wartantt.com,Kupang -- Para pejabat KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di NTT
yang menangani pengadaan logistik untuk Pilkada Serentak 2018,
diingatkan untuk bekerja sesuai mekanisme agar tidak terjadi kesalahan
yang berdampak hukum.
Apalagi, pengadaan logistik pemilu saat ini sudah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.
Ketua KPU Provinsi NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan itu dalam rapat koordinasi pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2018 bersama KPU kabupaten/kota di Hotel Ima-Kupang, Selasa (23/1) malam.
“Jadi rakor dan bimtek ini melibatkan KPU Pusat, kepolisian dan kejaksaan. Dengan melibatkan lembaga-lembaga ini kita semakin diperkuat dalam proses pengadaan barang dan jasa supaya itu tidak keluar dari aturan,” jelas Maryanti.
Ia mengatakan para pejabat pengadaan logistik harus bekerja sesuai rambu-rambu, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan lembaga.
“Jadi rambu-rambu kita harus tahu, sehingga dalam pelaksanaan kita tidak salah. Apalagi dengan kesadaran kita melakukan kesalahan. Kita tidak mau apa yang terjadi di daerah lain terjadi di NTT,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam tahapan pelaksaan pengadaan logistik, aparat hukum bahkan sudah mulai masuk jika ada penyimpangan. Jika terjadi demikian, maka tentu mengganggu tahapan Pilkada.
“Kadang dalam proses pelaksanaan tahapan kejaksaan sudah masuk, ini akan menggangggu kalau anggota atau personel kita dipanggil,” ucapnya.
Menurutnya, jika dalam proses pengadaan menemui kendala, maka wajib berkonsultasi dengan KPU Pusat dan BPK. Menurutnya, setiap kendala ada solusi, jika dibangun dengan komunikasi yang baik.
“Perlu kita jaga secara bersama-sama. Logistik ini paling rawan dan segala hal akan dikaitkan dengan logistik. Semua dokumen administrasi itu harus lengkap, dan sepengetahuan komisioner,” pintanya.
Ia mengatakan, KPU menjadi lembaga yang seksi karena akan dipantau terus oleh aparat hukum, termasuk BPK. Menurutnya, ketika masuk dalam tahapan pilkada, KPU sudah menjadi pusat perhatian semua pihak.
“Karena biasanya lembaga ini menjadi lembaga yang seksi ketika masuk dalam tahapan pilkada. Saya juga bingung, tahapan belum mulai tapi sudah seksi. Ini fakta yang membuat kita harus berhati-hati. Jangan berpikir polisi atau kejaksaan itu tidak mengamati kita. Jangan pikir itu, karena mereka punya intel itu ada di mana-mana,” pungkasnya.
Ketua Bawaslu NTT Thomas M Djawa mengatakan, pihaknya bersama Panwaslu kabupaten/kota akan memantau dan mengawasi seluruh proses pengadaan logistik Pilkada Serentak 2018.
“Kita tentu awasi semua soal logistik ini agar tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tempat,” ucap Thomas.
Apalagi, pengadaan logistik pemilu saat ini sudah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.
Ketua KPU Provinsi NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan itu dalam rapat koordinasi pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2018 bersama KPU kabupaten/kota di Hotel Ima-Kupang, Selasa (23/1) malam.
“Jadi rakor dan bimtek ini melibatkan KPU Pusat, kepolisian dan kejaksaan. Dengan melibatkan lembaga-lembaga ini kita semakin diperkuat dalam proses pengadaan barang dan jasa supaya itu tidak keluar dari aturan,” jelas Maryanti.
Ia mengatakan para pejabat pengadaan logistik harus bekerja sesuai rambu-rambu, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan lembaga.
“Jadi rambu-rambu kita harus tahu, sehingga dalam pelaksanaan kita tidak salah. Apalagi dengan kesadaran kita melakukan kesalahan. Kita tidak mau apa yang terjadi di daerah lain terjadi di NTT,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam tahapan pelaksaan pengadaan logistik, aparat hukum bahkan sudah mulai masuk jika ada penyimpangan. Jika terjadi demikian, maka tentu mengganggu tahapan Pilkada.
“Kadang dalam proses pelaksanaan tahapan kejaksaan sudah masuk, ini akan menggangggu kalau anggota atau personel kita dipanggil,” ucapnya.
Menurutnya, jika dalam proses pengadaan menemui kendala, maka wajib berkonsultasi dengan KPU Pusat dan BPK. Menurutnya, setiap kendala ada solusi, jika dibangun dengan komunikasi yang baik.
“Perlu kita jaga secara bersama-sama. Logistik ini paling rawan dan segala hal akan dikaitkan dengan logistik. Semua dokumen administrasi itu harus lengkap, dan sepengetahuan komisioner,” pintanya.
Ia mengatakan, KPU menjadi lembaga yang seksi karena akan dipantau terus oleh aparat hukum, termasuk BPK. Menurutnya, ketika masuk dalam tahapan pilkada, KPU sudah menjadi pusat perhatian semua pihak.
“Karena biasanya lembaga ini menjadi lembaga yang seksi ketika masuk dalam tahapan pilkada. Saya juga bingung, tahapan belum mulai tapi sudah seksi. Ini fakta yang membuat kita harus berhati-hati. Jangan berpikir polisi atau kejaksaan itu tidak mengamati kita. Jangan pikir itu, karena mereka punya intel itu ada di mana-mana,” pungkasnya.
Ketua Bawaslu NTT Thomas M Djawa mengatakan, pihaknya bersama Panwaslu kabupaten/kota akan memantau dan mengawasi seluruh proses pengadaan logistik Pilkada Serentak 2018.
“Kita tentu awasi semua soal logistik ini agar tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tempat,” ucap Thomas.
KOMENTAR