Jelang Pentahapan Pemilu 2024, KPU LEMBATA Laporkan Kebutuhan Ke Pemkab

WartaNTT.com, LEMBATA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata, Elias Kaluli Making, bersama 4 komisioner KPU Lembata dan jajaran sekretariat KPU Lembata, lakukan audiensi dengan Pj. Bupati Lembata, Selasa (21/06/2022).

Kedatangan penyelenggara Pemilu ini selain pertemuan perdana dengan penjabat (Pj) Bupati Lembata, juga bermaksud menyampaikan beragam kebutuhan yang perlu didukung pemerintah guna suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Sebagaimana diketahui, pemerintah bersama DPR dan KPU RI telah bersama memutuskan hari pemungutan suara pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 dan hari pemungutan suara Pilkada pada 27 November di tahun yang sama.

Kepada awak media, Elias Making, sampaikan kedatangan jajaran KPU Lembata saat ini guna meminta dukungan Pemkab Lembata demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Peraturan KPU (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilu sudah terbit, tetapi PKPU tentang verifikasi Parpol hingga saat ini belum terbit, namun terkait kesiapan penyelenggara, KPU Lembata sudah siap untuk melaksanakan tahapan dan jadwal yang berlangsung sejak tahun ini hingga 2024 mendatang”.

“Dalam pertemuan hari ini, kita minta dukungan dari Pemerintah terhadap beberapa hal, pertama terkait anggaran, kemudian dukungan tenaga ASN yang akan diperbantukan sebagai AdHoc di sekretariat PPK dan sekretariat PPS, kemudian dukungan koneksi internet mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 kita sangat membutuhkan dukungan akses internet”.

“Kita juga meminta dukungan pemerintah untuk pinjam pakai kendaraan operasional. Kemudian kita juga minta pemerintah dengan segala kewenangannya dapat menetapkan status wilayah yang hingga saat ini masih kami pertanyakan misalnya terdapat 2 desa dari Kecamatan Ile Ape Timur yang direlokasi dan masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Ile Ape, kemudian juga soal batas wilayah antara Kecamatan Nubatukan dengan Kecamatan Ile Ape dalam kaitan dengan penetapan Dapil nantinya”.

Menurutnya, dari nominal anggaran yang diusulkan kepada Pemkab Lembata masih akan dibahas kembali.

“Terkait usulan anggaran yang kami sampaikan, prinsipnya pemerintah tetap memberikan dukungan. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait hal itu. Anggaran yang kita ajukan seluruhnya sekitar Rp.35 Milyar namun belum termasuk dengan sharing anggaran untuk Pilgub” terangnya.

Sementara itu Pj. Bupati Lembata, Marsianus Jawa, dalam audiensi yang berlangsung secara tegas nyatakan sikap mendukung pelaksanaan hajatan politik 5 tahunan yang akan digelar.

“Saya minta pak Sekda setelah ini, duduk bersama tim anggaran untuk bahas kembali usulan yang diajukan sebagaimana yang dipresentasikan tadi”.

“Untuk hibahnya akan dibahas kembali mengingat kami juga dalam kondisi terbatas, namun menjadi tugas kita bersama untuk sukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada kali ini”.

“Untuk hal-hal lain yang disampaikan KPU kita akan sesuaikan, termasuk dengan laporan soal batas desa dan kelurahan tadi. Saya minta pak Sekda agendakan untuk panggil pihak-pihak terkait hadir disini”.

Marsianus juga minta peran serta KPU dan Bawaslu Lembata memastikan netralitas ASN benar-benar terwujud dalam pesta demokrasi nantinya.

“Saya sudah bertemu dengan Bawaslu Lembata dan saya minta agar bisa kendalikan ASN yang terlibat dalam politik nantinya. Saya mau posisikan ASN ini bersikap pasif.

Karena itu saya juga minta dukungan KPU untuk nanti bisa disampaikan ke para kandidat calon bupati dan calon wakil bupati, tidak usah libatkan ASN selama proses Pemilu” ujarnya. (Kris Kris)