Dampak Penyesuaian Harga BBM, Pemkab SUMBA TENGAH Alokasikan 1,6 Milyar Bagi Warga-Tokoh Agama Beri Alarm

 

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Tindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, Pemkab Sumba Tengah alokasikan anggaran bansos sekitar Rp. 1,6 Milyar bagi warga.

Informasi tersebut disampaikan Drs. Umbu Eda Pajangu, Sekda Sumba Tengah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama kepala Badan Keuangan Daerah, Umbu Neka Jarawoli., saat dikonfirmasi, Selasa (20/9/2022) di Waibakul.

Kepada WartaNTT, Sekda Sumba Tengah sampaikan saat ini OPD teknis sedang lakukan pendataan sasaran sesuai ketentuan yang disyaratkan PMK 134/2022.

“Terkait dengan PMK 134, sudah ditindaklanjuti melalui rapat TAPD bersama pimpinan perangkat daerah terkait, kemudian sudah dialokasikan 2% dana transfer umum itu sekitar Rp.1,6 Milyar dengan peruntukkannya di Sumba Tengah bagi (sasaran) UMKM, kemudian yang berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja, sektor perhubungan darat termasuk ojek dan nelayan di wilayah Mamboro dan Konda Maloba”.

“Pertanyaannya kapan dilaksanakan, Pemerintah Sumba Tengah sudah mengalokasikan hal tersebut dan sudah disidangkan dalam Paripurna Perubahan APBD jadi sudah masuk dalam perhitungan pencairannya bagi saudara kita yang terdampak kenaikan BBM ini” ujar Umbu Eda Pajangu, yang akan purna tugas Desember mendatang.

Umbu Eda Pajangu katakan telah instruksikan OPD teknis lakukan pendataan.

“Kami telah perintahkan kepada OPD terkait agar lakukan pendataan dan identifikasi dimana nantinya akan mengajukan (cairkan anggaran)" ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Sumba Tengah, Umbu Neka Jarawoli, SE., berharap warga penerima manfaat agar bersabar dan tetap menjaga situasi kondusif di wilayah masing-masing.

“Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 tahun 2022 tentang penanganan dampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM yang mewajibkan 2% dari DAU bulan Oktober hingga Desember serta Dana Bagi Hasil triwulan 4, hasil perhitungan kami anggarannya dikisaran Rp. 1,6 Milyar”.

“Meskipun dengan keterbatasan yang ada namun karena amanat regulasi, sehingga wajib dilakukan dan kami sudah buat rincian alokasinya serta sudah melaporkan kepada Kementerian Keuangan di Jakarta” ujar kepala BKD.

Dilanjutkannya “Selain bansos yang bersumber lewat APBD, ada juga penyaluran BLT BBM yang bersumber dari anggaran Kemensos RI. Untuk bantuan yang bersumber dari APBD sesuai PMK 134, saat ini masih berproses lewat sidang Paripurna perubahan APBD 2022”.

“Kami sudah minta OPD terkait untuk segera merampungkan data nama-nama penerima manfaat, dimana nantinya setelah penetapan APBD Perubahan, sudah langsung dieksekusi”.

“Saat ini sedang dalam proses perincian sasaran melalui dinas KUKM, dinas Perhubungan, dinas Pertanian dan dinas Perikanan”.

“Oleh karena itu kami himbau masyarakat penerima manfaat, agar bersabar dan tetap menjaga situasi kondusif karena pemerintah tentunya melakukan intervensi untuk memastikan kestabilan harga” ujarnya.

Tokoh Agama Sumba Tengah Beri Alarm Ke Pemkab

Sementara itu sejumlah tokoh agama kabupaten Sumba Tengah yang ditemui WartaNTT (20/09/2022), beri tanggapan atas alokasi anggaran 1,6 Milyar yang bersumber dari APBD untuk belanja wajib perlindungan sosial dampak penyesuaian harga BBM.

Pastor Paroki St. Klemens Maria Hofbauer Katikuloku, bersama ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumba Tengah dan kepala perwakilan Sinode GKS wilayah Sumba Tengah, ikut angkat suara menyikapi hal ini. Para tokoh agama berharap Pemkab lakukan pendataan riil yang bertanggungjawab agar bantuan tepat sasaran.

Pater Lino Maran, CSsR selain mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah, juga berpesan agar pendataan sasaran dilakukan seobjektif mungkin.

“Terkait dengan pemberian bantuan sosial atas penyesuaian harga BBM, menurut hemat saya ini merupakan kebijakan pemerintah ditengah situasi bangsa yang terjadi. Saya yakin kebijakan ini pada prinsipnya untuk kepentingan masyarakat luas”.

“Atas kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang sedang berjalan, sebagai tokoh agama kami apresiasi”.

“Nah, yang menjadi harapan kita kedepan agar dalam proses pendataan masyarakat penerima manfaat, benar-benar tepat sasaran sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan” .

“Dalam perjalanan waktu mungkin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak tepat sasaran (pendataan-nya), agar segera dikomunikasikan secara baik sehingga tidak terjadi gesekan diantara kita” ujar Pater Lino.

Senada dengan Pater Lino Maran, Ketua MUI Sumba Tengah, H. Asikin., juga berharap pemutakhiran data penerima bantuan sosial terus dilakukan pemerintah.

“Selaku ketua MUI Kabupaten Sumba Tengah, kami mengapresiasi penyaluran BLT BBM oleh Kementerian Sosial dan rencana penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Tengah”.

“Tentu kami berharap sejak proses pendataan hingga penyalurannya nanti bisa berjalan dengan baik dan harapan kami agar tepat sasaran”.

Menurut H. Asikin, meskipun selama ini proses penyaluran bansos sudah berjalan baik, namun pemutakhiran data perlu terus dilakukan mengingat masih ada warga layak yang belum terakomodir.

“Menurut pandangan saya selama ini sudah berjalan baik. Namun masih ada juga warga yang seharusnya mendapat bantuan namun belum diakomodir. Harapan saya pendataan ulang kepada warga dapat dilakukan” ujarnya.

Sementara Pdt. Kaci S. Fanggidae, S.Si.Teol., yang juga merupakan ketua BPMK Klasis Anakalang, berharap pengawasan lapangan harus ditingkatkan disamping proses pendataan sasaran yang benar.

“Meskipun pemerintah selalu membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk warga, namun kami perlu berikan catatan dalam proses penyalurannya”.

“Yang selama ini terjadi masih ada yang tidak tepat sasaran. Ini yang kami amati serta yang kami dengar dari jemaat yang juga kami layani. Jadi masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemberi dana itu sendiri. Ini kondisi yang kami temukan selama ini” tuturnya.

“Kita tidak berharap penyaluran bansos justru menimbulkan masalah baru dilapangan akibat proses pendataan hingga penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran”.

“Jikalau masih dianggap bahwa bansos sebagai salah satu solusi konsekuensi dari kebijakan pemerintah (pengalihan subsidi BBM) maka perlu ditingkatkan pengawasannya agar efektif, efisien, dan minimalisir gejolak yang ada” harapnya.

“Penyaluran bantuan sosial apapun tidak boleh menimbulkan masalah baru, meskipun tidak mungkin pemerintah akomodir semua keinginan masyarakat, tetapi minimal tidak menimbulkan gejolak baru. Bagi saya masalah yang masih dihadapi saat ini yakni data penerima manfaat, sehingga data ini harus terus di update pemerintah” ujar ibu Pendeta Fin. (Rcd)