Kasus 350 Sertifikat PRONA, Kuasa Hukum Warga Desa WATU ASA Serahkan Keberatan Administratif

BAGIKAN:

 

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Dugaan carut marutnya proses penerbitan sertifikat 350 bidang tanah proyek operasi nasional agraria (Prona) tahun 2015 di lokasi tamma dan kapulit, desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah terus bergulir bahkan memasuki ranah hukum.

Advokat muda, Semianda Umbu Kabalu, SH., akhirnya ditunjuk oleh warga desa Watu Asa guna menyampaikan keberatan terhadap kantor ATR/BPN Sumba Tengah atas objek sengketa 2 buah Surat Keputusan tahun 2015 yang dikeluarkan kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah semasa itu.

Surat Keputusan yang diterbitkan mencakup pemberian hak 250 bidang tanah terletak di tamma dan 100 bidang tanah terletak di kapulit, Desa Watu Asa.

Kepada WartaNTT, pasca menyerahkan surat keberatan, Jumat (30/9/2022) Semianda Umbu Kabalu sampaikan telah menerima kuasa khusus sejak 27 September 2022 dan siap melaksanakan tanggungjawabnya.

“Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum tertanggal 27 September 2022, jadi hari ini (30/9) kedatangan saya ke kantor ATR/BPN untuk menyampaikan keberatan administratif terkait dengan keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Sumba Tengah berkenaan dengan kegiatan Prona tahun 2015”.

“Pada prinsipnya setelah dicermati dan didalami, ternyata persoalannya cukup sistemik sehingga memang butuh upaya-upaya yang cukup ekstra melalui berbagai upaya hukum baik secara administratif maupun upaya hukum publik melalui gugatan PTUN sehingga dapat membantu klien kami khususnya warga desa Watu Asa yang mencari keadilan”.

Menjawab WartaNTT, Umbu Kabalu sampaikan ada upaya lain yang akan juga ditempuh.


“Memang pengajuan keberatan administratif ini merujuk pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 dimana sebelum kami ajukan upaya gugatan ke PTUN, syarat formil pengajuan keberatan itu harus lebih dahulu dilakukan, dengan harapan kepala Pertanahan Sumba Tengah dapat mengambil sikap meninjau kembali keputusan tahun 2015 itu”.

Dilanjutkannya “Ada beberapa upaya yang mungkin akan kita tempuh kedepan selain keberatan administratif untuk kepentingan pengajuan gugatan ke PTUN. Kita juga mungkin akan mengajukan pengaduan langsung ke Kementerian ATR/BPN RI dan juga akan menyampaikan pengaduan kepada lembaga Ombudsman perwakilan NTT terkait dengan dugaan adanya maladministrasi”.

“Saya pikir beberapa upaya itu yang kita lakukan sehingga semua pihak dapat melihat persoalan ini secara jernih dan jeli karena ini persoalan kepentingan masyarakat kecil yang rata-rata kehidupan ekonominya kurang mampu baik petani dan nelayan”.

Semianda juga secara pribadi merasa terpanggil berjuang bersama secara hukum menyajikan keadilan kepada masyarakat.

“Kemudian mungkin juga nanti ada penafsiran bahwa istilah 90 hari kita mengajukan gugatan ke TUN pasca keputusan PTUN ini dikeluarkan, bisa jadi ada penafsiran keliru bahwa gugatan kita bisa jadi tidak diterima” imbuhnya.

“Tapi saya pikir itu perlu diklarifikasi karena keputusan kepala kantor Pertanahan terkait dengan sertifikat Prona itu baru kita dapatkan tertanggal 27 September 2022, sehingga tenggat waktunya harus dihitung sejak 27 September 2022 hingga 90 hari kedepan”.

“Jadi sudah ada aturan terbaru baik itu surat edaran Mahkamah Agung maupun yurisprudensi, bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan pejabat tata usaha negara, penafsiran tenggat waktu 90 hari itu bersifat kasuistis” ujarnya menjelaskan.

“Saya menduga, ada tindakan memanipulasi dokumen data yuridis oleh oknum tertentu berkaitan dengan alas hak yang menjadi dasar permohonan pendaftaran hak saat kegiatan awal Prona dilakukan”.

“Adapun kemungkinan ini akan saya dalami, dan apabila diketahui indikasi mafia tanah, kami akan laporkan ke satgas khusus mafia tanah baik di Kejaksaan maupun Polda NTT” tutupnya.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, sejak 27 September 2022 sebanyak 12 orang perwakilan warga desa Watu Asa, menandatangani surat kuasa khusus kepada kantor advokat Semianda Umbu Kabalu, SH & Rekan, guna menangani persoalan yang dihadapi sejak 2015 silam.

Sementara itu Yustinus Poti Pasa (35 thn), salah satu pemberi kuasa yang dikonfirmasi WartaNTT, Jumat (30/9/2022) membenarkan menggunakan jasa kuasa hukum dalam persoalan yang sedang digumuli.

“Setelah melalui proses yang panjang sejak tahun 2015 mulai dari kami mengajukan surat penolakan, kemudian berproses mediasi, lalu terbitnya surat pernyataan menghibah kembali yang dibuat penghibah yang tidak pernah disepakati (ditunjuk) sebagai penghibah, sampai dengan muncul nama-nama penerima sertifikat yang tidak sesuai dengan semestinya”.

“Lalu proses berlanjut dimana dalam masa penantian direalisasikan surat pernyataan Januari 2016, muncul lagi surat pernyataan Mei 2019 oleh 3 oknum itu”.

“Jadi dalam menentukan kuasa hukum, kami bersepakat antar keluarga di desa Watu Asa sehingga adanya perwakilan yang membantu proses ini”.

