Proses Lelang Lambat, Pembangunan di TTS Ikut Melambat

Wartantt, Timor Tengah Selatan – Pada tahun 2017 Pemda TTS mendapat sejumlah anggaran APBN untuk pembangunan jalan, pasar dan bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meski demikian, tidak semua pemanfatan dana APBN itu berlangsung mulus, karena terkendala beberapa hal seperti gagal lelang dan sebagainya. Hal tersebut dikemukakan oleh Bupati TTS, Paul V.R. Mella pada Kamis (26/10) di Kota SoE.

Bupati TTS merincikan bahwa APBN di TTS tahun 2017 ini mendanai pembangunan los, aula, saluran drainase, dan jalan di pasar Inpres SoE serta beberapa pasar di TTS. Selain itu, ada pembangunan jalan di beberapa titik di Kabupaten TTS, bantuan 20 unit rumah layak huni kepada warga TTS berpenghasilan rendah. Beberapa pembangunan itu saat ini tengah berlangsung, hanya saja belum semuanya selesai karena kontrak kerja baru dilakukan beberapa waktu lalu. "Saya tidak hafal persis angka APBN di TTS, tapi pada umumnya APBN yang mendanai program di TTS rata-rata sudah mulai dikerjakan," bilang Paulus.

Tidak hanya APBN, namun APBD II juga mengalami kendala yang sama. Padahal jika dokumen pekerjaan yang diprogramkan, baik itu oleh dana APBN dan APBD II diproses lebih awal, maka dibulan-bulan penghujung tahun seperti ini sudah selesai. "Lelang ini kan tunggu dokumen dari OKPD yang bersangkutan, sehingga OKPD bersangkutan tidak berikan dokumen lelang, maka pihak ULP tidak bisa jual produk tersebut," jelasnya.

Persoalan tersebut terus dievaluasi secara berkala dan keterlambatan menyelesaikan dokumen  akan terekam pada penyerapan anggaran. Untuk itu, Pemda TTS belakangan memberikan penghargaan kepada OPD berprestasi dan memberikan sanksi kepada OPD yang penyerapan anggarannya rendah. Ke depan diharapkan OPD mengurusi dokumen program kegiatan lebih awal, sehingga proses lelang dipercepat agar pekerjaan pun dapat dilakukan sesegera mungkin , serta terjaga kualitasnya. "Sanksi yang kami berikan  untuk sementara berupa sanksi teguran saja," terang Paulus.

Sebagai salah satu langkah memotivasi para kepala dinas OPD yang kinerjanya buruk, saat ini Pemkab TTS mengusulkan kepada kementrian dalam negeri, untuk lelang jabatan eselon II di TTS. Jika permohonan tersebut diterima, maka pekan depan Pemkab TTS akan membentuk tim Pansel guna melakukan penyeleksian terhadap pejabat-pejabat di lingkup Kab. TTS maupun dari luar Kab. TTS yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti seleksi. Mutasi yang diusulkan tersebut hanya akan dilakukan oleh para kepala dinas sesuai dengan kemampuan yang akan diuji oleh timsel, serta mengisi sejumlah OPD yang belum memiliki kepala dinas definitif. "Tapi saya berharap tidak haya roling, tapi ada pemberhentian dari jabatan juga. Sekarang ini, kita angkat orang menjadi pejabat gampang, tapi untuk memberhentikannya terlalu panjang prosesnya," tegas Paulus. (AS)