda, jadi berang.

“Kejadian ini mulai dari bulan berapa, pak Sek” tanya Boli Muda kepada Wukak.

“Dari Januari yah, berarti tidak sepenuh hati ditangani. Sudah tahu itu dari Januari loh, masa dibiarkan sampai 6 bulan”.

“Bagaimana itu, Kadisnya harus bergerak, bukan hanya mendengar informasi lalu hanya sebatas komunikasi-komunikasi, tidak bisa” marahnya.

“Masa hanya 5 orang BPD bisa mengalahkan bapak mereka. Saya juga baru tahu 2 minggu lalu saat kita kunjungan kerja”.

“Solusinya harusnya sudah bisa dilakukan. Jangan masa bodoh tidak baik itu. Membiarkan persoalan, masyarakat jadi korban. Tidak baik, masa 5 orang bisa kalahkan Pemda”.

“Ini tinggal 3 hari (deadline), sedih. Kami rapat itu hari mereka (Pemkab) janji untuk selesaikan, nyatanya tidak”.

“Sesudah dari sini kami akan bertemu pak Bupati. Tidak boleh korbankan masyarakat. 3 hari ini kalau tidak terjawab maka hilang 2 tahun” ujarnya kecewa.

Sementara itu Pj. Bupati Lembata, Marsianus Jawa, yang ditemui wartawan sebelum rapat komisi I digelar siang tadi, sampaikan segera menyelesaikan persoalan dimaksud sebelum masa tenggat.

“Saya sudah komunikasikan dengan Dinas PMD Provinsi tadi, dan kita usahakan hari ini mereka rapat dulu, hasilnya seperti apa akan saya pantau untuk secepatnya mengatasi persoalan ini” ujar Marsianus. (Kris Kris)