Heboh, DPRD SUMBA TENGAH "Usir" PEMKAB Dalam Sertijab Sekwan

 

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Heboh, aksi penghentian kegiatan dan pengusiran terhadap Sekretaris Daerah Sumba Tengah bersama jajaran Pemkab ditengah proses Sertijab Sekretaris DPRD Sumba Tengah terjadi pagi ini, Senin (14/11/2022).

Informasi yang dihimpun WartaNTT, kejadian bermula dari pelantikan Sekwan DPRD Sumba Tengah pada Sabtu (12/11/2022) dimana menurut anggota DPRD dilakukan tanpa melalui mekanisme yang berlaku.

Bahkan ruangan kerja Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD ditutup paksa dengan tulisan Ruangan ini di Segel, sejak Sabtu kemarin (12/11).

Puncak kemarahan DPRD terjadi pagi ini, Senin (14/11) sekitar Pukul 09.00 Wita, ketika Wakil Ketua II DPRD Sumba Tengah, Umbu Neka Jarawoli, memasuki ruangan bagian Umum Setwan (lokasi sertijab) langsung menghardik, menghentikan dan mengusir Sekda, Sekwan, Kepala Bappelitbangda, bersama ASN dan tenaga kontrak DPRD yang sedang mengikuti sertijab.

“Ini ada apa ini, kenapa ini. Kamu buat apa. Ini rumah saya, keluar, keluar. Kamu lantik, kamu tunjuk Plt, kita tidak tahu”.

“Kamu lantik, kamu sertijab (Sekwan) kita tidak tahu. Memang apa kamu, keluar, keluar, bubar, keluar, keluar” marah Umbu Neka Jarawoli, dalam rekaman suara yang beredar.

“Saya juga punya hak disini, keluar, keluar. Kamu tunjuk Plt. Kita tidak tahu, kamu lantik sekarang (Sekwan) kita tidak tahu. Apa kamu. Kamu langgar undang-undang” amuknya.

Acara yang semula tenang, berubah sekejap. ASN dan tenaga kontrak sekretariat DPRD kocar kacir tinggalkan ruangan.

Bersitegang dan saling jawab juga terjadi antara Wakil Ketua II DPRD dengan Ketua DPRD serta Kepala Bappelitbangda.

Wakil Ketua II DPRD Sumba Tengah, Umbu Neka Jarawoli, yang dikonfirmasi WartaNTT, Senin siang (14/11) perihal kejadian tersebut membenarkan telah menghentikan acara Sertijab yang berlangsung.

“Benar. Kebetulan saya ada urusan Partai, kemudian dengar ada Sertijab disini sehingga saya buru-buru kesini. Ternyata benar ada sertijab disini” urai Umbu Neka Jarawoli.

“Kami tidak tahu menahu baik secara kelembagaan maupun perorangan, apalagi Fraksi atau pimpinan dewan. Kami tidak punya berita (informasi) tentang sertijab itu, tapi tiba-tiba ada sertijabnya”.

“Bagi kami, ini ruangan ini kantor, kantornya kami. Kalau tiba-tiba orang yang kita tidak kenal datang gelar acara disini, kami tidak setuju bahkan saya usir mereka tadi”.

“Kenapa saya usir, karena sejak proses penunjukkan Plt. Sekwan, kami tidak tahu padahal kata Undang-Undang harus kami diberitahu”.

Dilanjutkan lagi “Kemudian pengajuan 3 nama calon Sekwan untuk diberikan rekomendasi persetujuan juga kami tidak tahu. Tiba-tiba ada pelantikan (Sekwan) di hari Sabtu (12/11) yang bukan jam kerja dan kami juga tidak tahu. Tiba-tiba hari ini ada sertijab di gedung ini”.

“Jangankan orangnya (anggota DPRD), ruangannya saja disebut terhormat. Tiba-tiba ada orang datang kesini. Saya tidak setuju. Saya usir” geramnya.

Dikonfirmasi perihal penyegelan 2 ruangan kerja, dirinya membenarkan.

“Ya, benar saya yang segel. Karena berkaitan dengan akumulasi dari semua perlakuan dan pelanggaran terhadap undang-undang yang inkonstitusional sehingga saya mengambil sikap mewakili teman-teman, saya segel ruangan ketua DPRD dan ruangan Sekwan”.

“Ketua DPRD mulai hari ini tidak boleh pimpin sidang, sementara pimpinan lainnya silahkan pimpin sidang sesuai jadwal yang ada sehingga tidak menghambat hal-hal yang harus dilakukan untuk daerah ini. Kami juga tidak mau korbankan rakyat” tegasnya.

Wakil ketua II DPRD Sumba Tengah juga sampaikan DPRD telah ambil sikap tegas terhadap kejadian hari ini.

“Sejak hari ini kami sudah terbitkan surat penolakan terhadap Sekwan yang (prosesnya) inkonstitusional, kemudian menolak Ketua DPRD memimpin sidang sebelum masalah ini selesai”.

Ditegaskannya pula kisruh hari ini murni dilakukan, bukan intrik politik.

“Tidak ada kepentingan politik disini. Ini murni bicara tentang regulasi, Undang-Undang MD3, Peraturan Pemerintah nomor 11, dan Peraturan Pemerintah nomor 18. Itu yang mau kita tegakkan, karena semua ditabrak, semua dilanggar, dan kami tidak mau hal itu terjadi” ujarnya lagi.

Sementara Itu Umbu Neka Lelung, Wakil Ketua I DPRD Sumba Tengah, kepada WartaNTT sampaikan hingga hari ini proses administrasi pengusulan dan pengangkatan Sekwan tidak diketahui DPRD secara lembaga.

“Sampai saat ini juga, 3 nama yang diusulkan oleh Pemerintah kami tidak tahu baik oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Kami juga tidak tahu apakah pak Ketua mengetahui atau tidak.”

“Bicara administrasi, seharusnya memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan bukan Daftar Urut Kedekatan. Dari 4 ASN yang mengikuti seleksi terbuka bahkan ada 1 ASN yang sangat memenuhi syarat".

“Bukan kita tidak menyukai orang (Sekwan yang baru dilantik), namun kita harus sesuai prosedur. Jika awalnya sudah ada kesepakatan, bisa dibahas bersama fraksi-fraksi untuk diusulkan” urainya.

“Sampai saat ini 3 nama yang lulus Pansel atas nama siapa saja, kami tidak tahu. Dalam buku registrasi surat masuk DPRD juga tidak ada. Itulah yang menjadi dasar penolakan DPRD secara lembaga”.

“Badan Kehormatan akan berproses juga. Untuk 3 pimpinan DPRD selama ini hubungan masih harmonis. Cuma tidak dilakukan (pembahasan bersama) terkait hal ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari 3 nama yang diusulkan sampai saat ini kami tidak tahu siapa-siapa orangnya” tegasnya.

Informasi yang dihimpun WartaNTT, DPRD Sumba Tengah telah mengeluarkan 2 surat yang ditujukan kepada Bupati Sumba Tengah perihal penolakan terhadap Paulus Berawoli, selaku Sekretaris DPRD, dan surat yang ditujukan kepada Badan Kehormatan DPRD Sumba Tengah perihal Mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD. Ruangan pelaksanaan sertijab Sekwan pagi tadi juga langsung ditutup rapat. (Rcd)