Kasus 350 Sertifikat PRONA 2015, Ketua DPRD SUMBA TENGAH : Hasil RDP Ditindaklanjuti, Warga WATU ASA Bersabar

WartaNTT.com, Sumba Tengah – DPRD Sumba Tengah memastikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) persoalan penolakan 350 bidang sertifikat Prona tahun 2015 oleh warga desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro yang digelar Jumat lalu (23/09/2022) segera ditindaklanjuti antara legislatif bersama eksekutif.

Hal tersebut disampaikan ketua DPRD Sumba Tengah, Drs. Tagela Ibisona, saat dikonfirmasi WartaNTT, Kamis (29/9) di ruang kerjanya.

“Terkait dengan rapat dengar pendapat bersama perwakilan masyarakat desa Watu Asa, itu diawali dengan adanya surat masuk dari masyarakat tertanggal 6 September 2022 yang meminta dukungan lembaga DPRD” ujar Tagela Ibisona.

“Sebagai wakil rakyat yang menjalankan tugas dan fungsi DPRD, saya sudah perintahkan tim dalam hal ini Komisi 3 untuk turun dan berkomunikasi dengan masyarakat Watu Asa saat itu”.

Dilanjutkannya “Kemudian 21 September 2022 ada lagi surat yang kami terima dari masyarakat desa Watu Asa, sehingga saya perintahkan Komisi 3 agar mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait untuk digelar RDP disini” ujarnya.

Sebelum menjelaskan laporan hasil RDP, ketua DPRD juga beri apresiasi kepada ATR/BPN yang sudah mengindahkan undangan menghadiri rapat dengar pendapat persoalan penolakan penerbitan 350 bidang sertifikat di Watu Asa.

“Saya juga berterima kasih kepada kepala ATR/BPN Sumba Tengah yang juga turut hadir dalam rapat dengar pendapat saat itu”.

“Adapun hasil-hasil dari rapat dengar pendapat yang dilakukan setelah semua pihak baik masyarakat, ATR/BPN dan anggota DPRD diberikan kesempatan bicara, ada beberapa hal yang menjadi resume mengapa terjadi hal seperti itu (penolakan penerbitan sertifikat) di desa Watu Asa”.

“Yang pertama, kurang transparansi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaitannya dengan urusan di ATR/BPN. Dianggap kurangnya sosialisasi, jadi ketika tanah itu merupakan tanah Kabisu seharusnya semua warga Kabisu itu harus dikumpulkan untuk musyawarah bersama”.

“Saat RDP, mereka (perwakilan masyarakat) merasa kok kita yang warga Kabisu tidak tahu, justru orang lain yang bukan warga kabisu mengetahui bahkan memiliki sertifikat lebih dari 1 buah”.

“Jadi kurangnya komunikasi dan informasi ini yang kami istilahkan dengan kurangnya transparansi” ungkapnya.

“Kemudian, kelengkapan administrasi dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah tersebut belum begitu sempurna. Atas dasar ini sehingga masyarakat protes dan beranggapan adanya mafia dibalik semua proses yang mereka anggap tidak sesuai prosedur”.

“Memang masalah ini sudah diangkat sejak tahun 2015 dimasa kepala ATR/BPN yang lama. Menurut penjelasan kepala ATR/BPN yang sekarang menjabat waktu RDP, dari 350 bidang sertifikat, sudah 200an sertifikat yang telah terbit dan sudah diserahkan, sedangkan sisanya saat ini masih berada di kantor pertanahan (ATR/BPN)”.

Dilanjutkannya lagi “Kemudian dalam perjalanannya di awal tahun 2022 menyatakan akan ada upaya mediasi yang menjadi kesepakatan bersama antara Pertanahan, Kecamatan, Desa dan masyarakat. Namun upaya ini tidak berlangsung sehingga masyarakat merasa kok upaya mediasi tidak berjalan namun proses ini berjalan terus. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat saat RDP”.

Menurutnya laporan hasil rapat dengar pendapat akan segera ditindaklanjuti.

“Tentu hal ini akan menjadi bahan bagi lembaga ini untuk kedepannya melakukan koordinasi dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah sehingga ada langkah yang dilakukan atas persoalan di desa Watu Asa”.

“Beberapa hal ini yang menjadi catatan komisi 3 saat melakukan RDP tanggal 23 September lalu” tambahnya.

Menjawab WartaNTT, Tagela Ibisona yang juga merupakan kader NasDem sampaikan saat ini sesuai jadwal banmus masa sidang 3 masih dalam agenda pembahasan APBD Perubahan 2022.

“Setelah  penetapan APBD Perubahan 2022 baru kami dapat agendakan kapan baru digelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah”.

Ketua DPRD Sumba Tengah juga menghimbau warga desa Watu Asa untuk bersabar dan tidak berbuat anarkis dalam menyikapi persoalan yang sedang berproses.

“Segala sesuatu yang terjadi khususnya terkait dengan persoalan di Watu Asa, kami himbau agar masyarakat bersabar dan tidak boleh menyelesaikan masalah dengan emosi apalagi bertindak anarkis, karena itu bukan budaya dari kita orang Sumba Tengah”.

“Budaya kita sangat menghargai harkat dan martabat kekeluargaan. Memang sampai dengan saat ini masyarakat Watu Asa sedang menunggu langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah dan DPRD”.

“Karena mereka sudah datang ke lembaga DPRD, sehingga harapan kami agar dalam penyelesaian masalah ini yang mungkin bisa kita selesaikan secara kekeluargaan tidak menjadi buyar dan beralih kepada masalah pidana akibat perbuatan anarkis. Kami sudah menghimbau hal ini dan merekapun menerima itu” ujar Ibisona. (Rcd)