“Kuasa hukum yang kami sepakati, pak Semianda Umbu Kabalu. Tanggal 27 kemarin kita bersepakat, dimana ada 12 perwakilan yang memberikan kuasa kepada beliau”.

“Harapan kami adanya titik terang dari persoalan menahun ini. Kalau bisa seluruh sertifikat yang telah terbit itu dibatalkan, sehingga kita bisa akomodir kembali nama-nama yang seharusnya” harapnya. (Rcd)


KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,Agama,2,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,AMAN Nusabunga,1,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores,1,Bahasa Inggris,1,Bali,1,Bandara,1,Bandara H Hasan Aroeboesman,1,banjir,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,bantuan sosial,1,Basarnas Maumere,1,batik,1,Bawaslu,1,Bawaslu Ende,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,BLT,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,3,Bulutangkis,2,BUMN,3,Bupati Ende,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,CFD,1,Citilink,1,coklat gaura,1,coklit KPU,2,Covid-19,31,Cukai,1,Damai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Danau Kelimutu,1,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Desa Tiwu Sora,1,Dewan Masjid Indonesia,2,Dihapus,2,Divestasi,1,DIY,1,Djafar Achmad,1,Donggala,1,DPR,2,DPRD Ende,1,DPT,2,Dunia,1,Dusun Numba,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,256,Ekspor,1,Emak-Emak,1,Emas,1,Ende,213,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Esports Indonesia,1,Fakta & Hoaks,2,fashion show,1,Festival Literasi,1,Festival Sandelwood,1,Festival Sepekan Danau Kelimutu,2,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,223,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GMNI,4,GNPF MUI,1,Golkar,2,Golkar NTT,1,Guru Tidak Tetap Ende,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,3,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hari Lahir Pancasila,1,Hari Raya Idul Fitri,1,Hari santri,1,Hate Speech,3,Headline,1493,Hewan Kurban,1,Hiburan,12,HIV/Aids,1,HMI,1,Hoaks,11,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT HUT ke-73 Bhayangkara,1,HUT RI ke 73,2,HUT RI ke 74,4,HUT TNI,1,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,2,Ideologi,18,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,153,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,istana,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jemaah Haji,1,Jokowi,129,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Julie Laiskodat,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,2,KAHMI,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolda NTT,1,Kapolri,2,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kepala Desa,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Kodim 1602/Ende,8,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,4,KPU,1,KPU Kabupaten Ende,1,KPU NTT,1,KPUD Ende,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,13,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,572,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lomba Cipta Puisi,1,Lombok,3,Longsor,1,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Hakim,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,3,Mahfud MD,2,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,18,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Menteri Agama,1,Milenial,2,Mimbar Agama,1,Minyak,1,Minyak Goreng,1,Minyak Tanah,1,MK,2,Moeldoko,4,Mosalaki,1,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,narkotika,1,nas,1,Nasional,1880,Nasionalisme,25,Natal dan Tahun Baru,2,Nawacita,3,Ngabalin,2,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,10,NU,6,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,211,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,PAN,1,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Paralayang,1,Pariwisata,4,Pariwisata Flores,1,Partai Berkarya,1,Pasar,2,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerja Migran Indonesia,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Sekosodo,1,Pelangi Nusantara,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,2,pemilihan Wabup Ende,1,pemilu,2,Pemilu 2019,27,Pemilu 2024,7,Pencak Silat,1,Pendidikan,7,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,6,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,Pilkades Ende,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,18,Pilres 2019,5,PKI,2,PKP,1,PKS,2,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,3,PNS,1,Poling,1,Politik,68,Polres Ende,4,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,5,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Pembangunan,1,Proyek Strategis,1,PT Asia Dinasti Sejahtera,2,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,45,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Rekonsiliasi,10,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,RRI Ende,1,RS Pratama Tanali,1,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,12,Sandiaga Uno,1,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Seleksi CPNS,1,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,serbuan vaksin maritim TNI AL,1,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,133,Siklon tropis Seroja,1,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,82,Sri Mulyani,6,Sriwijaya SJ-182,2,Stadion Marilonga,1,Startup,1,STKIP Simbiosis,1,STPM St. Ursula,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,71,sumba barat,6,Sumba Barat Daya,168,sumba tengah,44,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,Tenaga Kerja,1,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,48,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,2,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,8,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,UMKM,1,Vaksin Covid-19,3,Vaksin Sinovac,2,Wakil Bupati Ende,2,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Kasus 350 Sertifikat PRONA, Kuasa Hukum Warga Desa WATU ASA Serahkan Keberatan Administratif
Kasus 350 Sertifikat PRONA, Kuasa Hukum Warga Desa WATU ASA Serahkan Keberatan Administratif
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhllgZgDBJc9TK716fEIuq5Fgoqc2dLem2v_qWezyH--RlCFw1gheEnjexFRi778iar1JyDpW3m38dR_RQ6GN7U-MXXt323yww-jKEkAEc1Somo2heS7RFl9lQfI-KKCDCNi8LxT27OurpvODWEIi8oZzCDdx1YZYQqDleN_KQ1HlOvo7Qn44g_tOrq/s320/20220930_102026%20(2).jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhllgZgDBJc9TK716fEIuq5Fgoqc2dLem2v_qWezyH--RlCFw1gheEnjexFRi778iar1JyDpW3m38dR_RQ6GN7U-MXXt323yww-jKEkAEc1Somo2heS7RFl9lQfI-KKCDCNi8LxT27OurpvODWEIi8oZzCDdx1YZYQqDleN_KQ1HlOvo7Qn44g_tOrq/s72-c/20220930_102026%20(2).jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2022/09/kasus-350-sertifikat-prona-kuasa-hukum.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2022/09/kasus-350-sertifikat-prona-kuasa-hukum.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin