Paripurna APBD-P 2022, Bupati SUMBA TENGAH : Yang Terbaik Untuk Tana Waikanena Loku Waikalala

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S.K. Limu, menyampaikan pidato pengantar nota keuangan atas RanPerda Perubahan APBD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2022, Senin (19/9/2022) dalam Paripurna ke-I DPRD yang berlangsung pagi ini di ruang sidang DPRD kompleks pemerintahan Makatul.

Menurut Bupati Sumba Tengah, perubahan APBD yang dilakukan saat ini selain menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga untuk penyesuaian kebijakan umum APBD ditengah pandemi Covid-19 hingga penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

“Belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober hingga Desember tahun 2022 digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada UMKM, nelayan, penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum sesuai kondisi daerah termasuk dalam mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19” urainya.

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD yang hadir, Paulus juga menyampaikan gambaran perubahan APBD 2022. Menurutnya meski ditengah keterbatasan  kemampuan keuangan daerah, pemerintah berupaya mengedepankan belanja wajib yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sebagai daerah yang masih bergantung pada pendapatan dana transfer, kita berusaha semaksimal mungkin mengutamakan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat serta langsung berdampak pada pelayanan masyarakat ditengah perkembangan situasi ekonomi nasional yang fluktuatif”.

“Dengan semangat dan niat hati yang tulus, pemerintah berkeyakinan bahwa kita mampu berbuat yang terbaik bagi Tana Waikanena Loku Waikalala tercinta” tutupnya.

Informasi yang dihimpun WartaNTT berdasarkan dokumen pengantar nota keuangan atas rancangan PERDA Perubahan APBD 2022 diantaranya :

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 639.884.973.542,- atau berkurang 2% dari target awal Rp.651.360.114.259,- sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp. 644.287.405.685,- atau berkurang 4% dari target awal Rp.670.494.042.182,-.

Sementara itu untuk pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri ditargetkan sebesar Rp.31.281.168.253,- atau berkurang 13% dari target awal Rp.35.766.445.215,-

Pendapatan Transfer Daerah berkurang 1% menjadi Rp.603.278.095.981,- sedangkan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah, masih sama sebesar Rp.5.325.709.308,-.

Untuk Belanja Daerah sendiri terjadi peningkatan pada item Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp.2 Milyar menjadi Rp.3,5 Milyar (+75%). Item belanja lainnya baik belanja operasi dan belanja modal mengalami penurunan.

Belanja Operasi menjadi sebesar Rp.407.461.515.802,- atau berkurang 5%, sementara belanja modal sebesar Rp.135.714.252.208,- atau berkurang 4%. Sedangkan belanja transfer masih diangka yang sama Rp.97.611.637.675,-.

Penerimaan Daerah sendiri ditargetkan Rp.10.702.432.143,- yang berasal dari  SILPA tahun sebelumnya serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan Pengeluaran Daerah ditargetkan Rp.6.300.000.000,- berasal dari penyertaan modal pada Bank NTT dan pemberian pinjaman daerah.

Diagendakan Selasa (20/9) akan berlangsung Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar dimaksud. (Rcd)